PUTIH ABU-ABU GRATIFIKASI DOKTER

PUTIH ABU-ABU GRATIFIKASI DOKTER

3 January 2015 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Dalam beberapa hari terakhir ini, perbincangan kalangan kedokteran terutama di sosial media diramaikan dengan isu gratifikasi dokter. Beberapa media cetak dan elektronik mengangkat beberapa  pemberitaan terkait isu gratifikasi di kalangan dokter, meskipun berita yang diangkat tidak memuat waktu, tempat, dan pelaku yang jelas. Isu ini semakin hangat menjelang evaluasi setahun pelaksanaan JKN-BPJS.

 

Respon beragam dari kalangan dokter dan masyarakat. Sebagian besar masyarakat melihat gratifikasi sebagai praktek lama yang telah menjadi rahasia umum dan selalu dikaitkan dengan hubungan dokter dengan pihak farmasi. Di kalangan dokter sendiri, ada beberapa pihak  yang mendukung penghapusan praktek gratifikasi dokter dalam bentuk apapun, namun sebagian besar merespon isu gratifikasi sebagai upaya menyudutkan profesi dokter dan hal ini tidak berimbang dengan perlakuan Negara terhadap profesi ini.

Perkembangan Gratifikasi

Istilah “GRATIFIKASI” muncul pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah baru yang lahir seiring semangat Reformasi yang lahir setelah perubahan rezim kekuasaan di tahun 1998.

 

Gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.20 tahun 2001 diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Jumlah gratifikasi yang dianggap suap memiliki ketentuan sebagai berikut :

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

 

Di dalam UU No.31 tahun 1999 sendiri telah disinggung perihal pemberian hadiah atau janji pada Pasal 13, yang berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

 

Penekanan obyek dari gratifikasi pada UU di atas adalah “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara”. Dengan mengacu kepada hitam putih substansi hukum maka penerima gratifikasi selain pegawai negeri dan penyelenggara Negara tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU tersebut.

 

Definisi “Pegawai Negeri” dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 1 butir 2 disebutkan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Dengan pengertian ini maka pengawai honorer atau kontrak di instansi pemerintah masuk dalam kategori ASN.

 

Sedangkan definisi “Penyelenggara Negara” dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal 1 butir 1 disebutkan “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

 

KPK dalam situsnya www.kpk.go.id menyebutkan beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi sebagai berikut:

  • Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
  • Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
  • Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
  • Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
  • Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
  • Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
  • Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

 

Kementerian Kesehatan RI pernah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Di dalam Permenkes ini, gratifikasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

  1. Gratifikasi yang Dianggap Suap
  2. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

 

Pada pasal 4 disebutkan Gratifikasi yang Dianggap Suap meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada :

  1. marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk.
  2. Cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
  3. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan public, atau proses lainnya.
  4. Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

 

Sedangkan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap meliputi:

  1. Terkait kedinasan, tidak terbatas pada :

-          pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.

-          Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

-          Sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

  1. Tidak terkait kedinasan, tidak terbatas pada :

-          orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

-          Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.

-          Pemberi dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangann bersama kepada aparatur Kemenkes selain upacara sebagaimana dimaksud pada point di atas yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.

-          Atasan kepada bawahan aparatur Kemenkes sepanjang tidak menggunakan anggaran Negara.

-          Orang lain termasuk sesama aparatur Kemenkes/Lembaga terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.

-          Orang lain termasuk sesama aparatur Kemenkes yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

-          Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum.

-          Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum.

-          Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi.

-          Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

-          Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

 

Selanjutnya dalam Permenkes ini disebutkan mengenai pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan tiga tingkatan yaitu UPG Kemenkes, UPG Unit Utama, dan UPG Unit Pelaksana Teknis.

 

Pada pasal 14 Permenkes mewajibkan setiap aparatur Kemenkes untuk memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi. Pada pasal ini menegaskan semua jenis gratifikasi wajib dilaporkan, kecuali gratifikasi berupa barang mudah busuk atau rusak dapat langsung disalurkan aparatur Kemenkes ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.

 

Pada tanggal 7 Januari 2014, KPK RI mengeluarkan surat dengan nomor B-33/01-13/01/2014 perihal Peran Serta Sektor Swasta Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat tersebut, KPK mengharapkan Korporasi maupun asosiasinya untuk tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

 

Dari beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua Gratifikasi digolongkan kepada “Suap”/Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian unsur “Suap” dalam Gratifikasi menjadi kewenangan dari KPK atau UPG yang terdapat di instansi pemerintah. Setiap aparatur Negara atau penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerima bukanlah aparatur Negara atau penyelenggara Negara maka tidak dapat dikenakan pasal terkait gratifikasi.

 

Abu-abu Gratifikasi Dokter

Sekian banyak peraturan perundangan-undangan terkait tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya perihal gratifikasi, masih menyisakan beberapa pertanyaan terutama terkait dengan pelaksanaan profesi dokter, antara lain :

-          bagaimana gratifikasi yang diterima oleh dokter yang merupakan aparatur Negara di instansi bukan milik pemerintah (contoh: berpraktik di RS Swasta di luar jam kerja)? (Catatan. Gratifikasi yang diterima dokter tetap tidak boleh melanggar etika kedokteran)

-          Pelaporan pertama gratifikasi di instansi pemerintah apakah ke UPG atau langsung ke KPK? Apakah UPG telah ada di setiap RS milik pemerintah baik pusat maupun daerah? Jika belum memiliki UPG, laporan harus disampaikan kemana (terutama daerah yang jauh dari kantor KPK)?

 

Permenkes Nomor.14 tahun 2014  menimbulkan kontroversi, terutama terkait segala sesuatu yang diterima oleh aparatur yang digolongkan kepada Gratifikasi Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan.

 

Kalimat “Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang” menimbulkan pertanyaan mengenai kompensasi yang diterima dokter dari pihak farmasi. Pada tanggal 11 Juni 2007, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia menyepakati nota kesepahaman tentang “Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat”.(Link: http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013/05/MOU-GP-Farmasa.pdf)

 

Dalam nota kesepahaman tersebut dinyatakan beberapa poin penting antara lain :

a)     seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi (Hal ini sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3). Kaitannya dengan promosi obat adalah dokter dilarang menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.

b)     Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri  pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk.

c)      Perusahaan farmasi boleh memberikan sponsor kepada seorang dokter secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran berkelanjutan, yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan kedokteran berkelanjutan.

d)     Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku kepada seorang dokter untuk menghadiri pendidikan kedokteran berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau menjadi moderator.

e)     Dalam hal pemberian donasi kepada profesi kedokteran, perusahaan farmasi tidak boleh menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial dalam bentuk lain sejenis, yang dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan tertentu.

Di akhir nota kesepahaman disampaikan “Untuk menghindari konsekuensi hukumm yang dapat terjadi terkait dengan promosi obat yang tidak etis, GP Farmasi Indonesia dan Ikatan DOkter Indonesia mewajibkan seluruh anggotanya masing-masing mempelajari, menghayati, dan melaksanakan secara konsisten Kode Etik Kedokteran Pemasaran Farmasi Indonesia, Kode ETik Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentan Pedoman Penegakan DIsiplin Profesi Kedokteran”.

 

Dari poin-poin nota kesepahaman di atas disadari bahwa segala bentuk kompensasi yang dapat mempengaruhi kemandirian profesi dalam menjalankan pelayanan merupakan pelanggaran terhadap nilai luhur kedokteran. Independensi serta profesionalitas dari seorang dokter dalam menjalankan pekerjaannya diikat oleh SUMPAH DOKTER yang pernah diucapkannya. Namun harus diakui pengawasan dari pelaksanaan SUmpah Dokter, ETika Kedokteran, termasuk Nota Kesepahaman IDI-GP Farmasi tidaklah semudah  yang diharapkan, karena ini terkait dengan moral dan perilaku dari sang dokter.

 

IDI sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia telah menyusun semua instrumen untuk mengawal pelaksanaan etika kedoktera. Selain Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang merupakan aspek dokumen konsensus komunitas kedokteran Indonesia, keberadaan IDI Cabang, IDI Wilayah, dan Perhimpunan serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Dewan Etik Perhimpunan menjadi ujung tombak dari penjagaan keluhuran etik kedokteran. Selain itu keberadaan komite medik di fasilitas kesehatan (RS) haruslah mengedepankan kredibiltas profesi yang dibuktikan dengan penerapan standar profesi kedokteran, termasuk di dalamnya etika kedokteran.

 

Kesepakatan antara IDI – GP Farmasi merupakan norma yang telah dikaji mendalam (karena terbit setelah 6  tahun lahirnya UU No. 20 tahun 2001) dengan mempertimbangkan beberapa hal :

  1. tetap tegaknya etika kedokteran di tengah kuatnya mekanisme pasar terutama industrasi farmasi dan alat kesehatan
  2. kompensasi terhadap kinerja dokter yang diwujudkan dalam penjagaan kompetensi dan profesionalisme dokter melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan. Kompensasi yang seharusnya dilakukan oleh Negara yang membutuhkan dokter sebagai pelaku dalam sistem ketahanan nasional di bidang kesehatan.

 

Dengan jelasnya batasan kompensasi profesi kedokteran yang dibentengi oleh norma etik, maka beberapa kondisi “Abu-abu” terkait dengan gratifikasi dokter dalam secara tegas dibuat menjadi “Putih” atau “Hitam” dalam perspektik kejelasan dalam batasan hukum. Etika kedokteran merupakan norma tertua yang dipegang oleh kalangan kedokteran masih dipandang sebagai norma suci yang terus menjaga keluhuran profesi kedokteran. Pelanggaran terhadap norma etik memberikan peluang terhadap pelanggaran norma hukum, meskipun hal ini tidak serta merta dan harus dibuktikan melalui jalur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

IDI memiliki tanggung jawab terhadap jalannya pelayanan kedokteran yang mengedepankan profesionalisme dan etika profesi, IDI juga harus berpartisipasi konkrit dalam membantu pemberantasan korupsi di Republik ini. Karenanya perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam antara IDI dan KPK terkait dengan batasan gratifikasi di lingkungan profesi kedokteran. Batasan yang jelas terkait gratifikasi dokter harus secara terus menerus di sosialisasikan termasuk penerapan etika kedokteran. Perlu dibentuk tim yang beranggotakan unsur profesi dan KPK atau UPG di daerah untuk memudahkan pembinaan, pelaporan, dan penindakan.

 

Setelah 15 tahun Reformasi berjalan, komitmen pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah sedikit banyak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi. Perubahan mendasar dari mental serta kebiasaan seluruh lapisan untuk tidak lagi melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di masyarakat menjad prioritas paling utama. Dokter sebagai Agent of Change dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut, namun tentunya harus berawal dari diri dokter itu sendiri.

 

Salam untuk Indonesia Lebih Baik!

 

Dr.Mahesa Paranadipa,M.H.Kes

  • Wakil Sekjen Pengurus Besar IDI
  • Sekjen Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia
  • Staf Pengajar FKIK UIN Jakarta
  • Dokter Praktik Swasta