ARSSI Dan IDI Mohon Keadilan Dan Perlindungan Presiden

ARSSI Dan IDI Mohon Keadilan Dan Perlindungan Presiden

16 December 2020 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_0187

Kuasa Hukum ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indoesia) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Muhammad Joni,SH,MH, menyatakan mewakili rumah sakit swasta anggota ARSSI, dan PB IDI yang mewakili kepentingan tenaga medis (dokter, dokter Spesialis Anak, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) mohon keadilan dan perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo, karena BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan atas layanan jaminan kesehatan (Jamkes) Bayi Baru Lahir dengan Tindakan (kode P03.0 – P03.6).

“Kami memohon kebijakan Presiden demi menjaga daya tahan dan keberlanjutan layanan rumah sakit swasta anggota ARSSI dan tenaga medis anggota IDI dalam melayani hak konstitusional layanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkannya, yang selama ini telah menjadi mitra yang kooperatif dengan BPJS Kesehatan,” kata Muhamad Joni di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Muhammad Joni, ARSSI dan PB IDI telah meminta agar BPJS Kesehatan segera melakukan kewajiban pembayaran atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bayi Baru Lahir dengan Tindakan yang merupakan hak rumah sakit swasta anggota ARSSI. “Kami meminta Presiden RI mengarahkan BPJS Kesehatan membayarkan menyeluruh atas layanan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan,” kata Joni.

Permintaan ini kata Muhamad Joni sudah sepengetahuan dan persetujuan Drg. Susi Setiawaty, MARS (Ketua Umum ARSSI), dan dr.Daeng M.Faqih, S.H. M.H.
(Ketua Umum PB IDI).

Lebih lanjut Joni menyatakan permintaan itu sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (vide Lampiran Bab III Kodong INA-CBGs huruf C Angka 1) [“Permenkes RI Nomor 76 Tahun 2016”] Jo. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020 tentang Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tertanggal 9 Juli 2020 (“Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020”);

Kemudian, merujuk Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020 sudah jelas dan terang tagihan rumah sakit swasta atas layanan jaminan sosial kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan dengan Kode P0.3.0-P0.3.6. “Kami meminta keadilan agar segera diselesaikan pembayarannya, dengan tidak menunda dan mengurangi nilai klaim rumah sakit anggota ARSSI,” ujar Joni.

Praktisi hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini menyatakan, penting disampaikan bahwa layanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan merupakan tanggungjawab konstitusional Negara melalui BPJS Kesehatan bermitra dengan rumah sakit swasta anggota ARSSI dan tenaga medis anggota IDI sebagai garda terdepan.

“Lagi pula layanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan adalah Neonatal Essential yang merupakan hak konstitusional anak [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945], hak asasi manusia (HAM) dan hak anak serta kepentingan rakyat banyak yang berguna bagai masa depan bangsa menuju Indonesia Emas,” kata Joni.