DISKUSI PUBLIK BULANAN PB IDI

DISKUSI PUBLIK BULANAN PB IDI

28 October 2008 | Posted in Agenda, berita-lengkap


TEMA DISKUSI

Menakar Kembali Komitmen Pemberantasan Penyakit Menular HIV/AIDS sebagai Bagian dari Komitmen Global MDGs dan dalam Upaya Peningkatan HDI Bidang Kesehatan

HIV/AIDS adalah salah satu penyakit menular yang sangat ditakuti oleh masyarakat di seantero dunia saat ini. Semakin mudahnya transportasi, migrasi penduduk dan dinamika sosiologis antar negara menyebabkan penyebaran penyakit ini sangat cepat meluas.

Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia ( WHO) penderita HIV/AIDS semakin lama semakin meningkat tajam. Begitu pula di Indonesia angka penderita HIV/AIDS semakin meningkat bahkan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.
Estimasi perkembangan penderita HIV I AIDS di Indonesia dari 2004 sampai 2008 berturut-urut sebagai berikut 127.700,170.700,211.200,251.500,293.200 dan estimasi pada tahun 2013 nanti penderita HIV I AIDS sebanyak 447.900 orang. (sumber Subdit AIDS & PMS Depkes RI)

Keprihatinan masyrakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya terhadap penyebaran penyakit ini memunculkan komitmen global untuk menanggulangi HIV/AIDS yang dirumuskan dalam salah satu tujuan MDGs tentang pemberantasan penyakit. Secara nasional masyarakat Indonesia merumuskan komitmen penanggulangan HIV/AIDS tersebut dalam program -program massif pemberantasan HIV/AIDS oleh pemerintah (dalam hal ini departemen kesehatan), terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), keikut-sertaan organisasi-organisasi profesi dalam program penanggulanagn HIV/AIDS serta menjamumya LSM-LSM yang peduli dalam upaya penanggulangan penyakit ini.

Ditengah-tengah gencamya masyarakat Indonesia memerangi HIV/AIDS dan semakin meningkatnya angka penderita HIV/AIDS di tanah air, kita dikejutkan oleh sebuah pemberitaan bahwa kita sedang mengalami kesulitan dalam penyediaan obat ARV (Anti Retro Virus). ARV yang disediakan pemerintah hanya cukup paling lama untuk keperluan dua bulan ke depan dan pemerintah tidak punya lagi dana yang dialokasikan untuk pengadaan ARV selanjutnya. Kondisi ini merupakan potret suram bagi upaya penanggulangan HIV/ AIDS di tanah air tercinta ini serta memunculkan pertanyaan mendasar bagi kita semua “masih pantaskah kita merasa dan mengaku memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sedangkan kita membiarkan rakyat Indonesia berguguran karena kita tidak mampu menyediakan ARV bagi rakyat kita yang menderita HIV/AIDS?”

Untuk kita pahami bersama bahwa ARV merupakan obat yang paling mujarab untuk membantu penderita HIV/AIDS bertahan hidup. Dan lebih dari separuh ( 50%) penderita HIV/AIDS di Indonesia yang menggantungkan harapan hidupnya pada ARV. Sebagai sebuah penyakit yang berdimensi sosial bahkan global maka kewajiban pemerintah lah (departemen kesehatan) yang memegang kendali dan bertanggungjawab atas semua aspek dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS termasuk menjamin ketersediaan ARV.

Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut akan berakibat gagalnya upaya kita dalam penanggulangan HIV/AIDS serta tidak tercapainya tujuan MDGs yang pada gilirannya bermuara pada semakin terpuruknya HDI bangsa Indonesia.

TUJUAN

  1. Meneguhkan kembali komitmen penanggulangan HIV / AIDS di Indonesia sebagai implementasi nasionalisme dan komitmen global.
  2. Lebih memantapkan gerakan pemberantasan penyakit menular di Indonesia sebagai upaya meningkatkan HDI bidang kesehatan.

TOPIK BAHASAN

  1. Persoalan “hilangnya” obat ARV: mismanajemen pengadaaan Depkes atau…? (Memotret Sistem Pengadaan Obat ARV)
    Pembicara: Prof DR. Dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD,KAI
    (Ketua Perhimpunan Dokter Peduli Aids Indonesia & Ketua GF MATRA)
  2. Peranan ARV sebagai salah satu alternative utama dalam penatalaksanaan HIV/AIDS serta dalam upaya mempertahankan hidup penderita HIV / AIDS (Memotret Sistem Layanan ARV)
    Pembicara : Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM (PB IDI)
  3. Terjaminnya ketersedian ARV sebagai tanggungjawab dalam pemenuhan HAK PUBLIK.
    Pembicara: dr. Nasser, Sp.KK, DLaw
    (Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Bioetik dan Hukum Kesehatan Indonesia)

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 28 oktober 2008
     
Pukul : 09.00 -12.00 WIB
     
Tempat : Ruang Rapat Besar PB IDI

Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangie 29 Jakarta Pusat

PESERTA

  1. Pengurus PB IDI, Anggota Majelis, PDSP dan PDSM
  2. IDI Wilayah DKI Jakarta
  3. ID I Cabang se-Jabodetabek
  4. DEPKES PUSAT dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
  5. LSM dan ORMAS peduli HIV / AIDS
  6. Wartawan

Redaksi Idionline

Diskusi Publik Bulanan PB IDI

19 July 2008 | Posted in Agenda, berita-lengkap


TOR Diskusi Publik Bulanan PB IDI
dalam rangka
Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad Kiprah Dokter Indonesia

Perlukah RUU Rumah Sakit :
Akankah Kepentingan Publik Terlindungi?

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan rumah sakit terdapat interaksi antara lingkungan dengan keadaan dalam rumah sakit. Sejak awal ketika rumah sakit didirikan oleh VOC untuk keperluan karyawannya dan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda, senantiasa mengalami perubahan. Demikian pula setelah memasuki era kemerdekaan, perubahan pun terjadi. Kemerdekaan Indonesia menjadi faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem rumah sakit. Berbagai rumah sakit berganti nama dan kepemilikan. Sebagi contoh, perubahan jaringan rumah sakit militer pemerintah kolonial, perubahan sebagian rumah sakit misi zending menjadi rumah sakit daerah, dst.

Pada penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 berbagai tekanan lingkungan, khususnya pengaruh kekuatan pasar memaksa pemilik dan pengelola rumah sakit berpikir untuk merubah sistem manajemennya. Untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit, seseorang harus memberikan pembayaran.

Sistem pelayanan yang berorientasi pasar merubah berbagai hal di dalam rumah sakit termasuk para professional (dokter, perawat, manajer, dll). Pola hidup professional cenderung bergerak ke arah budaya global yang mengedepankan materi. Para penentu kebijakan pun tidak ketinggalan melakukan berbagai hal dalam perubahan rumah sakit, misalnya kebijakan swadana di awal 1990-an. Akhir decade 1990-an ditetapkan keputusan merubah rumah sakit pemerintah pusat menjadi perusahaan jawatan akibat tekanan kebijakan desentralisasi. Awal 2005 pemerintah DKI merubah status beberapa RSD di Jakarta menjadi PT. Perubahan yang sama pun terjadi terhadap RS swasta. Terbukanya iklim investasi untuk pendirian rumah sakit berbentuk perseroan terbatas, masuknya modal asing dalam sektor rumah sakit, dan keluarnya UU Yayasan tahun 2001, merupakan contoh lingkungan yang amat berpengaruh bagi perkembangan rumah sakit.

Rumah sakit sebagai badan hukum dalam lalu lintas perhubungan hukum merupakan subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban menurut hukum. Di sinilah rumah sakit mempunyai fungsi sosial sebagai tempat ke mana pasien harus memilih untuk dapat memulihkan penyakitnya melalui pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai badan hukum. Di sisi lain, rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan tempat bekerjanya para tenaga profesional yang melaksanakan kegiatannya mencari nafkah berdasarkan lafal sumpah dan kode etik profesinya, dan kegiatan lain yang mencari keuntungan seperti penjualan obat atau pemakaian peralatan kesehatan dan kedokteran.

Dengan berjalannya waktu serta akibat globalisasi dan liberalisasi menyebabkan terjadinya kompetisi industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan. Sebagai akibatnya, fungsi sosial yang selama ini diembannya, mengalami pergeseran. Misi sosial dengan memberikan pembebasan (gratis) biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu (fakir-miskin), kini makin sulit dilakukan. Bila misi sosial ini menjadi semakin sulit dilakukan oleh rumah sakit, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah kemana rakyat yang kurang mampu harus memperoleh pertolongan, seandainya mereka membutuhkan?, dan seterusnya.

Untuk itu kemudian berkembangan pemikiran untuk menyusun regulasi mengenai rumah sakit dalam bentuk Undang-undang. Namun pertanyaannya kemudiaan adalah perlukah rumah sakit diatur dalam suatu Undang-undang? Kalau perlu, materi muatan apa saja yang harus ada dalam suatu UU tersebut dan bagaimana cara menyusunnya, dst. Untuk memperoleh masukan dari pemasalahan ini maka PB. Ikatan Dokter Indonesia akan menyelenggarakan diskusi publik bulanan dengan tema:

“Perlukah RUU Rumah Sakit:
Akankah Kepentingan Publik Terlindungi?”

Tujuan

  1. Mendapatkan masukan bagaimana sebuah RS tetap memiliki dan menjalakan misi sosialnya di dalam era globalisasi dan liberalisasi
  2. Mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai perlu tidaknya RS di atur dalam Undang-undang.
  3. Mendapatkan masukan mengenai materi muatan apa saja yang harus ada di dalam sebuah UU dan bagaimana cara menyusunnya secara benar dan baik.

Waktu

Diskusi publik bulanan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 23 Juli 2008
     
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
     
Tempat : Kantor PB IDI, Jl.Samratulangi No.29 Jakarta

Nara Sumber

  1. Ketua YLKI

    Judul : Misi sosial rumah sakit; beban atau tugas mulia?
  2. Ketua PERSI

    Judul : Urgensi regulasi terhadap rumah sakit
  3. Tim Kajian RUU RS – PB IDI

    Judul : Telaah kritis terhadap RUU Rumah Sakit

Peserta

Peserta diskusi berasal dari:

  1. Depkes RI
  2. PB IDI
  3. PERSI/IRSPI/ARSADA/IRJAM
  4. PDSp/PDSm
  5. Pengurus IDI Wilayah DKI
  6. Pengurus IDI Wilayah Banten
  7. Pengurus IDI Cabang JABODETABEK
  8. Organisasi Profesi Kesehatan
  9. NGO
  10. Pengamat masalah Kedokteran dan Kesehatan
  11. Mahasiswa Kedokteran
  12. Wartawan

Penutup
Demikian TOR diskusi ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan diskusi publik bulanan PB IDI dan semoga bermanfaat.

Redaksi Idionline