MASUKAN PB IDI UNTUK MEREVITALISASI

MASUKAN PB IDI UNTUK MEREVITALISASI

4 August 2007 | Posted in Artikel, berita-lengkap


PERAN KOMPREHENSIF DOKTER MELALUI SISTEM PELAYANAN KEDOKTERAN TERPADU (Menyongsong Seabad Kiprah Dokter dan Seabad Kebangkitan Nasional: 20 Mei 1908 – 20 Mei 2008)

Yth. Bapak Presiden RI

Pengantar
Salah satu fakta sejarah dari proses panjang pembentukan fondasi dan pilar bangun kenegaraan Republik Indonesia adalah keberadaan figur dokter-bumiputera sebagai pelopor munculnya semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Dokter adalah figur yang bekerja mengabdikan profesinya untuk menolong orang yang sakit, tanpa terpengaruh pertimbangan-pertimbangan agama, bangsa, kedudukan sosial, jenis kelamin, suku dan politik kepartaian. Artinya, dalam pekerjaan keprofesiannya dokter sangat kental dengan nilai egaliterisme (yang merupakan dasar dari berkembangnya nasionalisme).

Pekerjaan keprofesian dokter juga sangat kental dengan dimensi kemanusiaan. Itulah sebabnya, seorang dokter, secara alamiah adalah figur nasionalis sekaligus humanistis. Tidak mengherankan jika pada periode 1908, kelompok pertama yang memiliki semangat nasionalisme adalah dokter. Dan, sejarah mencatat, 20 Mei 1908 organisasi Budi Utomo lahir. Tujuannya adalah mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Menjelang seabad kiprah dokter (20 Mei 2008), apakah tujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat sebagaimana dicita-citakan untuk pertama kalinya oleh para dokter tersebut sudah tercapai? Kalaulah pencapaiannya belum optimal, peran apa yang dapat dilanjutkan para dokter yang bernaung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Kondisi Kesehatan (Kehormatan) Bangsa dalam Arti Komprehensif Secara objektif, sebagai cermin dari terhormatnya satu bangsa dapat dilihat dari beberapa indeks global, antara lain: Human Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), Index of Economic Freedom (IEF).

Bagaimana HDI Indonesia? HDI menggambarkan 3 indikator utama, yaitu: kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ke-tiga indikator (kesehatan-pendidikan-pertumbuhan ekonomi): saling melengkapi terhadap turunnya kehormatan bangsa. Khusus untuk kesehatan, indikatornya adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan resultan dari berbagai permasalahan program kesehatan di sektor hulu. Program kesehatan selain untuk menyehatkan/mengobati orang sakit, juga lebih diprioritaskan untuk mencegah rakyat agar tidak jatuh sakit. Kalau prioritas program kesehatan hanya untuk menyehatkan orang sakit, otomatis resiko kematian menjadi sangat dekat. Kemungkinan meningkatnya angka kematian pada semua kelompok umur (apalagi pada usia rentan, bayi dan anak) akan menjadi nyata. Karena sakit-sehatnya rakyat lebih ditentukan oleh faktor perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Program kesehatan harus ditujukan pada perubahan perilaku dan penataan lingkungan. Program kesehatan yang ditujukan untuk merubah/pemeliharaan perilaku (health promotion) memberikan kontribusi sekitar 50% untuk menyehatkan rakyat. Program kesehatan yang ditujukan untuk merubah/pemeliharaan lingkungan berkontribusi sekitar 20% untuk penyehatan rakyat. Bandingkan dengan Program kesehatan yang ditujukan untuk mengobati orang sakit (maksimalisasi rumah-rumah sakit dan puskesmas, untuk pengobatan) hanya berkontribusi sekitar 10% untuk menyehatkan rakyat.

Untuk itu, dapatlah diperhatikan kejadian penyakit di Indonesia yang memiliki resiko kematian tinggi. Sebagai contoh aktual adalah Demam Berdarah. Saat ini, angka kejadiannya semakin mengkhawatirkan. Belum lagi kejadian penyakit-penyakit lainnya. Demam Berdarah, dll, jelas harus diobati namun secara bersamaan harus ada intervensi agar kejadian penyakit ini dapat dicegah. Kalau penyakit ini tidak sempat muncul, resiko kematian menjauh, UHH dapat “diamankan” (kontribusi untuk HDI & kehormatan bangsa bertambah baik).

Saat ini intervensi pencegahan terjadinya penyakit tersebut sudah dilakukan. Namun fakta menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit-penyakit tertentu masih tinggi. Artinya ada yang harus diperbaiki dalam upaya pencegahan. Harus ada rekontruksi dari upaya-sistem-program kesehatan untuk mencegah rakyat agar tidak sakit. Karena, rakyat yang sakit-sakitan tidak akan produktif, tidak fit untuk bekerja dan tidak cerdas dalam pendidikan. Selain HDI, kondisi objektif HPI & IEF juga harus menjadi perhatian.

HPI (Human Property Index) yang meningkat cerminan dari ketidak adilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan ekonomi. Sebuah ketidak adilan ekonomi akan berbuah pada kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan lemahnya akses rakyat untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan yang baik. Akibatnya, masalah sehat sosial menjadi beban baru. Masyarakat yang tidak sehat (sakit) secara sosial terdiagnosis dari kondisi, seperti: meningkatnya kriminalitas dan perilaku sosial yang tidak penuh perhitungan. Belum lagi kondisi objektif yang digambarkan melalui IEF (Index of Economic Freedom). Campur tangan negara lain dalam pengaturan ekonomi bangsa sangatlah terasa. Kondisi ini semakin diperparah oleh praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang masih terus terjadi sampai hari ini. Walaupun terdapat kemajuan besar dalam hal pemberantasan KKN namun KKN sebagai penyakit mental, sampai saat ini, masih susah diberantas.

Sakit mental-yang tergambar dari kondisi tidak merasa puas dengan keadaan diri; merasa kecewa dengan keadaan dirinya; dan tidak mau patuh pada aturan-aturan yang ada-sudah menjadi salah satu masalah kesehatan bangsa yang kronis. Sakit mental akhirnya melengkapi kondisi sakit fisik dan sakit sosial yang sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan dokter? Untuk saat ini, apabila dokter diharapkan dapat melakukan intervensi menyeluruh terhadap kesehatan bangsa (fisik-mental-sosial), mungkin akan muncul skeptisisme di tengah-tengah masyarakat. Sikap skeptis ini wajar, karena selama ini peran dokter lebih ditekankan pada upaya penyehatan fisik. Proses depolitisasi yang tidak disadari dan telah berlangsung sekian lama, ternyata telah memarjinalkan fungsi dokter. Dokter hanya menjadi agent of treatment. Para dokter terjebak pada rutinitas profesionalisme yang sempit. Banyak dokter yang akhirnya lebih banyak memahami bahwa kesehatan (ilmu kedokteran) hanyalah mempelajari segala sesuatu tentang penyakit. Akibatnya kewajiban untuk menyehatkan rakyat hanya sekadar menganjurkan minum vitamin-vitamin, mineral, tonik, dll, serta mengobati si sakit.

Dokter lupa bahwa selain intervensi fisik, dokter harus berperan dalam intervensi mental dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dokter dalam kiprahnya adalah agent of change sekaligus agent of development. Untuk itu, revitalisasi peran komprehensif dokter terkait dengan kesejarahan bangsa Indonesia harus dilakukan. Dokter harus memberikan sumbangan yang lebih besar untuk menyehatkan bangsa. Menyehatkan dalam arti sesungguhnya, fisik-mental-sosial. Karena definisi sehat bukan hanya tidak sakit. “…Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity…” (WHO). “…Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis…”. (UU Kes RI)

Merujuk pada definisi sehat, jelas terlihat bahwa bangsa Indonesia sedang sakit, yaitu sakit fisik-mental-sosial-(ekonomi) dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga, diperlukan intervensi yang menyeluruh dalam pembangunan agar bangsa ini menjadi lebih sehat. Upaya (pembangunan kesehatan) untuk menyehatkan bangsa harus meliputi sehat fisik-mental-sosial. Dokter seharusnya tidak hanya berkontribusi pada penyehatan fisik semata. Dokter juga harus memberikan kontribusi dalam penyehatan mental dan sosial. Apabila kondisi “sakit” secara mental dan sosial ini menjadi pola umum dalam satu bangsa, maka tidak lama lagi kita akan menyaksikan kengerian di depan mata: terjadi pergeseran budaya bangsa yang selama ini terkenal dengan sifat-sifat kebaikannya (gotong royong, toleransi yang tinggi, dll). Dokter sebagai salah satu unsur masyarakat yang fokus perhatiannya pada masalah kesehatan, dan sehari-hari langsung berinteraksi dengan masyarakat, harus merevitalisasi semua aktivitas pengabdiannya. Saran untuk Pemerintah Pemerintah harus menjamin tercapainya keadaan sehat yang positif (fisik, mental, + social well-being).

Sehat yang positif merupakan modal dasar kehidupan rakyat. Apabila diperlukan, negara harus segera me-review, segera menyiapkan, program-program yang berorientasi pada peningkatan status kesehatan fisik-mental-sosial rakyatnya. Negara harus semakin serius memandang bahwa peningkatan derajat kesehatan tidaklah hanya melalui upaya pengobatan semata. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan penataan lingkungan harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Segera dicarikan sistem yang paling efektif agar terjadi akselerasi dalam proses perubahan perilaku dan penataan lingkungan. Harus ada sistem yang menjamin bahwa health promotion-health education-health approach dapat dilakukan secara personal; secara individual; kepada setiap anggota masyarakat. Kalau sistem ini dapat diciptakan maka dokter yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat; selain mengintervensi kesehatan fisik, dapat pula mengintervensi kesehatan mental dan sosial masyarakat.

Kalaulah bangsa Indonesia harus disehatkan, perubahan perilaku harus menjadi fokus utama pembangunan dalam bidang kesehatan. Perilaku adalah variabel sosial. Perilaku menggambarkan budaya masyarakat. Intervensi terhadap perilaku menjadi penting dan memiliki dampak jangka panjang untuk membangun “karakter bangsa” agar tidak hanya sehat secara fisik, namun juga mental-sosial. Melalui budaya dan perilaku sehat, keinginan untuk mencapai bangsa yang terhormat sebagaimana yang dicita-citakan Kebangkitan Nasional 1908 dapat segera tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revitalisasi peran komprehensif dokter dalam penyehatan bangsa secara lebih komprehensif: Apabila diperlukan dilakukan rekonstruksi sistem-sistem/manajemen pembangunan yang memungkinkan revitalisasi tersebut dapat berjalan*.

Keberhasilan revitalisasi peran komprehensif dokter akan berkontribusi signifikan pada kesehatan fisik-mental-sosial bangsa. Hanya bangsa yang sehat secara fisik-mental-sosial yang dapat menjadi bangsa terhormat.

Penutup
Demikian masukan Pengurus Besar IDI kepada Yang Terhormat Bapak Presiden RI. Tentu saja masukan ini hanyalah setitik pemikiran dari perspektif kedokteran dan harus diuji lagi kebenarannya. Namun kalau sekiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat dan mengelaborasi secara lebih mendalam terhadap masukan tersebut, Pengurus Besar IDI siap untuk menjalankan amanat dan perintah yang akan diberikan oleh Bapak Presiden RI.

Jakarta, 20 Juni 2007
Ketua Umum, DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes NPA. IDI : 32.552
Sekretaris Jenderal, Dr. Zaenal Abidin NPA. IDI : 42.557

*): Salah satu alternatif model intervensi adalah membangun model pelayanan dokter keluarga. Satu dokter keluarga (dokter dan timnya, bidan, perawat, dll) mengayomi/membina sekitar 2.500 orang anggota keluarga. Dokter melakukan upaya personal care, primary medical care, continuing care dan comprehensive care. Dokter keluarga akan menjadi bagian dari keluarga-keluarga Indonesia yang akan “berbicara dari hati ke hati”. Menyehatkan tidak hanya fisik, namun juga mental dan sosial. Sistem ini dapat segera dikembangkan di perkotaan. Sistem ini dapat dijalankan dengan mengakselerasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, yaitu konsep asuransi kesehatan yang bersifat pra-bayar (pre-payment); bukan sistem asuransi kesehatan yang bersifat tagih belakangan (re-imburse). SJSN Bidang Kesehatan harus dilakukan secara nasional (tersentralisir) dengan prinsip seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya (yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit)

MASUKAN PB IDI UNTUK MEREVITALISASI

28 July 2007 | Posted in berita-lengkap, Press Release


PERAN KOMPREHENSIF DOKTER MELALUI SISTEM PELAYANAN KEDOKTERAN TERPADU
(Menyongsong Seabad Kiprah Dokter dan Seabad Kebangkitan Nasional: 20 Mei 1908 – 20 Mei 2008)

Yth. Bapak Presiden RI

Pengantar
Salah satu fakta sejarah dari proses panjang pembentukan fondasi dan pilar bangun kenegaraan Republik Indonesia adalah keberadaan figur dokter-bumiputera sebagai pelopor munculnya semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. 

Dokter adalah figur yang bekerja mengabdikan profesinya untuk menolong orang yang sakit, tanpa terpengaruh pertimbangan-pertimbangan agama, bangsa, kedudukan sosial, jenis kelamin, suku dan politik kepartaian. Artinya, dalam pekerjaan keprofesiannya dokter sangat kental dengan nilai egaliterisme (yang merupakan dasar dari berkembangnya nasionalisme). Pekerjaan keprofesian dokter juga sangat kental dengan dimensi kemanusiaan. Itulah sebabnya, seorang dokter, secara alamiah adalah figur nasionalis sekaligus humanistis.

Tidak mengherankan jika pada periode 1908, kelompok pertama yang memiliki semangat nasionalisme adalah dokter. Dan, sejarah mencatat, 20 Mei  1908 organisasi Budi Utomo lahir. Tujuannya adalah mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Menjelang seabad kiprah dokter (20 Mei 2008), apakah tujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat sebagaimana dicita-citakan untuk pertama kalinya oleh para dokter tersebut sudah tercapai? Kalaulah pencapaiannya belum optimal, peran apa yang dapat dilanjutkan para dokter yang bernaung dalam Ikatan Dokter Indonesia.

Kondisi Kesehatan (Kehormatan) Bangsa dalam Arti Komprehensif
Secara objektif, sebagai cermin dari terhormatnya satu bangsa dapat dilihat dari beberapa indeks global, antara lain: Human Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), Index of Economic Freedom (IEF).

Bagaimana HDI Indonesia? HDI menggambarkan 3 indikator utama, yaitu: kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ke-tiga indikator (kesehatan-pendidikan-pertumbuhan ekonomi): saling melengkapi terhadap turunnya kehormatan bangsa. Khusus untuk kesehatan, indikatornya adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

UHH merupakan resultan dari berbagai permasalahan program kesehatan di sektor hulu. Program kesehatan selain untuk menyehatkan/mengobati orang sakit, juga lebih diprioritaskan untuk mencegah rakyat agar tidak jatuh sakit. Kalau prioritas program kesehatan hanya untuk menyehatkan orang sakit, otomatis resiko kematian menjadi sangat dekat. Kemungkinan meningkatnya angka kematian pada semua kelompok umur (apalagi pada usia rentan, bayi dan anak) akan menjadi nyata. Karena sakit-sehatnya rakyat lebih ditentukan oleh faktor perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Program kesehatan harus ditujukan pada perubahan perilaku dan penataan lingkungan. Program kesehatan yang ditujukan untuk merubah/pemeliharaan perilaku (health promotion) memberikan kontribusi sekitar 50% untuk menyehatkan rakyat.   Program kesehatan yang ditujukan untuk merubah/pemeliharaan lingkungan berkontribusi sekitar 20% untuk penyehatan rakyat. Bandingkan dengan Program kesehatan yang ditujukan untuk mengobati orang sakit (maksimalisasi rumah-rumah sakit dan puskesmas, untuk pengobatan) hanya berkontribusi sekitar 10% untuk menyehatkan rakyat.

Untuk itu, dapatlah diperhatikan kejadian penyakit di Indonesia yang memiliki resiko kematian tinggi. Sebagai contoh aktual adalah Demam Berdarah. Saat ini, angka kejadiannya semakin mengkhawatirkan. Belum lagi kejadian penyakit-penyakit lainnya. Demam Berdarah, dll, jelas harus diobati namun secara bersamaan harus ada intervensi agar kejadian penyakit ini dapat dicegah. Kalau penyakit ini tidak sempat muncul, resiko kematian menjauh, UHH dapat ”diamankan” (kontribusi untuk HDI & kehormatan bangsa bertambah baik).  

Saat ini intervensi pencegahan terjadinya penyakit tersebut sudah dilakukan. Namun fakta menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit-penyakit tertentu masih tinggi. Artinya ada yang harus diperbaiki dalam upaya pencegahan. Harus ada rekontruksi dari upaya-sistem-program kesehatan  untuk mencegah rakyat agar tidak sakit. Karena, rakyat yang sakit-sakitan tidak akan produktif, tidak fit untuk bekerja dan tidak cerdas dalam pendidikan.

Selain HDI, kondisi objektif HPI & IEF juga harus menjadi perhatian. HPI (Human Property Index) yang meningkat  cerminan dari ketidak adilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan ekonomi. Sebuah ketidak adilan ekonomi akan berbuah pada kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan lemahnya akses rakyat untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan yang baik. Akibatnya, masalah sehat sosial menjadi beban baru. Masyarakat yang tidak sehat (sakit) secara sosial terdiagnosis dari kondisi, seperti: meningkatnya kriminalitas dan perilaku  sosial yang tidak penuh perhitungan.

Belum lagi kondisi objektif yang digambarkan melalui IEF (Index of Economic Freedom). Campur tangan negara lain dalam pengaturan ekonomi bangsa sangatlah terasa. Kondisi ini semakin diperparah oleh praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang masih terus terjadi sampai hari ini. Walaupun terdapat kemajuan besar dalam hal pemberantasan KKN namun KKN sebagai penyakit mental, sampai saat ini, masih susah diberantas. Sakit mental—yang tergambar dari kondisi tidak merasa puas dengan keadaan diri; merasa kecewa dengan keadaan dirinya; dan tidak mau patuh pada aturan-aturan yang ada—sudah menjadi salah satu masalah kesehatan bangsa yang kronis. Sakit mental akhirnya melengkapi kondisi sakit fisik dan sakit sosial yang sudah terjadi.

Apa yang harus dilakukan dokter?
Untuk saat ini, apabila dokter diharapkan dapat melakukan intervensi menyeluruh terhadap kesehatan bangsa (fisik-mental-sosial), mungkin akan muncul skeptisisme di tengah-tengah masyarakat. Sikap skeptis ini wajar, karena selama ini peran dokter lebih ditekankan pada upaya penyehatan fisik. Proses depolitisasi yang tidak disadari dan telah berlangsung sekian lama, ternyata telah memarjinalkan fungsi dokter. Dokter hanya menjadi agent of treatment.

Para dokter terjebak pada rutinitas profesionalisme yang sempit. Banyak dokter yang akhirnya lebih banyak memahami bahwa  kesehatan (ilmu kedokteran) hanyalah mempelajari segala sesuatu tentang penyakit. Akibatnya kewajiban untuk menyehatkan rakyat hanya sekadar menganjurkan  minum vitamin-vitamin, mineral, tonik, dll, serta mengobati si sakit. Dokter lupa bahwa selain intervensi fisik, dokter harus berperan dalam intervensi mental dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dokter dalam kiprahnya adalah agent of change sekaligus agent of development.

Untuk itu, revitalisasi peran komprehensif dokter terkait dengan kesejarahan bangsa Indonesia harus dilakukan. Dokter harus memberikan sumbangan yang lebih besar untuk menyehatkan bangsa. Menyehatkan dalam arti sesungguhnya, fisik-mental-sosial. Karena definisi sehat bukan hanya tidak sakit. “ … Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity…” (WHO). “ … Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis…”. (UU Kes RI)

Merujuk pada definisi sehat, jelas terlihat bahwa bangsa Indonesia sedang sakit, yaitu sakit fisik-mental-sosial-(ekonomi) dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga, diperlukan intervensi yang menyeluruh dalam pembangunan agar bangsa ini menjadi lebih sehat. Upaya (pembangunan kesehatan) untuk menyehatkan bangsa harus meliputi  sehat fisik-mental-sosial.

Dokter seharusnya tidak hanya berkontribusi pada penyehatan fisik semata. Dokter juga harus memberikan kontribusi dalam penyehatan mental dan sosial. Apabila kondisi ”sakit” secara mental dan sosial ini menjadi pola umum dalam satu bangsa, maka tidak lama lagi kita akan menyaksikan kengerian di depan mata: terjadi pergeseran budaya bangsa yang selama ini terkenal dengan sifat-sifat kebaikannya (gotong royong, toleransi yang tinggi, dll). Dokter sebagai salah satu unsur masyarakat yang fokus perhatiannya pada masalah kesehatan, dan sehari-hari langsung berinteraksi dengan masyarakat, harus merevitalisasi semua aktivitas pengabdiannya.

Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus menjamin tercapainya  keadaan sehat yang positif (fisik, mental, + social well-being). Sehat yang positif merupakan modal dasar kehidupan rakyat. Apabila diperlukan, negara harus segera me-review, segera menyiapkan, program-program yang berorientasi pada peningkatan status kesehatan fisik-mental-sosial rakyatnya.

Negara harus semakin serius memandang bahwa peningkatan derajat kesehatan tidaklah hanya melalui upaya pengobatan semata. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan penataan lingkungan harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Segera dicarikan sistem yang paling efektif agar terjadi akselerasi dalam proses perubahan perilaku dan penataan lingkungan.

Harus ada sistem yang menjamin bahwa health promotion-health education-health approach dapat dilakukan secara personal; secara individual; kepada setiap anggota masyarakat. Kalau sistem ini dapat diciptakan maka dokter yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat; selain mengintervensi kesehatan fisik, dapat pula mengintervensi kesehatan mental dan sosial masyarakat.

Kalaulah bangsa Indonesia harus disehatkan, perubahan perilaku harus menjadi fokus utama pembangunan dalam bidang kesehatan. Perilaku adalah variabel sosial. Perilaku menggambarkan budaya masyarakat. Intervensi terhadap perilaku menjadi penting dan memiliki dampak jangka panjang untuk membangun ”karakter bangsa” agar tidak hanya sehat secara fisik, namun juga mental-sosial.

Melalui budaya dan perilaku sehat, keinginan untuk mencapai bangsa yang terhormat sebagaimana yang dicita-citakan Kebangkitan Nasional 1908 dapat segera tercapai.  Untuk itu harus segera dilakukan revitalisasi peran komprehensif dokter dalam penyehatan bangsa secara lebih komprehensif: Apabila diperlukan dilakukan rekonstruksi sistem-sistem/manajemen pembangunan yang memungkinkan revitalisasi tersebut dapat berjalan*. Keberhasilan revitalisasi peran komprehensif dokter akan berkontribusi signifikan pada kesehatan fisik-mental-sosial bangsa. Hanya bangsa yang sehat secara fisik-mental-sosial  yang dapat menjadi bangsa terhormat. 

Penutup

Demikian masukan Pengurus Besar IDI kepada Yang Terhormat Bapak Presiden RI. Tentu saja masukan ini hanyalah setitik pemikiran dari perspektif kedokteran dan harus diuji lagi kebenarannya. Namun kalau sekiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat dan mengelaborasi secara lebih mendalam terhadap masukan tersebut, Pengurus Besar IDI siap untuk menjalankan amanat dan perintah yang akan diberikan oleh Bapak Presiden RI.

Jakarta, 20 Juni 2007

Ketua Umum,                           
DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes   
NPA. IDI : 32.552
   
Sekretaris Jenderal,
Dr. Zaenal Abidin
NPA. IDI : 42.557

*): Salah satu alternatif model intervensi adalah membangun model pelayanan dokter keluarga. Satu dokter keluarga (dokter dan timnya, bidan, perawat, dll) mengayomi/membina sekitar 2.500 orang anggota keluarga. Dokter melakukan upaya personal care, primary medical care, continuing care dan comprehensive care. Dokter keluarga akan menjadi bagian dari keluarga-keluarga Indonesia yang akan “berbicara dari hati ke hati”. Menyehatkan tidak hanya fisik, namun juga mental dan sosial. Sistem ini dapat segera dikembangkan di perkotaan. Sistem ini dapat dijalankan dengan mengakselerasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, yaitu konsep asuransi kesehatan yang bersifat pra-bayar (pre-payment); bukan sistem asuransi kesehatan yang bersifat tagih belakangan (re-imburse).
SJSN Bidang Kesehatan harus dilakukan secara nasional (tersentralisir) dengan prinsip seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya (yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit)