Audiensi Mendagri, IDI Selalu Siap Jadi Mitra Konstruktif dan Kritis Pemerintah

21 March 2018 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_0416
Jakarta, 21 Maret 2018, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menerima audiensi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG Ketua Umum PB IDI didampingi oleh Dr.Muh Adib Khumaidi,Sp.OT (Sekjen), Dr.Mahesa Paranadipa (Kabid Organisasi), Dr.Noor Arida Sofiana (Kabid Advokasi Kesejahteraan Dokter dan JKN), Dr.Hadi Wijaya dan Dr.Mariya Mubarika (Bid Advokasi Kebijakan Kesehatan) menyampaikan beberapa kajian dan aspirasi terkait kebijakan Kemendagri yang berkaitan dengan praktik kedokteran.
Beberapa hal yang disampaikan kepada Mendagri antara lain:
1. Anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan yang diamanahkan minimal sebesar 10% dari APBD belum dipenuhi oleh semua daerah. Rendahnya dukungan anggaran daerah juga dirasakan pada penerapan JKN terutama untuk masyarakat tidak mampu yang belum tertampung di dalam skema PBI. Permasalahan pembiayaan kesehatan ini menimbulkan masalah terkait pelayanan yang under-standart. Hal ini tidak diinginkan oleh seluruh dokter karena pelayanan dengan standart tertinggi tidak tercapai untuk kepentingan masyarakat.
2. Dukungan Pemda terhadap pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang masih rendah juga menyebabkan pelayanan menjadi under-standart. Sehingga banyak kasus yang terpaksa harus dirujuk dari FKTP ke FKTRL, atau dr FKTRL (RS) milik Pemda ke ke RS vertikal atau ke RS di daerah lain. Kebijakan Pemda yang tidak memperbolehkan peserta JKN PBI untuk pindah ke faskes swasta (klinik/praktik perorangan) menyebabkan banyak faskes swasta yang tutup. Padahal peserta JKN seharusnya dapat didistribusi berdasarkan akses faskes terdekat dan didasarkan kemampuan tenaga dokter yang melayani. Dokter di puskesmas banyak yang overload menangani pasien.
3. Belum adanya dukungan Pemda terhadap standar gaji dan remunerasi bagi dokter baik di fasilitas milik pemerintah maupun swasta. Hal ini menyebabkan persebaran dokter yang tidak merata.
4. Peraturan perijinan praktik dokter yang tidak seragam di tiap daerah. Perijinan melalui Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak sejalan dengan UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Belum lagi persoalan perijin klinik dan praktik perorangan yang sangat panjang dan banyak menyebabkan lambatnya pertumbuhan FKTP swasta.
Menanggapi hal ini Mendagri yang didampingi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang membawahi Subdit Kesehatan menyampaikan akan membantu advokasi mengenai pembiayaan kesehatan yang menjadi dukungan Pemda. Dengan telah terbitnya PP No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, di mana Kesehatan menjadi urusan pemerintah wajib maka Kemendagri akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah.
Terkait perijinan, ada yang disebut dengan perijinan fungsional tidak sama dengan perijinan lainnya. Untuk ijin praktik kedokteran hanya melalui Dinas Kesehatan, tidak melalui PTSP. Untuk hal ini akan dibuat surat edaran dari Kemendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menjelaskan aturan tersebut.
Mendagri menyambut baik bahwa IDI akan selalu menjadi mitra konstruktif dan kritis terhadap pemda dalam konteks pembangunan kesehatan di daerah. Keberadaan IDI Cabang di hampir seluruh kabupaten/kota sangat diharapkan masukannya yang disalurkan melalui PB IDI. (MP)