Banyak Faktor Penyebab Tingginya Kasus Rujukan

Banyak Faktor Penyebab Tingginya Kasus Rujukan

29 February 2016 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_6182 edit

Tingginya kasus rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kompetensi dokter. Ada faktor lain yang ikut menyebabkan kasus rujukan tinggi, antara lain sebaran dokter yang belum merata dan kurangnya fasilitas kesehatan di FKTP.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Monev Terapan JKN untuk Masyarakat dan Kesejahteraan Dokter Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prasetyo Widhi Buwono dalam jumpa pers evaluasi dua tahun pelaksanaan JKN, Jumat (26/2/2016), di Jakarta.

Prasetyo mengatakan, JKN identik dengan penataan sistem rujukan. Idealnya 80 persen kasus penyakit selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 20 persen diselesaikan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Biaya kesehatan yang dihabiskan di FKTP dan FKRTL idealnya seimbang, masing-masing 50 persen. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka rujukan tinggi. Ini diperlihatkan oleh tingginya biaya kesehatan di FKRTL (80 persen) dibandingkan di FKTP (20 persen).

“Penyebab tingginya angka rujukan bukan hanya kompetensi dokter, melainkan juga karena tidak tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai di FKTP, tidak sebandingnya jumlah dokter dengan pasien yang dilayani, serta kurangnya jumlah FKTP bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, ada 20 jenis kasus yang paling sering dirujuk dari FKTP. Untuk itu, PB IDI bersama perhimpunan dokter spesialis akan menyusun buku panduan tata laksana dan alur rujukan kasus. Dengan demikian, diharapkan angka rujukan dapat ditekan.

Ketua Divisi Pelayanan Primer PB IDI Gatot Sutono mengatakan, semakin banyak pasien yang harus ditangani dokter, hal itu semakin menyita waktu dokter. Waktu bagi dokter untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif jadi sedikit atau malah tidak ada sama sekali.

Gatot mengimbau pemerintah untuk mengatur distribusi dokter agar merata. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan semakin luas dan bermutu.

Sumber : kompas.com