ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN PERDAGANGAN JASA KESEHATAN 2015

ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN PERDAGANGAN JASA KESEHATAN 2015

29 January 2015 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Memasuki tahun 2015, banyak pihak memperbincangkan hal terkait pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebuah era baru yang identik dengan pelaksanaan pasar bebas di tingkat ASEAN. Beberapa pihak menyambut era baru ini sebagai sebuah kemajuan dari sebuah keterbukaan perkembangan sebuah bangsa, namun pihak lain memandang era baru ini hanya memberi ruang seluas-luasnya bagi bangsa asing untuk masuk ke semua sendi kehidupan di dalam negeri kemudian secara perlahan tapi pasti menguasai pangsa pasar dalam negeri beserta seluruh sumber dayanya.

 

Pandangan dua kubu di atas pun hadir di dalam komunitas kedokteran. Sebagian memandang perdagangan jasa kesehatan di era MEA memberikan kesempatan besar untuk mengembangkan IPTEK dalam dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan atau kedokteran. Namun sebagian besar komunitas kedokteran yang direpresentasikan di dalam organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan Dokter Indonesia, mengaitkan era baru tersebut dengan isu ketahanan dan nasionalisme.

 

Namun sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal terkait era baru MEA ini.

 

Komunitas ASEAN 2015

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN bersepakat pada KTT ASEAN ke-12 Januari 2007 bersama membentuk Komunitas ASEAN yang diformalkan melalui penandatanganan Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015.  Lalu pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menetapkan tanggal 31 Desember 2015 sebagai waktu efektif pemberlakuan Komunitas ASEAN 2015.

 

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu :

  1. Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC)
  2. Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) atau dikenal juga dengan MEA
  3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC)

 

Lebih khusus terkait pembangunan kesehatan dan liberalisasi barang dan jasa kesehatan terdapat di 2 pilar yaitu ASCC dan AEC. Dalam ASCC, area kerjasama pembangunan kesehatan meliputi : keamanan pangan, kesiapan dan tanggap terhadap pandemik, pengembangan kefarmasian, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian produk tembakau, kesehatan ibu dan anak, pengobatan tradisional, kesehatan jiwa, kesehatan migran, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, UHC, dan Health Impact Assessment.  Pertemuan terkait hal di atas melibatkan Menteri Kesehatan masing-masing Negara.

 

Pada pertemuan ke-10 AHMM tanggal 22-23 Juli 2010 di SIngapura menyepakati ASEAN Strategic Framework on Health Development (2010-2015) sebagai dokumen perencanaan operasionalisasi action lines Cetak Biru ASCC kerja sama kesehatan tahun 2011-2015. Dalam Cetak Biru ASCC, terdapat 54 tindakan yang terkait dengan kesehatan dimana pelaksanaan kesemuan tindakan tersebut terbagi habis di masing-masing focus area pada ASEAN Strategic Framework on Health Development, yaitu :

B.3. Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Pangan

Fokus Area : I: Regional standard and procedure; II:Laboratory; III:Capacity building on Risk Analysis; IV: Emergency Response to Food borne Diseases and Food Outbreaks; V:  Overall Coordination

B.4. Akses Pelayanan Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Sehat

Fokus Area : I: Maternal and Child Health (MDG 4 and MDG 5); II: Increase Access to Health Services for ASEAN People; III: Migrants Health; IV: Promote ASEAN Healthy Lifestyle; V: Traditional Medicine; VI: Pharmaceutical Development

B.5. Peningkatan Kemampuan Pengendalian Penyakit Menular

Fokus Area : I: Prevention and Control of Emerging Infectious Diseases; II: Enhancing Regional Support Environment; III: HIV and AIDS

B.7. Pembangunan Bangsa yang Tahan Bencana dan Masyarakat yang Lebih Aman

 

Sedangkan pada pilar AEC, ruang lingkup liberalisasi perdagangan barang dan jasa kesehatan antara lain mencakup :

  1. Barang Kesehatan: obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, alat kesehatan
  2. Jasa Kesehatan: dokter, dokter gigi, dan perawat

Pertemuan terkait hal ini melibatkan Menteri EKonomi masing-masing Negara.

 

Berdasarkan “Cebu Declaration on the Acceleration of Establishment of an ASEAN Community by 2015” pada tahun 2007, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan AEC dari 2020 menjadi tahun 2015.

 

Perundingan menuju AEC dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, dengan melibatkan Kemenkes dan BPOM dalam liberalisasi barang sector kesehatan (produk farmasi, alkes, batra dan suplemen kesehatan, kosmetik) serta aliran bebas jasa kesehatan. Posisi Kemenkes dikoordinasikan dalam Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan (TKBJ-PMPK).

 

AEC blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang meliputi penghapusan hambatan tariff dan hambatan non-tarif. ASEAN juga mengamanatkan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single Window (ASW), serta Rules of Origin (ROO), maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian (standard and conformance).

 

Untuk liberalisasi perdagangan barang ini ada yang dikenal dengan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), yaitu perjanjian liberalisasi dan fasilitasi perdagangan  barang di tingkat ASEAN untuk mempermudah pelaku usaha melihat ketentuan ASEAN. Harmonisasi terkait liberalisasi perdagangan barang meliputi produk obat, kosmetik, obat tradisional, dan alat kesehatan.

 

Sedangkan blueprint terkait perdagangan jasa adalah bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam market access dan national treatment. Liberalisasi jasa mencakup 4 modes of supply:

1)     Mode 1 (cross-border supply): pasokan lintas batas jasa. Contoh: ketika konsumen WNI membeli jasa dari luar negeri tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya melalui telemedicine.

2)     Mode 2 (concumption abroad): jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen domestic yang sedang berada di Negara penyedia jasa. Contoh : ketika pasien WNI berobat ke Malaysia.

3)     Mode 3 (commercial presence): jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen di Negara konsumen. Contoh : ketika sebuah perusahaan Singapura mendirikan rumah sakit di Indonesia dan menyediakan pelayanan kesehatan.

4)     Mode 4 (movement of natural person): tenaga kerja asing yang menyediakan jasa keahlian tertentu dan datang  ke Negara konsumen. Contoh : ketika seorang dokter spesialis Singapura praktik di Indonesia, atau sebaliknya.

 

Mekanisme penjadwalan penghapusan hambatan perdagangan jasa diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS).. sejak disepakatinya AFAS, liberalisasi jasa dilakukan secara bertahap dengan membuat paket Schedule on Commitments (SoC) untuk setiap putaran. Komitmen tersebut tidak boleh ditarik kembali (no backtracking). Hingga kini negosiasi perdagangan jasa telah disepakati 8 paket komitmen AFAS dan saat ini memasuki putaran perundingan paket komitmen AFAS-9.

 

Di dalam AFAS 9 ini, Indonesia belum memberikan komitmen liberalisasi untuk Mode 4. Untuk Mode 1 dan 2 disepakati tanpa limitasi. Sedangkan untuk Mode 3 disepakati dengan ketentuan sebagai berikut :

-        penyertaan modal asing sampai dengan 70%, kecuali di Makasar dan Manado sampai dengan 51%.

-        Tenaga kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia

-        Pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur.

 

Terkait dengan pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun dan menyepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA), yaitu kesepakatan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin praktik.

 

Terkait jasa kesehatan, saat ini ASEAN telah sepakat untuk menyusun 3 MRA, yaitu :

-        ASEAN MRA on Nursing Services

-        ASEAN MRA on Medical Practinioners

-        ASEAN MRA on Dental Practicioners

 

Mengingat sangat sensitifnya isu perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, negara-negara ASEAN sepakat untuk menyusun ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP) yang ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 19 November 2012 dan saat ini Indonesia dalam proses meratifikasi perjanjian tersebut.

 

Globalisasi Versus Nasionalisme

 

Menghadapi era baru perdagangan bebas, maka tidak lepas dari pembahasan mengenai globalisasi, liberalisasi, kapitalisasi, bahkan masuk ke ranah politik yang memunculkan istilah neo-imperialisme atau neo-kolonialisme. Puluhan bahkan ratusan buku yang membahas isu-isu di atas dapat memberikan bermacam gambaran mengenai proses dinamika yang terjadi di dunia.

 

John Baylis dalam bukunya Positive Freedom membagi tiga kelompok yang memandang globalisasi dari tiga perspektif yang berbeda pula. Kaum Hiperglobalis, berpendapat bahwa globalisasi itu sedang membawa kematian bagi konsep kedaulatan negara-bangsa dimana globalisasi sebagai kekuatan global yang merusak kemampuan negara untuk mengontrol ekonomi dan masyarakat mereka. Kaum Skeptis, menolak ide globalisasi serta berpendapat bahwa negara-negara dan geopolitik menyisakan kekuatan-kekuatan prinsipil yang membentuk tatanan dunia. Sementara itu, kaum Transformasionalis berpendapat baik hiperglobalis dan skeptic sama-sama melebih-lebihkan pendapat mereka dengan demikian telah salah paham mengenai konsep tatanan dunia (wolrd order).

 

Joseph E. Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontents menyatakan, globalisasi merupakan interdepedensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Interdepedensi antar negara tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Padahal, pada awalnya globalisasi bertujuan untuk membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global.

 

Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man menyatakan, perkembangan masyarakat dunia dalam kurun waktu sekarang adalah suatu proses globalisasi yang didorong oleh dua factor yang sesungguhnya bertentangan. Factor pertama bersifat material dalam bentuk perkembangan ekonomi yang pada gilirannya didorong oleh ilmu pengetahuan alam, dan kedua bersifat spiritual yang di dalam falsafah Plato dinamakan “thymos”, yaitu keinginan untuk diakui, dihargai, persamaan hak. Tujuan sejarah, atau akhir sejarah, adalah masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal.

 

Samuel P. Huntington dalam tulisannya berjudul Clash of Civilization, membawa isu globaliasi dengan menarik entitas Dunia Islam di dalamnya. Dia menilai Dunia Islam, bersama-sama dengan Konfusionisme, mempunyai kekuatan cukup signifikan, dan semenjak berakhirnya Perang Dingin, menolak ide-ide globalisasi yang diidentikkan dengan dominasi Barat. Hal ini juga yang kemudian mengiring opini terkait era perang baru antara Barat dan DUnia Islam. Meskipun kemudian tulisan ini dianggap sebagai tulisan provokatif yang bertujuan menarik perhatian khalayak.

 

Di Indonesia, ide-ide globalisasi seolah lari berkejaran seakan takut ketinggalan kereta dengan negara-negara lain yang mengklaim telah maju puluhan tahun bahkan ratusan tahun dari Indonesia. Namun masih ada ambiguitas negara dalam menjalankan ide-ide globalisasi. Sisi nasionalisme beberapa anak bangsa, yang mungkin dianggap sebagai kamu skeptic atau hiperglobal mencoba untuk memaksa agar negara menginjak rem dalam laju globalisasi. Di sisi lain, upaya ini dianggap sebagai pernyataan “malu-malu” terhadap kekurangan yang ada di dalam negeri.

 

Beberapa tokoh serta penulis seperti Rizal Ramli, Awalil Rizky, Jamil Salmi, dan masih banyak lagi menuangkan pandangannya terkait upaya “mencekam” terhadap Indonesia. Rizal Ramli menyatakan “…setelah puluhan tahun tunduk dan menjadi “good boy”, para pemegang agenda neoliberal ekonomi kita tidak bertambah baik”.

 

Wijatno dan Ariawan Gunadi dalam bukunya Perdagangan Bebas Dalam Persepktif Hukum Perdagangan Internasional menyatakan, satu hal yang belum terlaksanan dalam persiapan menghadapi MEA 2015, yaitu diskusi komprehensif antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan akademisi untuk meminta opini masyarakat. Sebab, tidak tertutup kemungkinan jika MEA berlaku, pasar Indonesia akan kelimpungan menghadapi arus masuk produk dan jasa asing karena perangkat hukum maupun kebijakan ekonomi belum ada atau belum siap menghadapi kecanggihan mekanisme perdagangan bebas.

 

Slogan Nasionalisme saat ini hanya menjadi slogan komersial yang menjadi komoditi politik belaka. Bangsa ini sering mengalami ambivalen ketika berbicara mengenai konsep negara-bangsa. Ideologi Pancasila hanya dianggap kain using yang menjadi memori harian generasi sebelum abad 21. Sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak lebih menjadi tulisan kusam di bawah kaki Sang Garuda, yang diapit oleh foto penguasa.

 

Menghadapi Liberalisasi Kesehatan

 

Melihat pembahasan yang telah di lakukan di tingkat ASEAN dalam persiapan menuju Komunitas ASEAN 31 Desember 2015, terkait pembangunan kesehatan dan liberalisasi barang dan jasa kesehatan yang menjadi bagian dari pembahasan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC) tentunya dinilai sangat postif serta tidak berimplikasi kepada isu nasionalisme. Bagian yang menjadi perhatian serius justu pembahasan terkait Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) atau MEA.

 

Pembahasan Mode 3 yang telah menyepakati penyertaan modal asing hingga 70% di fasilitas kesehatan tentu akan sedikit banyak berimplikasi kepada kebijakan pelayanan di internal faskes. Persyaratan yang menyebutkan pendirian hanya terbatas di ibukota provinsi di wilayah timur dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan diskriminasi di kalangan rakyat. Kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan oleh negara (dengan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini) yang tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dapat menimbulkan konsekuensi tuntutan terhadap pemenuhan hak konstitusi rakyat.

 

Terkait dengan Mode 4, Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia, dalam Rapat Pleno Diperluas tanggal 25 Agustus 2013 menyatakan bahwa keberadaaan dokter asing di Indonesia hanya bersifat sementara (temporary) untuk keperluan alih teknologi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 2 tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.

 

Dr.Zaenal Abidin, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, di saat negara belum mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini dalam bidang kesehatan, kemudian pintu pasar bebas bidang kesehatan dibuka selebar-lebarnya, sama seperti mendatangkan “malaikat maut” bagi sumber daya kesehatan dalam negeri. Pemerintah harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban utamanya, yaitu: menyediakan/menyelenggarakan kesehatan yang berkualitas (high quality), terjangkau (accessible), dan terbeli (affordable). Hal ini juga penting ketika dikaitkan dengan Issue Health Tourism.

 

Berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) tahun 2011 didapati masih terdapat 17,7% Puskesmas belum tersambung listrik 24 jam, 28% Puskesmas belum memiliki sarana air bersih. Baru sekitar 37,6% Puskesmas memiliki ambulans. Dari 9.188 Puskesmas, masih terdapat 380 Puskesmas belum memiliki dokter, yang dominan berada di wilayah Indonesia Timur. Kondisi mengangetkan, masih terdapat 4 Puskesmas di DKI Jakarta yang tidak ada tenaga dokter. Namun sekali lagi, data ini adalah data tahun 2011, yang tentunya kita berharap tahun ini kekosongan tersebut telah terisi.

 

Sedangkan untuk rumah sakit, sebanyak 18,5% RSU Pemerintah tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam (SP.PD), 20,4% tidak memiliki dokter spesialis bedah (SP.B), 24,5% tidak memiliki dokter spesialis anak (SP.A), dan 17,1% tidak memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Sp.OG).

 

Dengan keterbatasn di atas, memperlihatkan masing banyak kekurangan yang harus menjadi prioritas negara sebagai bentuk upaya menunaikan kewajiban konstitusi. Kekurangan tersebut bukanlah kekurangan dalam persepktif ketidakmampuan. Kekurangan tersebut disebabkan kondisi yang berbeda negeri ini yang tentunya jauh berbeda dengan negara lain, terutama di ASEAN. Singapura yang hanya memiliki penduduk sekitar 4 juta jiwa dengan luas wilayah hanya 700 km2 tentu sangat jauh berbeda dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Belum kemudian membandingkan beragamnya suku serta budaya yang dimilikinya.

 

Kekurangan sumber daya kesehatan yang terjadi di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini harus tetap menjadi tanggung jawab pemerintah agar saudara-saudara kita disana masih merasa sebagai bagian dari Republik ini. Jika keberadaan mereka diserahkan kepada asing, maka sama saja memberikan organ tubuh NKRI untuk “dipotong-potong” untuk selanjutnya dijadikan “santapan” bagi singa-singa kekuasaan.

 

Dr. Ario Djatmiko, SpB, Ketua Bidang Globalisasi Praktik Kedokteran PB IDI Periode 2012-2015 menyatakan, mekanisme pasar dalam bidang kesehatan akan menyebabkan terjadinya gap derajat kesehatan di masyarakat, hight cost layanan kesehatan dan mengundang masalah serius di sektor tenaga kerja medik. Bila peran swasta tersebut dikendalikan oleh kepemilikan modal asing, sungguh ini merupakan ancaman serius bagi kedaulatan Negara.  Demi keamanan negara dan masa depan bangsa Indonesia, pemerintah harus menjaga empat (4) bidang strategis, yaitu: bidang keamanan, hukum, pendidikan dan kesehatan agar diselenggarakan sepenuhnya demi kepentingan Negara. Untuk itu, semua pekerjaan yang menyangkut keempat bidang diatas harus dilaksanakan oleh tenaga kerja berbangsa Indonesia. Sungguh berbahaya jika ke-4 bidang tersebut dilaksanakan dengan spirit “Profit Motive”.  Hal ini juga telah dituangkan dalam surat PB IDI Nomor 4467/PB/E.1/05/2014 yang ditujukan kepada Presiden RI saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Pandangan ini bisa dianggap pandangan skeptis ataupun hiperglobal, namun ketika berbicara jati diri bangsa, semangat 100 tahun lalu ketika para dokter mengobarkan semangat “Kebangkitan Bangsa” masih layak untuk dikobarkan kembali, dan ini menjadi pandangan sebagian besar anak bangsa di bidang kedokteran. Dr.Zaenal Abidin menyatakan “Indonesia tidak perlu gagah-gahan pro-globalisasi tanpa mengukur kemampuan. Karena itu perlu mengukur diri, menyiasati, memilih dan memilah mana saja yang perlu diikuti”. Perbaikan mutu tenaga dokter di Indonesia tetap menjadi prioritas utama seiring prioritas menyediakan layanan kesehatan bermutu bagi seluruh rakay Indonesia. Perbaikan mutu juga harus seiring dengan perbaikan tingkat kesejahteraan seluruh tenaga kesehatan. Jika ini terwujud maka negeri ini telah menunaikan amanah leluhur untuk menjadi negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo.

 

Indonesia tetaplah Indonesia.

Negerinya para ksatria

Tak usah malu dengan kurangnya daya

Karena hari ini dan esok kita masih berjalan dengan wibawa

Asalkan Raja (Pemimpin) mau arif dan bijaksana

Maka kami (Rakyat) akan pasang badan di depannya

 

 

Dr.Mahesa Paranadipa,M.H

Wakil Sekjen PB IDI

Sekjen Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Staf Pengajar FKIK UIN Jakarta

Dokter Praktik Umum

 

Referensi :

Pusat Kerjasama Luar Negeri ASEAN, 2014, Menuju  Komunitas ASEAN 31 Desember 2015.