PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON KEPALA DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON KEPALA DAERAH

4 August 2007 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Berikut ini redaksi Idionline menyajikan


PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2007

yang telah dirampungkan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh PB IDI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10/KEP-KPU PROV/VI/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2007 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 butir 5 dan Pasal 38 ayat 1 huruf “e” dan ayat 2 huruf “b” serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
  3. Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang IPTEK, pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kerpala Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/KEP-KPU PROV/V/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/KEP-KPU PROV/V/2007 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007;
  10. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
  11. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
  12. Ketetapan Muktamar IDI XXVI Tahun 2006 No.16/Mk.IDI XXVI/12/2006;
  13. Surat Keputusan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor:001/KU/PB IDI/12/2006
  14. Surat Keputusan PB IDI Nomor : 078/PB/A.4/06/2007 tentang Tim Penilai Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan :

  1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Juni 2007 tentang Tim Pemeriksa dan Tim Penilai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007;
  2. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 325/KPU-DKI/VI/2007 Nomor : 482/PB/A.3/06/2007 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2007.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2007, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Tim Penilai dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat diajukan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai Kesehatan dinyatakan telah memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disusun dengan sistematika :

  1. Pendahuluan;
  2. Tujuan Penilaian Kesehatan;
  3. Prinsip dan Protokol Kesehatan;
  4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan;
  5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan;
  6. Penyimpulan dan Pelaporan.

Pasal 3

Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :

Jakarta pada tanggal : Mei 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua, Juri Ardiantoro, S.Pd., M.Si.

PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2007

  1. Pendahuluan
    1. Latar Belakang
      Bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya. Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya. Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (assessing physicians) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
    2. Landasan Hukum
      Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 butir 5 menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat “Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 38 huruf e menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
      Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang IPTEK, pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/KEP-KPU PROV/VI/2007 Tahun 2007 tentang Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2007 yang susunan keanggotaan tim penilai tersebut berdasarkan usulan dari PB IDI.


    Tujuan Penilaian Kesehatan
    Penilaian Kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan
    Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine). Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

    1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;Pemeriksaan psikiatrik;Pemeriksaan jasmani:
      1. Interna;Jantung dan pembuluh darah;Paru;Bedah;Urologi;Ortopedi;Obstetri ginekologi;Saraf;Mata;
      2. Telinga hidung dan tenggorokan.


      Pemeriksaan Penunjang:

      1. Ultrasonografi abdomen;Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test;Ekokardiografi dan Dopler Karotis;Foto roentgen thoraks;Spirometri;Audiometri bila diperlukan;MRI/CT Scan bila diperlukan;USG transvaginal bila diperlukan;
      2. Mammograf/USG payudara bila diperlukan.

    2. Pemeriksaan laboratorium:
      1. Pemeriksaan darah dan urine:
        1. Hematologi Iengkap;Urinalisis lengkap;Tes faal hati;Tes faal ginjal;Profil lipid;
        2. Metabolisme karbohidrat;


        Tumor marker atas indikasi;

      2. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;


    Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas baik dan sudah berpengalaman dalam melakukan assessment kesehatan, yaitu di Unit Medical Check-up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jalan Dr Abdul Rachman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410. Telp 081326333309, 3441008 ext. 2147 (jam kerja).
    Waktu Pemeriksaan: Tanggal 12 dan 13 Juni 2007, pukul 07.30 – 17.00 Tim Pemeriksa Kesehatan merencanakan melakukan pemeriksaan terhadap 2 pasang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

  2. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan
    1. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan
      1. KPU Provinsi DKI Jakarta menginformasikan kepada partai politik dan publik mengenai penilaian kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai bagian dari syarat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang di dalamnya terdapat:
        1. Tujuan Penilaian Kesehatan;Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
        2. Penyimpulan dan Pelaporan.


        KPU Provinsi DKI Jakarta meminta kepada setiap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada;

      2. KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
        1. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan.Bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear;
        2. Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang.


      Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan :

      1. Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tiba ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto jam 07.30 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dengan membawa surat pengantar dari KPU Provinsi DKI Jakarta:
        1. Tim pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
        2. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto melakukan pengamanan;


        Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Calon akan didampingi oleh perawat dan Tim Pendamping dari POKJA Pencalonan KPU DKI Jakarta;Di ruang tunggu VIP calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

        1. menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua atau salah satu anggota tim pemeriksa;menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta;
        2. menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;


        Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan;Calon diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;Selanjutnya calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dua orang dokter;Lama pemeriksaan diperkirakan 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;Setelah selesai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;

      2. Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan;


      Tata cara penilaian hasil pemeriksaan :

      1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya :
        1. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;Ketua atau dua anggota tim pengarah;Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
        2. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.

      2. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;


      Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah;Hasil penilaian kesehatan dan simpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan;Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

    2. Penyimpulan dan Pelaporan Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas. Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
      1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa :
        1. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);Mengidap neurosa berat;Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);
        2. Mengidap gangguan kepribadian;

      2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
        1. Sistem saraf :
          1. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;Disabilitas koordinasi;Gangguan memori: dementia;Gangguan fungsi eksekutif;
          2. Gangguan komunikasi verbal;


          Sistem jantung dan pembuluh darah :

          1. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
          2. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;


          Sistem pernafasan: Gangguan pemafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;Bidang penglihatan sbb :

          1. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;
          2. Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;


          Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):

          1. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
          2. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;


          Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;

        2. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja. Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

      Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

      1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
      2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan bahan pertimbangan. Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip PB IDI dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi DKI Jakarta.
        LAMPIRAN Jenis dan Lama Pemeriksaan

        1. MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory (90 menit)Penyakit dalam atau interna (30 menit)Bedah (20 menit)Saraf (60 menit)Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahWawancara Psikiatri (60 menit)Mata (30 menit)THT (30 menit)Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill (30 menit)Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)Radiologi thoraks (15 menit)USG payudara/Mamografi (atas indikasi)Ekokardiografi dan USG Carotis (atas indikasi)Audiometri (atas indikasi)MRI (atas indikasi)
        2. USG transvaginal (atas indikasi)

Pengertian-pengertian

Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
CT Scan (computerized tommography) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;
Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
Dokter penilai kesehatan (assessing physician) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
Dopler karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
Evidence Based Medicine adalah proses sistematik untuk menemukan, menelaah, me-review, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);
Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;
Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat;
Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
Treadmill test adalah uji kapasitas jantung;
Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.