Dialog Awal Tahun 2017 : “Menyelamatkan dan Menyiapkan Pendidikan Kedokteran Indonesia Kedepan”

January 12, 2017 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_0361 editDSC_0371 edit

“Dalam rangka menghadirkan kesehatan dasar yang bekualitas, diperlukan dokter yang bermutu dalam pelayanannya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem dan proses pendidikan kedokteran yang juga bermutu. Hal ini menunjukkan adanya persoalan akut dalam bidang pendidikan kedokteran di Indonesia,” ujar Ketua Umum PB IDI dalam sambutannya sebagai Key Note Speaker dalam acara Dialog Awal Tahun 2017 yang mengambil tema “ Menyelamatkan dan Menyiapkan Pendidikan Kedokteran Indonesia Kedepan” yang diselenggarakan pada (11/1) yang bertempat di Sekretariat PB IDI Jalan Samratulangi 29 Jakarta Pusat.

Prof. Marsis menambahkan bahwa diantaranya situasi akut tersebut adalah pertama pendidikan fakultas kedokteran yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pemberian ijin 5 fakultas kedokteran baru oleh Kementrian tanpa rekomendasi dari tim penilai yang telah dibentuk sendiri oleh Kementrian.

Kedua, Biaya pendidikan yang masih terbilang tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelusuran dalam data resmi dari masing-masing fakultas terkait biaya masuk dan biaya per semester.

Ketiga, dukungan tenaga pengajar serta sarana prasarana pendidikan di banyak fakultas yang masih di bawah standar terbaik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah fakultas kedokteran dengan Akreditasi B dan C yang terbilang masihh banyak yaitu 60 dari 75 Fakultas (tahun 2015). Bukti lainnya adalah masih tingginya angka peserta uji kompotensi ulang (retaker) dari beberapa fakultas kedokteran.

Keempat, kebijakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) telah menimbulkan keresahan bagi dokter dan dokter spesialis, menyangkut yaitu : tumpang tindih dengan 3 tingkat Undang-undang yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) belum tuntas. Pembahasan peraturan pendukung berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang belum tuntas.

Program DLP tidak memiliki kesiapan instrument regulasi, sumber daya tenaga pengajar yang memadai, materi pengajaran yang belum mendapat persetujuan KKI dan lain-lain.

Merujuk pada Renstra Tahun 2015 -2019 Kementerian Kesehatan, program ini pun tidak ada dalam daftar program Kementrian dan pemaksaan program DLP ini rentan menimbulkan konslik horizontal antar dokter di layanan tingkat pertama.

Kelima, menyiapkan pendidikan Kedokteran Indonesia menyongsong era Indonesia Nasional Coverage (2019) dan AFAS 2020.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Dialog dengan nara sumber : Arif Wibowo, SH Badan Lesgislasi dari Fraksi PDIP DPR RI yang memaparkan tentang “Tindak Lanjut Program Legislasi Nasional Terkait Revisi Undang-undang Pendidikan Kedokteran.”

Pembicara kedua, Dr. Sukman Tulus, SpA (K) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang memaparkan tentang “Pandangan KKI Terhadap Perbaikan Kualitas Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Masa Depan melalui Amandemen UU Dikdok No 20/2013.”

Pembicara, ketiga, Dr. Muhammad Akbar, SpA (K), PhD Ketua Bidang Kajian dan Avokasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang yang memaparkan tentang “Kajian Komprehensif Pendidikan Dokter Menuju Perbaikan Layanan Primer.”

Pembicara Keempat, Bapak Rusman Paragbueg Redaksi Majalah Tempo yang memaparkan tentang “Tinjauan Media Terhadap Kualitas dan Mutu Pendidikan Kedokteran di Indonesia pada Masa Kini.”

Selain itu PB IDI juga mengeluarkan Siara Berita yang berkenaan dalam acara ini silahkan klik disini.