Lesson Learn Sub Sistem Pelayanan Kesehatan 2007

Lesson Learn Sub Sistem Pelayanan Kesehatan 2007

18 December 2007 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Subsistem Upaya Kesehatan

Farid
Anfasa Moeloek

 

Pra-wacana

Kesehatan adalah hak asasi manusia,
sekaligus adalah investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu
perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara sistemitis,
berkesinambungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemandirian setiap orang (individu) dan keluarga untuk hidup sehat sehingga
terujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Human
Development Index (HDI)

yang diterbitkan oleh United Nation
Development Program
setiap tahunnya, menempatkan Indonesia pada ranking yang ke 105 (1999) di antara 180
negara di dunia. Coba bayangkan andaikan ranking
anak kita berada pada urutan ke 105 dari 180 murid di kelasnya, sangat
meresahkan dan tidak menggembirakan kedua orang tuanya; coba bayangkan pula
bagaimana dia akan dan dapat bersaing dengan teman-temannya yang berada di
ranking 1, 2 atau di 10 besar lainnya.  Ada 3 (tiga ) domain utama yang dinilai pada HDI  tersebut, yaitu: 1. kesehatan, diurutan pertama, 2. pendidikan, diurutan kedua, dan 3. ekonomi (pendapatan masyarakat), diurutan ke tiga. Namun
sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinter-aksi dan berinter-relasi
satu dengan yang lainnya. Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin
dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik
mustahil ekonomi keluarga/masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan
pendidikan yang baik/prima, ekonomi kita kelak hanya merupakan ‘ekonomi kaki lima’. Namun sebaliknya
pula, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun
tidak mungkin membaik pula. Yang jelas di sini 
bahwa HDI merupakan ‘cermin
dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa’. HDI merupakan tolak ukur dari masyarakat
madani
.  Masyarakat yang kita
idam-idamkan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat modern (masyarakat yang
dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya),
masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan
sosialnya), dan masyarakat yang beragama.

Dengan pra-wacana di atas, jelas bahwa
‘kesehatan’ harus dapat menjadi salah satu tolak ukur utama dari pembangunan
nasional. ‘Kesehatan’ harus menjadi ‘mid-stream
pembangunan, bukan merupakan tolak ukur marginal/sampingan
dari pembangunan suatu bangsa dan negara.

 Wacana

Pada tahun 1999, menghadapai abad ke
21, kita telah berhasil merumuskan visi pembangunan kesehatan Indonesia yang baru, yakni Indonesia Sehat 2010. Tahun 2010 merupakan ‘mile stone’
untuk mewujudkan Indonesia Sehat untuk dekade-dekade selanjutnya. Indonesia
Sehat juga telah menggeser filosofi, sudut pandang, dan konsep pembangunan
kesehatan kita; dari konsep sakit (paradigma sakit) ke konsep sehat (paradigma
sehat). Sehat dalam berbagai bentuk, sistem dan model; sehat fisik, sehat jiwa
dan perilaku, sehat sosial dan ekonomi, sehat lingungan dan sehat budaya. Sehat
dalam bentuk yang lebih holistik; yang tidak terbelenggu hanya dalam bentuk
sakit fisik saja (paradigma sakit).

Pendekatan dengan paradigma baru ini
(paradigma sehat) dianggap lebih manusiawi, lebih bermoral, ’cost efective’ dibanding dengan
pendekatan lama (paradigma sakit). Paradigma sehat lebih bersifat ‘proaktif’,
dibanding dengan paradigma sakit yang lebih ‘reaktif’ sifatnya.

Pada dasarnya paradigma sehat yang proaktif
ini, dalam wacana baru ini, terdiri dari berbagai berbagai sub-sistem (apabila
diintegrasikan akan menjadi sebuah ‘sistem kesehatan’, baik dalam bentuk
‘sistem kesehatan nasional’/SKN,
atau dalam bentuk ‘sistem kesehatan daerah’/SKD),  antara lain: 1.
sub-sistem upaya kesehatan,  2.
sub-sistem pembiayaan kesehatan, 3. sub-sistem sumber daya manusia, 4. sub-sistem
pembekalan/logistik, termasuk obat, 5. sub-sistem pemberdayaan masyarakat, dan
6. sub-sistem manajemen kesehatan.

Khusus tentang sub-sistem upaya kesehatan;   apabila kita sederhanakan dapat terbagi menjadi
2 unsur utama, yaitu upaya kesehatan dalam bentuk ‘private goods’ (misal: praktik
kedokteran oleh Dokter Keluarga
, Bidan, Perawat; dengan prasarana dan sarananya;
dalam bentuk sistem atau model kesisteman),
 dan upaya kesehatan dalam bentuk ‘public
goods’
(misal: air bersih, sanitasi lingkungan, rumah/lingkungannya yang
sehat, pasar bersih/sehat, gizi masyarakat, tata ruang/tata letak/kota sehat/kabutan
sehat dsbnya; dalam bentuk sistem atau model kesistiman)
, yang semuanya
perlu diatur dengan asas-asas: 1. kendali mutu, 
2. kendali biaya,  3. berkeadilan (equity),
4. merata (equality), 5. terjangkau (affordable), 6. terstrukur (structured),
dan 7. aman (safe);
serta terkait pula dengan sub-sub sistem
tersebut di atas (pembiayaan, sumber daya manusia/SDM,
pembekalan/logistik/obat, pemberdayaan masyarakat, dan manajemennya sendiri).

Tinjauan
dalam makalah singkat ini untuk sementara akan dibatasi dalam upaya kesehatan
dalam bentuk ‘private goods’; khusus dalam pelayanan kedokteran.

Kita
sesungguhnya telah mempunyai ‘Sistem Kesehatan Nasional 2004’/SKN 2004; yang
telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI; yang sesungguhnya
perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang; yaitu Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional. Di dalam SKN 2004
disebutkan bahwa, ‘penyelenggaraan pelayanan kesehatan individu menerapkan konsep
dokter keluarga
  kecuali di daerah
yang sangat terpencil
yang masih dipadukan dengan pelayanan Puskesmas’
.
Ikhwal ini mengamanahkan bahwa pemerintah cq Departemen Kesehatan RI
perlu menggeser secara bertahap pelayanan kesehatan individu/keluarga
dari Puskesmas ke prinsip-prinsip (konsep) 
pelayanan dokter keluarga di luar
puskesmas
, kecuali di daerah yang sangat perpencil.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU
SJSN/ No 40/ tahun 2004)
, mengamanahkan di dalam salah satu pasalnya bahwa
: ’ sejalan dengan pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan,
 pemerintah
tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan individu
melalui
Puskesmas.

Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009)
, yang
dituangkan di dalam Peraturan Presiden No 27/2005; di dalam  Bab 28, D, point 4, menyampaikan bahwa: ‘program upaya kesehatan perorangan (individu)
yang harus dilakukan adalah Pengembangan Pelayanan Dokter Keluarga’.

Apa itu
sesungguhnya Sistem Pelayanan Dokter Keluarga?
.

Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK),
sesungguhnya adalah sistem pelayanan dokter umum (strata pelayanan kedokteran tingkat
1) yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga, dan terkait dengan sistem
rujukan/referal dengan pelayanan kedokteran spesialis di rumah sakit (strata
pelayanan kedokteran tingkat 2). Sistem pembiayaan SPDK dilaksanakan dengan cara
kapitasi dan prabayar oleh suatu ‘badan
pelaksana’
yang bersifat nir laba;
yang diatur oleh pemerintah (misal: Perda). Dengan demikian seorang dokter
keluarga harus menjalankan tugasnya sebagai ‘agent of change’ di dalam keluarga/ menjaga agar supaya keluarga-keluarga
yang menjadi tanggung jawabnya (biasanya 1 dokter keluarga bertanggung jawab
pada 2.500 kepala, atau sekitar 400-500 keluarga) tidak menjadi sakit/tetap
sehat, atau jatuh sakit. Dokter keluarga akan melaksanakan lebih banyak tugas
preventif, edukatif, dan promosi kesehatan; bekerja secara proaktif, sampai
dengan melaksanakan kunjungan rumah (home visit), untuk melihat
kesehatan lingkungan dan sanitasi di rumah-rumah keluarga yang menjadi tanggung
jawabnya. Dokter keluarga akan bekerja sama dengan dokter spesialis dirumah
sakit, dengan merujuk ‘klien’nya apabila masalah kedokteran yang dihadapinya
berada diluar kompetensinya sebagai
dokter umum/keluarga. Dengan demikian dokter keluarga adalah ‘gate keeper’; sebagai penapis untuk pelayanan kedokteran
tingkat 2 (sebelum dirujuk ke sistem pelayanan kedokteran spesialis).

Dengan adanya sistem pelayanan kedokteran tingkat 1
ini (sistem pelayanan dokter keluarga), maka sesungguhnya masalah kesehatan masyarakat telah dapat diatasi sekitar 80%.
Sisanya, 20% merupakan tanggung jawab dari pelayanan dokter spesialis di rumah
sakit.

Sistem pelayanan kedokteran yang berjenjang ini
disebut sebagai ‘sistem terstruktur’/ ‘structured’.
Saat ini kita masih melaksanakan sistem
pelayanan kedokteran yang ‘tidak terstruktur’/ ‘unstructured’.

Sistem pelayanan kedokteran
yang terpadu ini (‘integrated system’), yaitu: antara sub-sistem
pelayanan kedokteran yang berjenjang (rujukan dilaksanakan atas kompetensi
antara pelayanan kedokteran tingkat 1 dan tingkat 2, dan sebaliknya); dan  sub-sistem pembiayaan kapitasi/prabayar, sesungguhnya
merupakan sistem yang jauh
lebih ‘cost efective’
dibanding dengan sistem pelayanan kedokteran yang  ‘tidak terintegrasi’ (‘unintegrated
system’).

Sistem pelayanan kedokteran yang terpadu ini (‘integrated
system’)
, telah lama dilaksanakan di negara-negara dengan sistem kesehatan
nasionalnya yang telah lebih baik, seperti halnya di Belanda, Inggris, Kanada. Indonesia Sehat 2010 sesungguhnya merupakan
‘mile stone’ dalam mengubah mind
set’
dari pendekatan sakit (paradigma sakit) ke pendekatan sehat
(paradigma sehat); dari pelayanan kedokteran ’tidak terpadu’/ ‘unintegrated’
ke pelayanan kedokteran terpadu/ ’integrated; dari pelayanan kedokteran dengan
pembiayaan tinggi/‘high cost’  ke pembiayaan
kedokteran yang layak/ ‘cost-effective’.

 Pasca-wacana

‘Lesson
Learn 2007’

Kita patut menyampaikan
apresiasi kepada pemerintah, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat
ini  fokus pada ‘pengentasan kemiskinan’.
Pro pada ‘masyarakat miskin’; demikian halnya dalam pelayanan kesehatan dan
kedokteran.

Adalah sangat
mungkin apabila ‘sistem pelayanan kedokteran terpadu’ sebagai mana diwacanakan
tersebut di atas (sebagai bagian dalam pengejawantahan Indonesia Sehat) dapat
dilaksanakan, maka akan tertata suatu tatanan atau kesisteman yang dapat
mengatur pelayanan kedokteran di Indonesia yang lebih adil, lebih merata, dapat
dijangkau oleh masyarakat, ‘cost effective’ atau sering disebut sebagai
‘kendali mutu dan kendali biaya’; sebagai mana diamanahkan pula oleh
Undang-Undang Praktik Kedokteran/No. 29/ tahun 2004. Apabila jumlah penduduk
Indonesia saat ini adalah 200 juta jiwa, maka saat ini diperlukan tenaga dokter
umum/dokter keluarga sebanyak 80.000 dokter umum/dokter keluarga (ratio 1 :
2.500 jiwa atau kepala).. Jumlah dokter umum saat ini adalah sekitar 65.000
dokter. Dengan demikian kita masih kekurangan tenaga dokter umum sejumlah
15.000 dokter umum pada saat ini.

Apabila sistem
tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten, dengan produksi jumlah dokter
saat ini yang ada, maka diperkirakan bahwa sistem pelayanan kedokteran terpadu
tersebut akan dapat terlaksana ’penuh’ sekitar 15 tahun ke depan.

Namun, apabila
kita tidak melaksanakannya dengan konsisten (meskipun undang-undang telah
mengamanatkannya, dan kita tidak pernah memulainya), maka akan terjadi bahwa
rumah sakit umum saat ini akan menjadi ‘puskesmas raksasa’, pembiayaan kesehatan
menjadi lebih banyak/ lebih boros; karena ‘high cost’. Tidak ada ‘gate
keeper’
, tidak ada ‘penapisan’ dalam pelayanan kedokteran, yang
sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh pelayanan kedokteran tingkat 1, karena
klien dapat langsung datang ke sarana rumah sakit/ spesialis yang cukup mahal/
tidak ‘cost effective’.

Inilah
awalnya ‘jebolnya’ beberapa program ‘askeskin’ di rumah sakit, yang tidak dapat
dibayar oleh asuransi kesehatan pada saat ini

Pelayanan dokter keluarga, melalui
sistem pelayanan terpadu (sistem pelayanan kedokteran tingkat 1 dan sistem
rujukan ke pelayanan kedokteran tingkat ke 2, dan sistem pembiayaan
kapitasi/prabayar untuk sistem pelayanan kedokteran keluarga); merupakan
alternatif ‘terapi’ dari ‘jebolnya’ sistem pelayanan ‘askeskin’ saat ini.

Sayangnya
‘pelayanan dokter keluarga yang telah diamanahkan oleh beberapa Undang-Undang
dan Rencana Jangka Menengah Pemerintah belum pernah terdengar untuk
dilaksanakan; demikian halnya dengan ‘sistem pembiayaannya’.




Sebuah Lesson Learn bagi kita semua di tahun 2007; mudah-mudahan dapat disempurnakan oleh departemen yang terkait, sebagai manajer dalam pelayanan publik di negara kita. Sebagai bagian dari Upaya Kesehatan di Indonesia.







* Disampaikan oleh Prof. DR. Dr. F. A. Moeloek, Sp.OG, Ketua Konsil Kedokteran, KKI dan Ketua Purna IDI, pada Diskusi Refleksi Akhir Tahun PB IDI, 17 Desember 2007.






Redaksi Idionline