UU Praktik Kedokteran Diuji Materi Di MK

UU Praktik Kedokteran Diuji Materi Di MK

3 August 2007 | Posted in Artikel, berita-lengkap


Keberadaan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan enam dokter dan seorang pasien itu terutama menyangkut pasal 37 yang membatasi izin praktik dokter paling banyak di tiga tempat.

Sidang perkara nomor 4/PUU-V/2007, Jumat (9/3), di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan. Para pemohon adalah dokter spesialis anstesiologi Anny Isfandyarie Sarwono Sp An dari Malang, dokter spesialis dalam dr Pranawa, Prof Dr RM Padmo Santjojo, dr Bambang Tutuko, dr Chamim, dokter spesialis kandungan Rama Tjandra, dan Chanada Achsani, pasien penderita hipertensi. Dalam permohonan perbaikan, para pemohon menyampaikan UU Praktik Kedokteran, khususnya pasal 37 ayat 2 yang mengatur pembatasan tiga tempat praktik bagi dokter dan dokter gigi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya pasal ini sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pelayanan kesehatan masyarakat di daerah yang kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi daerah yang rasio perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah masyarakat yang dilayani sudah seimbang seperti di Jakarta. Para pemohon juga menganggap pasal 75 ayat 1, pasal 76, dan pasal 79 huruf a dan c secara tendensius berusaha mengkriminalisasikan perbuatan dokter yang melanggar ketentuan administratif seperti pelanggaran pembatasan tiga tempat praktik, tidak memiliki surat tanda register atau surat izin praktik, serta melakukan praktik dengan tidak memasang papan nama.

Seharusnya, pelanggaran administrasi itu tidak tepat diancam sanksi pidana yang berat, namun cukup dengan sanksi administratif. “Secara konstitusional, hal ini membatasi ruang gerak profesi kedokteran untuk memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat dan menimbulkan ketakutan pada diri para pemohon, padahal setiap warga negara dijamin haknya oleh Undang Undang Dasar untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan,” kata Sumali, kuasa hukum para pemohon.

Beberapa pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 37 ayat 2, pasal 75 ayat 1, pasal 76, pasal 79 huruf a dan pasal 79 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Sebab, hal ini bertentangan dengan pasal 28c ayat 1, pasal 28d ayat 1, pasal 28g ayat 1, pasal 28h ayat 1 dan dua, serta pasal 34 ayat 3 UUD. UU a quo yang membatasi tempat praktik dokter dan dokter gigi ini juga dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan sumpah dokter untuk melayani siapa saja dan di mana saja.