POKOK POKOK PIKIRAN IKATAN DOKTER INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA YANG BERKEADILAN DISAMPAIKAN KEPADA YANG MULIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

POKOK POKOK PIKIRAN IKATAN DOKTER INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA YANG BERKEADILAN DISAMPAIKAN KEPADA YANG MULIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2 July 2010 | Posted in Agenda, berita-lengkap


  1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan perhimpunan dokter-dokter di Indonesia, yang tujuannya diantaranya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.
  2. IDI merupakan satu satunya organisasi profesi yang di akui oleh UU nomer 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
  3. Bahwa IDI mengemban sebagian tugas Negara melalui Undang Undang Praktik Kedokteran yaitu :
  • Menerbitkan rekomendasi ijin praktek (pasal 38)
  • Melalui kolegium menyelenggarakan Uji Kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, membuat standar pendidikan, dan standar kompetensi (pasal 1 ayat 4, pasal 26)
  • Menyelenggarakan dan mengakreditasi pendidikan berkelanjutan (CPD/P2KB) (pasal 28)
  • Melakukan kendali mutu dan kendali beaya (pasal 49,)
  • Melakukan audit medik praktik kedokteran (pasal 74)
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan  praktik kedokteran (pasal 54, 71)

Pelaksanaan amanat Undang Undang tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada biaya yang memadai/mendukungnya . Untuk itu IDI mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia kiranya  dapat memberikan dana yang tidak mengikat dalam rangka melaksanakan tugas amanat UU  tersebut.

  1. Kepengurusan PB IDI 2009 – 2012 yang merupakan hasil Muktamar IDI XXVII yang dibuka oleh Bapak Wakil Presiden tanggal 16 November 2009, telah menyusun program kerja yang mengedepankan

a) Pemberdayaan dokter layanan primer sebagai gate keeper pelayanan kesehatan,

b)  Sistem pelayanan kesehatan berbasis rujukan, dan

c) Pembiayaan berbasis asuransi (SJSN) dengan cakupan Universal Coverage

  1. Dalam Pemerintahan KIB-II, Bidang Kesehatan termasuk sebagai program prioritas, dimana diharapkan adanya reformasi kesehatan yang lebih menguatkan upaya preventif-promotif tidak hanya upaya kuratif, dengan meningkatkan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG’s,  melakukan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, serta meningkatkan ketersediaan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Untuk itu PB IDI memberikan beberapa usulan berupa pokok pokok pikiran  dalam rangka ikut membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang berkeadilan.
  2. Untuk mewujudkan program kesehatan tersebut tidak terlepas dari peran dokter, yang merupakan ujung tombak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi saat ini kecenderungan pelayanan kesehatan dipengaruhi berbagai faktor yang dapat menghambat kinerja dokter, efisiensi, dan optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan, diantaranya adalah sistem pembayaran pelayanan yang masih didominasi out of pocket (sekitar 71%) sangat memberatkan pasien, jasa medis dengan sistem  fee for service (FFS) telah mendorong pemberian layanan oleh dokter yang sangat berlebihan dan

kadangkala tidak diperlukan, yang menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakpastian biaya bagi pasien. Pelayanan kesehatan menjadi komoditas yang mahal, harganya meningkat dari tahun ke tahun sehingga membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai asuransi kesehatan. Di samping itu, tidak adanya sistem layanan berbasis rujukan, mengakibatkan adanya ketimpangan/gap pendapatan yang sangat tinggi antara dokter kesehatan primer (dokter umum) dibanding dokter spesialis.

  1. Permasalahan lain  kesehatan di Indonesia saat ini adalah :
    1. Kematian bayi tertinggi di Asia
    2. Kematian ibu melahirkan tertinggi di Asia
    3. Penyakit TBC terbesar nomer 3 di dunia
    4. Umur harapan hidup yang masih rendah
    5. Tenaga kesehatan tidak tersebar secara merata
    6. Tingginya beaya kesehatan
    7. Pendidikan dokter/tenaga kesehatan sangat mahal
    8. Harga obat termahal di asia
    9. Dll nya
  2. Untuk mengatasi masalah kesehatan di atas perlu kebijakan yang komprehensif yaitu dengan memberlakukan sistem pembeayaan kesehatan berbasis assuransi sebagaimana diperintahkan oleh UU nomer 40 tahun 2004 tentang SJSN. Tanpa jaminan kesehatan secara menyeluruh (universal coverage) ,sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia.Dan pada akhirnya target MDGs tidak tercapai.
  3. Tren di dunia sekarang setelah Amerika mencapai Jaminan Kesehatan (JK) Universal Coverage (UC), negara-negara yang belum UC berlomba mempercepat UC. Namun, negara-negara Asean seperti Malaysia, Thailand, dan Philipina telah UC sebelum Amerika mencapai UC.

10.  Indonesia seharusnya mampu mencapai Jaminan Kesehatan yang Universal Coverage dengan pelaksanaan  pada tahun depan. Karena pada dasarnya Indonesia telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang (UU) Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Jaminan Kesehatan salah satu dari lima program jaminan sosial.

11.  Untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat itu, pemerintah juga memiliki SDM di bidang kesehatan yang memadai, Rumah Sakit, dan faktor pendukung lainnya sehingga Indonesia sudah siap untuk menyelenggarakan JK untuk semua penduduk (UC) pada tahun depan.

12.  Maka kami mengharapkan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini menjadi peluang emas untuk meninggalkan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya bagi rakyat.

13.  Namun demikian, Jaminan Kesehatan seyogyanya didanai secara memadai agar memiliki kualitas yang baik sehingga jasa Bapak Wakil Presiden akan dikenang sepanjang masa.

14.  Indonesia sesungguhnya mampu mendanai itu dengan dasar perhitungan kasar dan pentahapan penerima manfaat yang kami lakukan sebagai berikut (lihat table di bawah)

15.  Keuntungan lain yang diperoleh oleh Indonesia dengan Jaminan Kesehatan yang Universal Coverage yaitu:

  1. Percepatan pencapaian MDGs terutama untuk penurunan kematian ibu dan anak dan cakupan penyakit menular seperti TB dan Malaria
  2. Kualitas bangsa yang sehat akan meningkatkan produktifitas bangsa Indonesia ke depan
  3. Derajat kesehatan akan meningkat
  4. Posisi Indonesia di mata internasional menjadi setara
  5. Membuat kenyamanan bagi rakyat untuk berobat di dalam negeri karena pelayanan yang world class.
  6. Penyebaran tenaga kesehatan yang merata sehingga meningkatkan akses rakyat terhadap hak kesehatannya.
  7. Permasalahan kesehatan di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik.

Jakarta, 15 Juni 2010

Ketua Umum,                                                  Sekretaris Jenderal,

Dr. Prijo Sidipratomo,Sp.Rad (K) Dr. Slamet Budiarto,SH,MH.Kes

NPA. IDI : 15.840                                             NPA. IDI : 59.464