Dari Jumpa Pers Komnas PT : “Negara Tidak Hadir Melindungi Anak”

Dari Jumpa Pers Komnas PT : “Negara Tidak Hadir Melindungi Anak”

19 March 2015 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_1574 edit

Berita munculnya 2 balita kakak  beradik yang mulai merokok di Lumajang kembali mengingatkan public pada perokok balita fenomenal. Aldi, tidak lama sebelum itu juga ada pendebatan karena muncul foto bayi merokok di media sosial Facebook. Kejadian ini semakin menguatkan bahwa Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat rokok, dengan perlindungan peraturan yang sangat minim. Rokok masih dianggap normal dan di Indonesia begitu bebas diperjualbelikan yang mengancam hak anak. Demikian dikatakan Dewan Pengurus Komnas Penanggulangan Tembakau (Komnas PT) – Dr. Kartono Mohamad pada acara jumpa pers pada 18 Maret di Sekretariat PB IDI Jakarta.

Kartono mengatakan, Epidemi tembakau menjadi ancaman serius karena menjadi pintu gerbang pengguna narkoba bagi generasi muda adalah target industri rokok. Remaja hari ini adalah pelanggan potensial esok hari bagi industri rokok dan mayoritas perokok pertama kali merokok saat usia remaja . Sebagian besar perokok pelajar pemula memulai merokok melalui coba-coba dengan membeli sedikit demi sedikit, lalu menyiasati uang saku agar bisa membeli rokok bungkusan. Rokok  mudah diakses oleh perokok pemula karena mereka dapat memberi secara eceran. Perokok usia balita juga diawali dengan sikap permisif orang tua untuk coba-coba memberikan pada anak dan tidak melindungi anak dari bahaya rokok. Kondisi ini bisa terjadi di keluarga kaya maupun miskin karena rokok bukan barang mewah yang pelajar dengan mengandalkan uang saku dari orang tua saja dapat membeli rokok batangan dan mampu, maka perokok miskin pun juga mampu mengakses rokok secara batangan dengan harga yang murah, walaupun penghasilannya di bawah Rp 20.000 per hari.

Kartono menambahkan, bahwa sikap permisif orang tua dan keingintahuan anak ini tidak terlepas dari gencarnya CSR industri rokok. Program CSR pada hakekatnya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertanyaan besar muncul apabila sumber program CSR tersebut berasal  dari industri rokok. Seluruh kegiatan sosial CSR industri rokok ini tidak menunjukkan kepedulian sosial bagi masyarakat karena produk yang dihasilkan memiliki dampak buruk dan uangnya bersumber dari penjualan produk yang mematikan. Ironisnya, CSR ini targetnya adalah generasi muda Indonesia dengan memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa, sekolah dan bantuan sosial. CRS industri rokok hanya sebagai window dressing yaitu upaya untuk menutupi produk negative yang dihasilkan.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama, kata Kartono, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah Negara dengan jumlah perokok remaja terbesar di Asia (GYTS), setidaknya 239 ribu anak berusia dibawah 10 tahun sudah menjadi perokok aktif (Komnas Anak). Hasil riset menunjukkan bahwa 70% dari remaja merokok karena iklan rokok (Survei Komnas PA, SEATCA dan UI 2007). Eksploitasi industri rokok dan produk tembakau kian merajalela pada generasi mudah sehingga Indonesia disebut sebagai Negara baby smoker di dunia. Terdapat 90% dari Negara-negara di seluruh dunia sudah membatasi penjualan rokok dan memberikan perlindungan kesehatan yang layak bagi masyarakatnya, termasuk tiga Negara produsen tembakau terbesar yaitu China, Brazil dan India.

Oleh karena itu, tegas Kartono, demi perlindungan anak Indonesia dari bahaya rokok, masyarakat dapat menuntut Presiden, Pemerintah  dan anggota legislatif untuk tegas dalam melindungi anak dari bahaya tembakau. Misalnya, pemerintah dan DPR saat ini justru bergandengan tangan dengan industri rokok membahas RUU Pertembakauan untuk memastikan kedigdayaan industri rokok di Negara ini. Presiden perlu segera menandatangani FCTC (Framework Convention for Tobacco Control) sebagai wujud keberpihakan Presiden kepada masyarakat dan melindungi masyarakat dari bahaya tembakau. Pemerintah harus tegas dalam menyusun regulasi untuk mengatur iklan rokok dan CSR industri rokok terutama menunjukkan inisiatif sebagai wakil rakyat untuk melindungi masyarakat yang diwakilinya dengan mendukung undang-undang yang memperhatikan pengendalian tembakau dan menolak regulasi yang mendukung pertembakauan seperti RUU Pertembakauan.

Turut bicara Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG (K) (BIdang Pengembangan Dukungan Medik Komnas PT), Bapak Jalal (Pemerhati CSR di Indonesia), Bapak Tulus Abadi, SH (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan sebagai moderator Bapak Hery Chariansyah (Lentera Anak Indonesia).