Keterangan IDI Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

Keterangan IDI Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

4 September 2014 | Posted in Agenda, berita-lengkap


gedung-mahkamah-konstitusiJakarta , 4 September 2014

Yang Mulia Majelis Hakim,

Seseorang yang berprofesi sebagai dokter  harus  memiliki syarat sebagai berikut :

  • Memiliki keilmuan dan keahlian (kompetensi) yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang sistematik dan terus-menerus;
  • Memiliki integritas etik
  • Memiliki orientasi melayani atau menolong sesama

Dari  syarat-syarat profesi dokter sebagaimana disebut diatas, maka seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk senantiasa memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien/orang yang membutuhkan pertolongan medis haruslah dilaksanakan dengan niat yang tulus atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh pasien dengan menerapkan keahlian/kompetensinya berdasarkan standar profesi kedokteran.

Kewajiban etik dan kewajiban profesional juga mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal sekuat tenaga dengan segala keahlian/kompetensi yang dimilikinya dalam menolong pasien, tanpa boleh memilih-milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien tersebut bisa disembuhkan/diselamatkan ataukah kondisi pasien tersebut sangat kecil harapannya untuk diselamatkan.

Kewajiban dokter tersebut bahkan telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a.      memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b.      merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c.       merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

d.      melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.”

Di sisi lain hasil dari suatu upaya dokter dipandang secara keilmuan medis tidak dapat menjanjikan suatu hasil yang pasti sembuh sempurna atau selamat tanpa cacat apapun. Hasil dari suatu upaya dokter tersebut menghasilkan beberapa kemungkinan sebagai berikut :

  • sembuh sempurna tanpa cacat,
  • sembuh dengan meninggalkan kecacatan, atau bahkan
  • tidak bisa diselamatkan.

Berdasarkan  keterangan diatas, beberapa kemungkinan yang dapat terjadi sebagai hasil dari upaya dokter sangat bergantung pada ;

  • Tingkat keparahan penyakitnya,
  • Kondisi daya tahan tubuh pasien,
  • Ketersediaan alat fasilitas alat kesehatan dan obat-obatan yang memadai, dll

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dari penjelasan diatas dapat ditarik makna bahwa adanya kewajiban etik dan kewajiban profesional yang pasti harus dijalankan oleh dokter dan hasil dari upaya dokter yang memiliki ketidakpastian tersebut, menimbulkan kondisi dilematis bagi dokter.  Karena dalam kondisi apapun pasien yang dihadapi bahkan dalam kondisi terburuk dimana pasien dalam kondisi sangat sulit/sangat kecil harapannya untuk diselamatkan, dokter tetap memiliki kewajiban secara etik dan profesional untuk tetap memberikan pertolongan sekuat kemampuannya berdasarkan keahlian/kompetensi yang dimilikinya.

Kondisi dilematis ini ditambah dengan pengharapan dan persepsi masyarakat/pasien yang berlebihan, yang masih menganggap dokter malaikat penyembuh yang mengharuskan dokter selalu dapat menyembuhkan secara sempurna tanpa cacat atau harus selalu dapat menyelamatkan nyawa semua pasien yang ditolongnya.

Kondisi dilematis ini membuat dokter menjadi profesi yang rawan untuk dipersalahkan. Bahkan rawan untuk digugat atau dituntut secara hukum oleh masyarakat/pasien.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Menurut  hemat kami, Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun memiliki dilematis dalam menjalankan pekerjaan profesinya, seperti halnya profesi dokter.

Hadirnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harapan kami Ikatan Dokter Indonesia yang mewakili dokter seluruh Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan disamping tentunya secara seimbang memberikan perlindungan  pula kepada masyarakat/pasien penerima pelayanan kesehatan. Namun yang kami rasakan dan alami tampaknya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran justru memberikan peluang yang sangat besar bagi dokter untuk gampang diadukan, digugat, dan dituntut baik atas pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran hukum sekaligus secara bersamaan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 yang berbunyi :

1)      Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

2)      Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :

  1. a.      identitas pengadu;
  2. b.      nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
  3. c.       alasan pengaduan.

3)      Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktenangan dan keragu-raguan dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan serta dapat menimbulkan apa yang disebut dengan defensive medicine. Defensive medicine dapat digambarkan sebagai suatu bentuk praktik kedokteran dimana seorang dokter akan sangat berhati-hati dan sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien. Beberapa tindakan dokter yang dilakukan sebagai manifestasi defensive medicine adalah sebagai berikut :

  • Memilih-milih pasien yang memiliki kemungkinan besar bisa disembuhkan sempurna tanpa cacat atau dapat diselamatkan dan takut melakukan pertolongan terhadap pasien gawat darurat yang memilki kemungkinan kecil bisa diselamatkan,
  • Melakukan pemeriksaan selengkap-lengkapnya malah terkadang pemriksaan yang tidak terlalu diperlukan yang menyebabkan mahalnya biaya pengobatan/perawatan agar tidak disalahkan oleh pasien,
  • Menolak merawat pasien karena fasilitas peralatan kesehatan yang kurang memadai dan terpaksa pasien dirujuk kesana-kemari yang dapat menyebabkan terlambatnya pertolongan tindakan medis yang dibutuhkan pasien,
  • Dll.

Tentunya praktik defensive medicine sebagaimana tersebut di atas akan sangat merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap dokter sebagai pelaksana pemberi pelayanan kesehatan serta demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai tujuan pembangunan kesehatan, maka kami Ikatan Dokter Indonesia atas nama seluruh dokter Indonesia memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan arahan dan memberikan ketetapan hukum tentang prosedur hukum yang khusus (lex specialist) dalam menilai dan menentukan apakah seorang yang berprofesi dokter benar ataukah salah dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai dokter, dengan memberlakukan proses pemeriksaan  yang berjenjang/bertingkat dimulai dari proses pemeriksaan etika dan disiplin di MKEK dan MKDKI sebagai proses pemeriksaan tingkat pertama yang sekaligus berfungsi sebagai penapis atau penilai apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka proses pemeriksaan dan pemberian sanksi cukup diputus di MKEK dan MKDKI. Namun apabila dari hasil pemeriksaan di MKEK dan MKDKI ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka akan diteruskan atau diserahkan ke kepolisian atau pengadilan.

Sebagai penutup kami menegaskan bahwa tidak ada satupun dokter dalam menjalankan pekerjaan profesinya memberikan pelayanan kesehatan yang bermaksud buruk dan berniat jahat kepada pasiennya layaknya seorang kriminal.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak memberlakukan kepada kami profesi dokter ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang biasanya diberlakukan untuk penjahat atau kriminal.

Dan akhirnya semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah swt dalam memberikan keputusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan Negara.

 

Ketua Umum,

 

 

Dr. Zaenal Abidin,MH

NPA. IDI : 42.557