STUDI KASUS KONDISI KESEHATAN PENGUNGSI KORBAN LUMPUR LAPINDO

STUDI KASUS KONDISI KESEHATAN PENGUNGSI KORBAN LUMPUR LAPINDO

4 August 2007 | Posted in Artikel, berita-lengkap


PENCANANGAN PROGRAM PB IDI MENYONGSONG SEABAD KIPRAH DOKTER DAN SEABAD KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA (20 MEI 1908 – 20 MEI 2008): Revitalisasi Semangat Kebangkitan Nasional Melalui Budaya Sehat.

  1. Latar Belakang Masalah kesehatan bukanlah masalah sehat fisik semata, sehat juga menyangkut masalah mental dan sosial. Sebagaimana definisi sehat itu sendiri yang berbunyi: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity” (WHO); “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. (UU Kes RI). Dokter seharusnya tidak hanya berkontribusi pada penyehatan fisik semata. Dokter juga harus memberikan kontribusi dalam penyehatan mental dan sosial. Masalah kesehatan mental dan terutama masalah kesehatan sosial, seperti tidak merasa puas dengan keadaan dirinya; tidak patuh pada aturan-aturan (sulit menerima dengan baik perbedaan antar sesama, susah untuk menerima kritik); tidak mempunyai kontrol diri yang baik (selalu didominasi oleh emosi, rasa kecewa dan marah); gambaran perilaku sosial yang tidak penuh perhitungan saat ini sudah menjadi salah satu masalah bangsa.

    Apabila kondisi “sakit” secara mental dan sosial ini menjadi pola umum dalam satu bangsa, maka tidak lama lagi kita akan menyaksikan kengerian di depan mata: terjadi pergeseran budaya bangsa yang selama ini terkenal dengan sifat-sifat kebaikannya (gotong royong, toleransi yang tinggi, dll) Dokter sebagai salah satu unsur masyarakat yang fokus perhatiannya pada masalah kesehatan harus merevitalisasi semua aktivitas pengabdiannya. Kontribusi penyehatan fisik-mental-sosial harus dilakukan dokter dalam setiap penerapan keilmuannya agar salah satu masalah bangsa di atas dapat diatasi. Hanya bangsa yang sehat secara fisik, mental dan sosial yang mempunyai semangat untuk bangkit dan maju menjadi bangsa terhormat. Keinginan menjadi bangsa terhormat apabila dikaitkan dengan peran sejarah dokter terlihat nyata dengan semangat kebangkitan nasional yang pertama kali terjadi, yaitu pada saat berdirinya Budi Oetomo. Adalah para dokter (mahasiswa kedokteran), Sutomo dan teman-teman sejawatnya yang mendirikan organisasi tersebut (20 Mei 1908; kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional). Sebuah organisasi yang ditujukan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Bangsa yang terpuruk akan susah untuk bangkit menjadi bangsa terhormat apabila intervensi dalam konteks kesehatan fisik-mental-sosial tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berbagai peristiwa di Indonesia berdampak pada (dan atau sebagai akibat) kondisi kesehatan fisik-mental-sosial. Diskusi publik bulanan PB IDI mencoba mengangkat masalah ini. Diskusi publik bulan ini hanyalah sebagai langkah kecil untuk mendiskusikan dan mencarikan jalan keluar atas kondisi kesehatan fisik-mental-sosial bangsa. Sebagai potret untuk memulai diskusi, dipilih studi kasus kondisi kesehatan pengungsi korban lumpur lapindo.

  2. Tujuan Diskusi Publik Tujuan Umum: Reminding pengertian tentang sehat yang tidak hanya kondisi fisik, namun juga meliputi kondisi mental dan sosial yang memungkinkan setiap warga negara dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

    Tujuan Khusus :

    1. Mendapatkan informasi tentang kondisi fisik-mental-sosial akibat situasi yang tidak menguntungkan bagi pengungsi korban lumpur lapindo
    2. Mendapatkan gambaran yang mungkin terjadi terkait dengan implikasi pergeseran budaya/perilaku bangsa apabila situasi dan kondisi penanganan berbagai masalah tidak dilakukan dengan pendekatan definsi sehat
  3. Metode Pengumpulan data : – Kunjungan lapangan – Wawancara – Studi Literatur
  4. Pelaksana :
    1. Rosita Rivai, dr.
    2. Daeng Muhammad Faqih, dr.
    3. Catur Priambodo, dr.
    4. Ivan Rahmatullah, dr.
    5. Siti Pariani, dr, PhD
  5. Lokasi dan Institusi yang Dikunjungi :
    1. Kantor IDI cabang Sidoarjo, yang menemui ketua IDI cabang Sidoarjo (dr. Hariyono), Sekretaris IDI cabang IDI Sidoarjo (dr. Rudi Sapulete)
    2. Puskesmas Porong Sidoarjo, yang menemui kepala Puskesmas (dr. Hari Sugeng Subagio), Wakil kepala Puskesmas (dr. Hinu), Bagian Gizi (Ibu Hirmin) dan jajaran staf puskesmas lainnya.
    3. Lokasi pengungsian dan kantor Satlak penanganan pengungsi, yang menemui Bapak Surya
    4. Kantor Dinas Kesehatan Sidoarjo, yang menemui Kasubdin Yanmed dr. Djauhari
    5. Kantor LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan), yang menemui Mbak Iva Hasanah dan Mbak Kemi
    6. Bagian Psikiatri RS.Dr.Soetomo (Dr.Nalini SpKJ) wawancara by phone
  6. Informasi dan Data yang didapatkan dari masing – masing Lokasi :
    1. Kantor IDI cabang Sidoarjo
      1. Informasi disampaikan oleh dr. Hariyono dan dr. Rudi, mereka adalah pejabat IDI cabang sidoarjo yang baru dilantik pada tanggal 14 Mei 2007 lalu. Sementara yang terkait langsung dengan upaya penanganan korban lumpur adalah dr. Suparno beliau adalah pejabat IDI cabang sidoarjo dan sekaligus pegawai di dinas kesehatan sidoarjo. Dr. Haryono menjelaskan bahwa pihak IDI sidoarjo selama ini bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten sidoarjo dalam upaya penanganan masalah kesehatan pengungsi sidoarjo. Kegiatan koordinatif terakhir yang dilakukan adalah mensuport tenaga kesehatan untuk posko (pos komando) kesehatan pada Rumah sakit lapangan. Kegiatan ini dilakukan selama satu bulan, bulan April 2007. Menurut mereka yang hadir saat pertemuan, masalah bencana di Sidoarjo ini yang telah berlangsung 1 tahun ini telah membuat sejumlah pihak yang mulanya mempunyai interest untuk membantu korban bencana, saat ini mulai berkurang. Akibatnya terkesan kegiatan untuk membantu para pengungsi saat ini tidak semeriah dulu lagi. Masalah program dan strategi untuk mengatasi masalah kesehatan pengungsi, kami diarahkan untuk menanyakan masalah ini langsung ke pihak dinas kesehatan kabupaten sidoarjo. Mengenai masalah kesehatan yang menonjol, data pasti tidak dipunyai IDI. Kami disarankan untuk mendapatkannya di dinas kesehatan Sidoarjo. Menurut pengamatan di lapangan masalah kesehatan yang berpotensi serius adalah kemungkinan penyakit akibat pencemaran lingkungan akibat gas yang keluar bersama lumpur (H2S).
        Mengenai masalah ini dr. Haryono dan dr. Rudi memberikan informasi bahwa beberapa minggu lalu ada penelitian masalah kesehatan paru pada pengungsi, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa para pengungsi telah terpapar gas beracun dalam waktu yang cukup lama dan kemungkinan akan ada dampak bagi kesehatan paru dari para pengungsi. Kegiatan ini dilakukan oleh para dokter paru dari RS dr. Soetomo, kontak person yang kami dapatkan bahwa dokter yang bertngungjawab pada masalah ini dr. Athok. Masalah kesehatan lain yang berpotensi serius adalah masalah kesehatan psikososial, hal ini dikarenakan masalah yang begitu kompleks yang dihadapi oleh pengungsi di tempat penampungan ditambah masalah kepentingan pribadi yang masing – masing ada dan semakin memperumit penyelesaian masalah korban lumpur porong. Permasalahan ini mendapat perhatian khusus dari perhimpunan dokter jiwa. Dua hari yang lalu, perhimpunan dokter jiwa dipimpin oleh dr. Nalini melakukan survey langsung kepada para pengungsi dan kami disarankan untuk menghubungi beliau mengenai hasil survey tersebut. Mengenai berita tentang adanya gizi buruk pada balita, menurut dr. Rudi masalah tersebut dimungkinkan ada. Dalam artian beliau menegaskan, bahwa balita dengan gizi buruk mungkin ada tapi bisa saja masalah itu sudah timbul sejak sebelum adanya musibah lumpur porong.
      2. Data tertulis tidak kami dapatkan dari kantor IDI cabang. Kami disarankan untuk mendapatkan data di Puskesmas dan dari Dinas Kesehatan.
    2. Puskesmas Porong Sidoarjo
      1. Informasi yang disampaikan oleh dr. Hari selaku kepala puskesmas porong disampaikan secara kronologis sejak saat musibah lumpur porong bermula sekitar 1 tahun yang lalu. Saat itu puskesmas langsung bergerak dengan memantau langsung perkembangan bencana dari waktu kewaktu. Ketika bencana sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, pihak dinas kesehatan kab Sidoarjo mulai berkoordinasi mendirikan posko kesehatan di lapangan. Pendirian posko kesesehatan (yang kelak menjadi cikal bakal rumah sakit lapangan), dimulai 1 bulan setelah semburan lumpr terjadi. Banyaknya partisipasi dari kelompok masyarakat (termasuk parpol) untuk juga mendirikan posko yang serupa, membuat pihak pengelola posko memutuskan juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memberi pelayanan kesehatan kepada pengungsi. Mengenai pengungsi yang ada saat ini, menurut dr. Hari saat ini pengungsi yang ada di pasar baru porong adalah pengungsi gelombang kedua. Gelombang kedua ini dimulai setelah hari raya idul fitri 2006. Saat hari raya dan sekitar hari itu pengungsi nyaris sudah tidak ada. Jumlah pengungsi pada gelombang pertama ( Juli hingga Oktober 2006) adalah mencapai 25.000 KK, sedang pada gelombang kedua ‘hanya’ sejumlah 3300 KK. Namun demikian, masalah yang timbul pada pengungsi gelombang kedua ini jauh lebih komplek. Selain tuntutan mereka yang bertambah, aroma gesekan kepentingan baik antar pengungsi maupun antar pengungsi dan institusi terkait sangat terasa. Hal ini dimungkinkan karena pengungsi pada gelombang kedua ini adalah mereka yang menolak untuk menerima uang sewa kontrakan dan uang tunjangan hidup dari pihak lapindo. Mereka bersikeras untuk menuntut adanya cash and carry. Pihak puskesmas porong lebih memfokuskan pelayanan kesehatan di tempatnya sendiri. Selain kegiatan rutin puskesmas yang berjalan terus, ada kegiatan dan program khusus yang puskesmas lakukan terkait adanya pengungsian di wilayah kerjanya (yaitu di pasar baru porong yang jaraknya sekitar 2 km dari puskesmas).
        Kegiatan dan program tersebut antara lain; pengambilan sampel makanan tiap hari, pemantauan kecukupan jumlah pasokan air dan lingkungan sekitar pengungsian serta turut serta dengan RS lapangan melakukan pemeriksaan terhadap pengungsi dan memberikan perlakuan khusus bagi pasien yang merupakan korban lumpur dan datang berobat ke puskesmas . Mengenai pengambilan sampel makanan dan hal – hal yang terkait dengan ini, dr. Hari menyatakan bahwa makanan yang disediakan oleh pihak lapindo yang dibantu oleh pihak TNI yang mengelola dapur umum adalah sangat layak. Namun dengan banyaknya isu – isu yang mengatakan bahwa jatah makan mereka Rp. 5000,00/kepala – hari, pengungsi mulai menuntut perbaikan pada jatah makan mereka. Isu – isu seperti ini seringkali timbul, sehingga keributan seringkali berulang di wilayah pengungsian, disinyalir hal ini terjadi karena memang diantara pengungsi ada provokator – provokator yang sering memanas – manasi suasana. Tetapi diluar masalah ini, sebenarnya jatah makanan untuk pengungsi sudah sangat layak, yaitu berupa nasi dan lauk – pauk, minuman mineral, buah, serta biscuit dan susu untuk balita. Terkait dengan permasalahan ditemukannya belatung pada makanan yang basi (yang dilaporkan pengungsi pada media), pihak puskesmas mengaku heran, karena sampel yang didapat dari makanan yang disajikan pada hari itu baik – baik saja dan menurut mereka makanan yang tidak habis akan segera dibuang oleh pihak dapur umum maksimal 24 jam setelah dibuat. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika pihak penyidik memeriksa makanan yang menurut pengungsi basi, mereka mengambil sampel makanan dari puskesmas tidak dari pengungsi. (menurut kasubdin yanmed, setelah dicari nasi maupun belatung yang menurut pengungsi ada dalam makanan, pihak dinas tidak dapat menemukannya.
        Untuk pasokan air bersih, menurut dr. hari dipasok oleh sekelompok dermawan dari Sidoarjo. Jumlah pasokan perhari sebanyak 5 tangki besar dengan kapasitas masing – masing tangki 5000 liter (akumulasinya berarti 25.000 liter/hari). Dengang jumlah pasokan sebanyak ini, tidak didapatkan keluhan dari pengungsi mengenai persediaan air bersih. Mengenai kondisi kesehatan pada warga pengungsian, tidak ada perubahan yang mencolok pada pola sebaran penyakit. Penyakit tertinggi tetap diduduki oleh ISPA, sedang yang lain diantarnya myalgia, hipertensi dan dermatitis. Penyakit gizi buruk pada anak, menurut dr. Hariyono pihaknya tidak membantah kemungkinan tersebut, tetapi beliau menegaskan jumlah yang ada tidak menunjukka angka yang mencolok.
        Kekhawatiran penyakit sesak nafas yang dapat diakibatkan oleh gas beracun dari lumpur hingga saat ini tidak terbukti, namun tidak mungkin hal ini terjadi jika sewaktu – waktu semburan lumpur tiba – tiba mengeluarkan zat beracun dalam jumlah yang besar. Kekhawatiran lainnya adalah mengenai tanggul yang dibangun, menurut sejumlah keterangan yang didapat, tinggi tanggul mencapai 17 meter. Tanggul yang dibangun tersebut tidak dibangun selayaknya tanggul sebagaimana mestinya, sehingga dapat jebol sewaktu – waktu bila luapan tidak dapat tertampung. Musibah ini dapat saja mengenai orang – orang yang ada disekitarnya, dan bila ini terjadi dapat menimbulkan korban jiwa. Permasalahan pembiayaan perawatan pengungsi yang datang berobat ke puskesmas juga menjadi perhatian tersendiri. Menurut dr. hari, pengungsi meminta pengobatan gratis seperti yang dijanjikan pemerintah dan lapindo, namun pihak puskesmas sendiri tidak pernah mendapat arahan mengenai masalaha ini. Sehingga legalitas kebijakan penggratisan biaya pengobatan pengungsi ini menjadi masalah. Pemeriksaan berkala terhadap para pengungsi juga terus dilakukan, setidaknya tiap 10 hari bagi pemeriksaan gizi balita. Data pemeriksaan terakhir yang dilakukan kami cantumkan dibawah. Kegiatan yang dilakukan untuk menangani masalah gizi balita korban lapindo diantarnya posyandu, pembagian makanan pendamping ASI, penanganan gizi buruk dan pemberian paket pertolongan berupa vitamin A, yodium, sirup Fe. Sementara itu, permasalahan kesehatan jiwa pengungsi saat ini juga menjadi sesuatu yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sejak gelombang kedua pengungsian ini, pihak – pihak yang sebelumnya antusias membantu lama – kelamaan merasa jenuh dan menganggap masalah ini seperti masalah biasa dan tidak perlu perhatian khusus. Di pihak pengungsi, saat ini merasa dirinya kurang mendapat perhatian, perubahan perilaku sangat tampak. Perilaku saling curiga dan tersinggung sangat terasa bila berdekatan dengan mereka.
      2. Data Data yang kami dapatkan dari pihak puskesmas adalah mengenai status gizi balita di pengungsian. Data Status Gizi Balita Korban Lapindo di Pasar Porong s/d April 2007 Indeks BB/TB Status Gizi Gizi Lebih Gizi Cukup Gizi Kurang Gizi Buruk 0 – 12 Bulan – 36 5 1 13 – 36 Bulan 3 104 14 2 37 – 60 Bulan 7 100 7 3 Sumber : Puskesmas Porong Sidoarjo
    3. Lokasi pengungsian dan kantor Satlak
      1. Informasi yang disampaikan Bp. Surya menyebutkan bahwa jumlah pengungsi yang tercatat saat ini di pasar baru porong adalah 867 KK dengan jumlah total 2954 jiwa. Fasilitas Air bersih disuplai oleh PDAM setempat dan sumbangan dari LSM. Tim BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), hanya sempat memperkenalkan diri dan setelah itu tidak pernah muncul lagi di lokasi pengungsian. Menurut Bp. Surya kinerja dari Timnas jauh lebih baik dari pada BPLS. Jumlah kamar mandi yang tersedia di pasar baru porongpun tergolong mencukupi, karena setelah dipakai untuk tempat pengungsia, jumlah kamar mandi ditambah. Mengenai pengangkutan sampah rumah tangga maupun septic tank, selama ini tidak ada masalah. Hal ini rutin dilakukan oleh pengelola tempat pengungsian (petugas dari lapindo)
      2. Data Ditanya mengenai data jumlah wilayah yang kemungkinan akan terkena bencana dan potensi skala bencana, pihak satlak hal itu bukan wewenangnya, dan diminta ditanyakan langsung pada BPLS, tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya BPLS hingga saat ini tidak muncul lagi dan sulit ditemui.
    4. Kantor Dinas kesehatan Sidoarjo
      1. Informasi mengenai permasalahan pengungsian yang paling penting menurut dr. Djauhari adalah waktu yang sudah berlarut – larut. Menurutnya, seharusnya jangka waktu pengungsian itu ada batasnya, kemudian dipikirkan bagaimana cara penanganan awalnya, seperti relokasi misalnya. Warga yang tinggal di pengungsian saat ini, adalah warga yang menolak untuk mendapat uang sewa rumah dan tunjangan hidup (minta cash and carry). Akibatnya, semakin berlarut – larutnya masalah ini. Penanganan masalah pengungsianpun semakin tidak maksimal. Masalah psikososial, memang baru saja ada sekelompok dokter jiwa yang datang untuk melakukan survey diantaranya dr. Nalini. Sebelumnya pernah dibuka posko kesehatan yang menyediakan dokter jiwa seminggu dua hari. Namun selama dibukanya posko itu, tidak ada warga pengungsian yang mengunjungi posko tersebut. Mengenai berita di media massa tentang adanya pengungsi porong yang menderita gangguan jiwanya, setelah di cross check di beberapa rumah sakit, tidak ditemukan (RS Menur, RS dr. Soetomo dan RS Porong tidak ada yang merawat pasien korban lumpur Sidoarjo) Ditanya mengenai strategi antisipasi bencana dimana ada kemungkinan bahwa skala bencana ini dapat semakin meluas, dr. Djauhari menganggap masalah ini membingungkan. Hal terjadi karena sejak saat awal terjadinya bencana sudah terdapat kejanggalan – kejanggalan, dimana beberapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab tiba – tiba angkat kaki dari masalah ini. Dr. Djauhari menyebut salah satunya BP Migas. Kejanggalan lainnya adalah mengenai perpres yang menyebutkan bahwa segala pendanaan dari penanganan bencana ini ditanggung Lapindo, APBN/APBD tidak ada alokasi untuk hal ini. Akibatnya pernah program bantuan obat yang ditalangi dinkes, hingga saat ini tidak terbayar oleh Lapindo. Apalagi untuk menyusun strategi, data yang akurat mengenai prediksi dari skala bencana yang akan terjadi, pihaknya hanya mendapat berupa klipingan dari media massa tanpa mendapat penjelasan akurat dari pihak yang berwenang. Konstruksi tanggul yang berupa urukan tanah menurutnya juga mengkhwatirkan, karena rawan jebol.
      2. Data Data mengenai luas lahan dan jumlah penduduk yang terkena hanya ditunjukkan kepada kami berupa klipingan media masa, sedangkan mengenai prediksi ke depan, dari pihak dinas kesehatan kami tidak mendapatkan data. Data yang kami dapatkan dibawah ini adalah mengenai jumlah orang sakit.
    5. LSM KPS2K
      1. RS lapangan yang didirikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan lebih sering kosong daripada ada petugasnya Pengungsi menginginkan tiap hari ada petugas kesehatannya. Beberapa hari terakhir tidak pernah ada lagi petugas kesehatannya. Tim Posko sangat jarang bergabumg dengan pengungsi, sehingga mereka jarang dikenal Pelayanan Kesehatan Reproduksi hendaknya lebih diperhatikan seperti pelayanan keluarga berencana dan pemeriksaan ibu hamil Kebutuhan untuk balita, Lansia dan ibu hamil lebih diperhatikan karena beberapa bulan terakhir semua kenutuhan disamaratakan, tidak ada lagi jatah susu untuk anak – anak. Tidak adanya bantuan makanan untuk bayi dan anak ini terjadi sejak awal 2007. Sistem rujukan kesehatan di pengungsian tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada beberapa kasus dimana pengungsi harus membayar sendiri biaya kesehatannya, meskipun pengungsi telah dijanjikan akan mendapat pelayanan kesehatan gratis. Sementara fasilitas yang ada di pengungsian, nampaknya semakin lama makin berkurang, hal ini ada kemungkinan disebabkan karena yang tinggal dipengungsian saat ini adalah mereka yang menolak uang kontrak. Sepertinya ada tarik menarik kekuatan dari pihak pengungsi dan pihak institusi terkait, antara siapa yang lebih kuat bertahan saat ini. Untuk kasus aksi mogok makan yang terakhir, LSM ini merasa kesulitan mendapat bantuan tenaga kesehatan. Kami mendapat informasi bahwa di tempat pengungsian sebenarnya ada satu posko lagi, yaitu posko masyarakat renokenongo selain posko satlak. Kami tidak sempat mendatangi lokasi posko masyarakat ini.
      2. Data tertulis tidak kami dapatkan di LSM ini
    6. Bagian Psikiatri RS Soetomo Surabaya Key Informan : Dr. Nalini SpKJ (wawancara by phone) – 3 orang dari warga pengungsi telah dirawat karena gangguan jiwa – Warga lainnya mulai terserang depresi dimana gejala-gejalanya mulai terlihat di warga masyarakat – Gejala-gejala simptomatik mulai muncul dilapangan walaupun hal ini tidak terlihat dan disadari oleh para pengungsi yang mengalaminya. Ini adalah suatu fenomena gunung es yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Terjadi perubahan-perubahan tingkah laku dimana sering terjadi pertengkaran antar mereka sendiri, emosi yang tidak stabil dan banyak ditemukan masalah suami-istri (dimana akhirnya sang suami meninggalkan istrinya di tempat pengungsian). – Perubahan tingkah laku juga terjadi pada anak-anak. Anak-anak yang belum bisa menyuarakan keinginannya mewujudkan sikap protes mereka dalam bentuk sikap yang lebih agresif dan cenderung mulai menganggu orang lain. – Program-program yang ditawarkan dari semua pihak hanya membuat warga pengungsi tersebut semakin tidak berdaya. Tidak ada suatu program yang membuat warga pengungsi mau berusaha untuk memberdayakan dirinya sendiri. Program inilah yang akan ditawarkan oleh bagian Psikiatri RS Dr. Soetomo dimana berusaha menyadarkan masyarakat untuk tidak hanya menunggu belas kasihan orang lain tapi berusaha dengan segala upaya dari diri mereka sendiri untuk keluar dari masalah ini.

Data akan dibawakan sendiri pada saat diskusi publik tanggal 12 Juni 2007 Key Point Sebagai Hasil Observasi dan Interview (Analisa Singkat)

  1. Bahwa bencana lumpur panas ini masih berpotensi untuk menimbulkan bencana dengan skala yang lebih besar. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama : Bencana lingkungan fisik :
    1. Lumpur yang terus menerus keluar dapat menjadi ancaman, karena tanggul yang dibangun dengan konstruksi seadanya (hanya kurukan tanah dan batu), bila tidak kuat menahan beban dapat jebol. Dan bila jebol ke arah jalan raya dan kereta api atau ke tempat yang berpenduduk, maka tidak mungkin hal ini akan menimbulkan celaka yang tidak ringan.
    2. Prediksi bahwa adanya gas beracun yang keluarnya terus menerus (salah satunya H2S), dapat menimbulkan masalah pernapasan, meskipun belum sekarang, prediksi yang akan datang perlu diperhatika. Tambahan pula, adanya prediksi bahwa di daerah semburan lumpur dimungkinkan dapat terjadinya ledakan akibat bahan – bahan dalam perut bumi ataupun pipa gas pertamina yang masih ada didaerah semburan, dan bila ini terjadi korban jiwa dapat saja terjadi.

    Bencana Lingkungan sosial :

    1. Perekonomian akan menurun karena banyaknya PHK dan pemukiman yang rusak
    2. Struktur masyarakat akan terganggu misalnya hubungan antar tetangga yang sudah terbina selama bertahun-tahun akan hilang.
    3. Adanya perubahan budaya karena harus menyesuaikan dengan lingkungan fisik yang baru karena mendadak timbul suatu “culture shock” ?
    4. “kemiskinan struktural, kemiskinan budaya atau budaya kemiskinan” ? hal ini masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut karena akibat bencana sosial ini tidak dapat terlhat langsung dalam waktu singkat.

    Bencana Mental dan spiritual :

    1. Ketakutan dan kekhawatiran terus menerus dari warga disekitar semburan lumpur, bahwa bencana ini dapat saja mengenai mereka, secara psikis tentunya dapat menimbulkan gangguan, karena mereka dalam keadaan stress terus menerus.
    2. Ada kemungkinan timbul keputusasaan yang akhirnya menyalahkan Tuhan dan orang lain, lupa bahwa apa yang terjadi pada diri manusia adalah yang terbaik dipilihkan Tuhan, hal ini yang sulit diterangkan secara ilmiah.
  2. Pemikiran Penanganan : Semua pihak harus duduk bersama untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah bencana Lumpur LAPINDO ini – Pemerintah : walaupun sudah ada Keppres tentang penanganan bencana Lumpur LAPINDO tetapi pelaksanaan dilapangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak adanya “good will” dari pihak-pihak yang terkait. Pemerintah harus lebih tegas dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan keppres tersebut . Selain itu pemerintah perlu mempersiapkan suatu sistem penanggulangan bencana (kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi ) kalau terjadi bencana yang lebih luas. – LAPINDO : sebagai pihak yang pembuat bencana pertama kali walaupun dia juga korban bencana seharusnya ada “good will” untuk melaksanakan Keppres “dengan baik”. – Masyarakat menekan pemerintah dan LAPINDO untuk segera menyelesaikan masalah Lumpur LAPINDO dengan segera dan sebaik mungkin serta mempersiapkan kesiapsiagaan bila bencana meluas – Korban bencana : memahami semua aturan yang sudah dituangkan dalam Keppres adalah untuk kepentingan bersama. Kalau aturan ini tidak memuaskan semua pihak maka dicari jalan keluarnya secara musyawarah bersama. Selain itu perlu mulai memotivasi diri untuk bangkit dari keterpurukan ini. Penutup Masalah kesehatan bukanlah masalah sehat fisik semata, sehat juga menyangkut masalah mental dan sosial. Sebagaimana definisi sehat itu sendiri yang berbunyi: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity” (WHO); “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. (UU Kes RI). Terlihat dari kasus LAPINDO ini bahwa masalah lingkungan fisik dapat menimbulkan masalah fisik, mental dan sosial. Dokter sebagai salah satu unsur masyarakat yang fokus perhatiannya pada masalah kesehatan harus merevitalisasi semua aktivitas pengabdiannya termasuk memperbaiki kontribusi penyehatan fisik-mental-sosial harus dilakukan dokter dalam setiap penerapan keilmuannya agar salah satu masalah bangsa di atas dapat diatasi. Sejak berdirinya Budi Oetomo, dokter dan mahasiswa kedokteran mempunyai visi untuk mencapai mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.. Bangsa yang terpuruk akan susah untuk bangkit menjadi bangsa terhormat apabila intervensi dalam konteks kesehatan fisk-mental-sosial tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya keadaan Indonesia saat ini bisa dipakai oleh dokter dan mahasiswa kedokteran untuk merevitalisasi semangat kebangkitan nasional melalui budaya sehat. Profesi dokter adalah suatu profesi yang terhormat. Untuk mencapai profesi itu tidaklah mudah, dimana jika Tuhan tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu inilah saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita dengan mengabdikan ilmu kita dengan menyehatkan masyarakat secara fisik-mental-sosial dengan sungguh-sungguh dan hal ini dapat tercapai bila didukung oleh masyarakat juga.