ADVOKASI PERATURAN BPJS KESEHATAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI

ADVOKASI PERATURAN BPJS KESEHATAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI

2 September 2015 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Oleh: Dr.M.Adib Khumaisi,Sp.OT ; Dr.Prasetyo Widhi B,Sp.PD ; Dr.Mahesa Paranadipa,MH.Kes

Senin pagi, 31 Agustus 2015, pertemuan lanjutan antara Pengurus Besar IDI (PB IDI) dengan BPJS Kesehatan (BPJSK) menindaklanjuti surat PB IDI tentang keberatan pemberlakuan Peraturan BPJS Kesehatan No.2 tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Respon agak cepat dari BPJS Kesehatan ini dinilai sebagai itikad baik untuk menerima masukan dan perbaikan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta kinerja BPJS Kesehatan itu sendiri.

Keresahan Dokter

Dr.Zaenal Abidin, Ketua Umum PB IDI, menyampaikan bahwa peraturan BPJS ini mengatur banyak hal yang berkaitan dengan dokter dan profesionalisme dokter, namun disayangkan PB IDI sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia justru tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan. Sehingga sejak diberlakukannya peraturan yaitu di awal Agustus 2015, PB IDI menerima banyak keresahan dan keluhan dari sejawat dokter, isi keluhan terbanyak terkait dengan pengurangan jumlah kapitasi yang diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga berdampak pada perolehan jasa medik dokter maupun tenaga kesehatan lain. Keresahan ini dirasakan semakin meluas sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya PB IDI meminta agar peraturan ini ditinjau kembali atau dicabut dulu.

Selain itu, peraturan terbaru ini dirasakan terlalu cepat diimplementasikan sehingga banyak pihak belum tersosialisasi dengan baik mengenai aturan baru tersebut. Sebelumnya masih terdapat permasalahan di lapangan terkait regulasi di luar Per-BPJSK No.2 tahun 2015 yang belum tuntas implementasinya di beberapa daerah. Di antaranya yang masih belum berjalan dengan baik antara lain:

  1. Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah. Permasalahan utamanya adalah terkait aturan di beberapa pemerintah daerah tentang pengelolaan dana oleh fasilitas milik pemerintah yang belum BLUD. Banyaknya laporan yang menyatakan sulitnya pencairan dana operasional sebesar 40% dari total penerimaan dana kapitasi, bahkan dilaporkan mengenai berkurang atau tidak ada lagi dukungan dana operasional dari pemerintah daerah kepada FKTP milik pemerintah di luar dana BPJS.
  2. Permenkes No.59 tahun 2014, yang menggantikan Permenkes No.69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan di FKTP dan FKTL Dalam Penyelenggaran JKN. Permasalahan utamanya adalah terkait kasus rujukan non spesialistik dan pelayanan obat rujuk balik yang masih terdapat perdebatan pada aspek alasan professional proses rujuk maupun rujuk balik. BPJSK terlalu menekankan pada penerapan kaku dari Permenkes No.5 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di FKTP, tanpa melihat kondisi sarana prasarana serta situasi sosial yang terjadi di daerah.
  3. Permenkes No.19 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional di FKTP Milik Pemerintah. Masih banyak pimpinan Puskemas yang tidak menerapkan Pasal 4 mengenai variabel jasa pelayanan berdasarkan jenis ketenagaan dan kehadiran. Ada laporan yang memperlihatkan pimpinan Puskesmas membagi rata dana jasa pelayanan ke seluruh komponen Puskesmas. Pimpinan Puskesmas tidak mempertimbangkan beban kerja serta risiko yang dihadapi tenaga medis atau tenaga kesehatan lain.

Dari beberapa permasalahan utama dan banyak dialami oleh dokter di berbagai daerah tersebut, diharapkan solusi serta kebijakan lebih lanjut untuk meredam gejolak di tingkat pelayanan. Namun belum tuntas permasalahan tersebut, BPJSK menerbitkan aturan baru yang masih awam serta minim sosialisasi, sehingga menimbulkan banyak sekali perspektif serta resisten dari dokter serta tenaga kesehatan lain. Keresahan yang timbul akibat terbitnya peraturan yang disusun oleh BPJK, Kementerian, dan Asosiasi Faskes, tanpa melibatkan organisasi profesi menyebabkan PB IDI harus terlibat demi kemaslahatan bersama.

 

Rekomendasi KPK Dan Uji Coba

BPJSK menyampaikan permohonan maaf atas tidak dilibatkannya PB IDI dalam pembahasan rancangan peraturan ini. Namun hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.455 tahun 2013 tentang Asosiasi Faskes, dimana IDI tidak termasuk dalam asosiasi faskes, meskipun dalam Surat Edaran Menkes No.HK/Menkes/624/XII/2013 disebutkan bahwa dalam melakukan negosiasi antara BPJSK dengan asosiasi faskes di tingkat provinsi harus melibatkan organisasi profesi.

Dirut BPJSK, Dr.Fachmi Idris, menyampaikan tentang adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang harus adanya indikator monev untuk penilaian kinerja dan penyesuaian norma kapitasi, karena KPK menemukan adanya inefektifitas pembiayaan FKTP Puskesmas yang tinggi namun kinerja belum optimal. KPK memberikan kesimpulan adanya indikasi pembiaran terhadap kondisi pelayanan yang tidak berubah walaupun pembayaran meningkat sampai dengan 300%. Namun keterlibatan KPK masih dalam konteks pencegahan, bukan dalam konteks penindakan. Hal sama juga diperlihatkan pada hasil data supervisi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Indikator monev sebenarnya telah disebutkan dalam Permenkes No.59 tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Selain itu, indikator penilaian juga tertuang pada Permenkes No.24 tahun 2015 tentang Penilaian FKTP Berprestasi.

Sebelum implementasi Per-BPJS No.2 tahun 2015, ternyata BPJSK telah melakukan uji coba pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan dasar Permenkes No.59 tahun 2014 di Kota Pekanbaru (20 Puskesmas) dan Kota Padang (22 Puskesmas) dengan Kota Jambi sebagai kota pembanding. Uji coba dilaksanakan selama 6 bulan (Desember 2014-Mei 2015). Pada hasil uji coba diperlihatkan adanya peningkatan rate komunikasi, penurunan jumlah rujukan non spesialistik, serta adanya peningkatan rasio kunjungan PROLANIS.

BPJSK memperlihatkan proses penyusunan rancangan Per-BPJSK yang dimulai sejak Februari 2015, namun intensif pembahasan di bulan Juni-Juli 2015 dengan dihadiri oleh perwakilan Kemenkes RI (perwakilan BUK, P2JK, dan Hukor), Kemenkeu RI, Kemendagri, KemenkumHAM, DJSN, ADINKES dan Dewan Pengawas BPJSK. Disayangkan memang tanpa diikutkan organisasi profesi.

Hal lain yang penting diperlihatkan, ternyata telah banyak dilakukan pendantangan Addendum Kesepakatan Bersama antara BPJSK dengan Dinas Kesehatan atau ADINKES (ada daerah kesepakatan juga melibatkan ASKLIN dan PKFI)  tentang Revisi Norma Kapitasi di FKTP tahun 2015 di beberapa propinsi, antara lain:

  1. Maluku Utara
  2. Maluku
  3. Bali
  4. NTB
  5. Kalimantan Barat
  6. Kalimantan Selatan
  7. Kalimantan Utara
  8. Kalimantan Tengah
  9. Papua
  10. Sulawesi Barat
  11. Sulawesi Tenggara
  12. Gorontalo
  13. Sulawesi Tengah
  14. Sulawesi Utara
  15. Sulawesi Selatan
  16. Belitung
  17. Bengkulu
  18. Jambi
  19. Kepulauan Riau
  20. Riau
  21. Sumatera Selatan
  22. Sumatera Utara
  23. NTT

Jika memang para pemangku kepentingan di propinsi tersebut telah terpapar mengenai norma kapitasi yang baru dan telah menyepakati, maka dalam penerapan Per-BPJSK No2 tahun 2015 tidak bermasalah untuk dijalankan, karena substansi norma kapitasi yang sama.

Menjadi catatan penting dalam Per-BPJSK ini adalah adanya waktu penerapan yang bertahap, yaitu :

1. Untuk Puskesmas di ibukota propinsi mulai 1 Agustus 2015.

2. Untuk Puskesmas secara nasional dimulai pada 1 Januari 2016

3. Seluruh RS Kelas D Pratama, Klinik Pratama, Praktik Dokter, atau faskes yang setara secara nasional mulai 1 Januari 2017.

 

Asosiasi Faskes Tidak Mewakili Dokter

Disinggungnya KMK No.455 tahun 2013 tentang Asosiasi Faskes mengangkat kembali permasalahan yang timbul saat KMK ini terbit. Saat itu, PB IDI langsung menyurati Menteri Kesehatan dan mendatangi Biro Hukor Kemenkes untuk membahas hal tersebut. Argumentasi yang disampaikan antara lain:

  1. Pembahasan rancangan KMK hanya sekali mengundang organisasi profesi (IDI,PDGI, PPNI,IBI, dan IAI) di awal pembahasan. Selanjutnya Kemenkes tidak pernah mengundang lagi hingga KMK ini terbit.
  2. Pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) tidak dapat mewakili kepentingan tenaga kesehatan secara langsung karena begitu banyak kepentingan selaku pemilik (owner) atau manajemen yang berorientasi kepada profit. Sehingga banyak ditemukan dilapangan dokter atau tenaga kesehatan lain diberikan jasa pelayanan sangat tidak layak. Walaupun ironisnya banyak juga pemilik atau manajemen faskes adalah sejawat sendiri.
  3. Secara peraturan perundang-undangan, keberadaan dokter dan tenaga kesehatan lain diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi untuk dapat menjalankan praktik profesinya. Tenaga kesehatan professional menjadi tenaga mandiri dan independen tunduk kepada aturan profesi dibandingkan aturan institusi. Bahkan di dalam UU No.29 tahun 2004, serta UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jelas disebutkan Standar Prosedur Operasional yang dikeluarkan oleh faskes harus merujuk kepada Standar Profesi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi. Begitupun standarisasi jasa/honor tenaga kesehatan, seharusnya merujuk kepada ketentuan organisasi profesi.
  4. KMK No.455 tahun 2013 terkesan dipaksakn serta sarat akan kepentingan kelompok tertentu, hal tersebut jelas diperlihatkan pada :
    • Kedudukan ADINKES sebagai perwakilan Puskesmas dan praktik perorangan bidan. Ketidakjelasan badan hukum dari ADINKES yang secara mandatory dapat mewakili Puskesmas dan praktik bidan.
    • Kedudukan ASKLIN dan PKFI sebagai perwakilan klinik menjadi overlapping dan akan menimbulkan “rebutan” anggota di lapangan.

Atas argumentasi tersebut, PB IDI mendesak agar KMK tersebut direvisi dengan melibatkan organisasi profesi yang langsung mandatory terhadap anggotanya masing-masing. Khusus untuk dokter, ijin praktik dokter diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Ijin Praktik yang diterbitkan oleh IDI Cabang. Desakan ini diakomodir hanya dengan Surat Edaran Menkes No.HK/Menkes/624/XII/2013 tentang Asosiasi Faskes. Oleh karenanya IDI bersama organisasi profesi lain yang tergabung di dalam Sekretariat Bersama 5 OP (SEKBER 5 OP) tetap mendesak agar KMK No.455 tahun 2013 segera direvisi.

 

Usulan Konkrit

Atas beberapa dasar diskusi pada pertemuan PB IDI-BPJSK tersebut, diusulkan agar peraturan ini tidak segera diimplementasikan karena dibutuhkan pemahaman lebih lanjut serta kesepakatan terkait bilangan yang tertera pada peraturan. Secara prinsip, tujuan disusunnya peraturan ini disepakati, namun perlu kiranya beberapa substansi untuk direview kembali, juga atas dasar masukan dari beberapa daerah yang belum bersedia menerapkan norma kapitasi. Sebagai langkah konkrit dari pertemuan antara PB IDI dengan BPJSK adalah dibentuk tim review Per-BPJSK No.2 tahun 2015 dalam waktu sesegera mungkin dengan melibatkan komponen IDI di wilayah dan dinkes. IDI menilai penerapan pada Puskesmas dirasakan sangat dekat dan terburu-buru sehingga dirasakan perlu untuk ditunda. Sedangkan untuk faskes lain diluar Puskesmas dirasakan masih ada waktu untuk perbaikan regulasi sehingga tidak merugikan. Untuk saat ini penundaan implementasi serta perbaikan substansi peraturan yang dirasakan merugikan berdasarkan masukan banyak pihak menjadi langkah yang bijaksana.

Tujuan bersama untuk memperbaiki sistem pelayanan dan penyelenggaran jaminan kesehatan harus terus dijaga dan dijalankan. Keterbukaan semua pihak terutama pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang tidak merugikan banyak pihak perlu diapresiasi. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan perlu terus disupport sebagai leading sector dalam jalannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan/kebijakan dibuat untuk memberikan maslahat, sehingga tidak perlu “alergi” terhadap perubahan.

 

“Benar belum tentu bijak, dan bijak nilainya lebih tinggi daripada benar” – Faried Anfasa Moeloek