Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Hari Bakti Dokter Indonesia Ke-107 dan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015 “Langkah Satu Tahun Menuju National Coverage, Apakah Siap di 2019?”

Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Hari Bakti Dokter Indonesia Ke-107 dan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015 “Langkah Satu Tahun Menuju National Coverage, Apakah Siap di 2019?”

30 March 2015 | Posted in Berita, berita-lengkap, hbdi-2015, news-nasional


idionline_HBDI 

Sejak pencanangan Hari Bakti Dokter lndonesia pada tahun 2008 (20 Mei 1908 – 20 Mei 2015) oleh Pengurus Besar lkatan Dokter lndonesia, apakah gagasan besar para tokoh-tokoh kebangsaan para dokter pendiri Budi Utomo sudah terealisasi saat ini? Apakah kondisi kekinian masih dibutuhkan gagasan besar untuk memulihkan kondisi bangsa?

Sebagai komunitas intelektual kesehatan, lkatan Dokter lndonesiadengan anggota total lebih dari 100.000 orang dokter mempunyai tanggung jawab sosial (Profesional Social Responsibilify) untuk memajukan sektor kesehatan lndonesia dan berperan aktif menghasilkan dokter-dokter masa kini yang bersama-sama berjuang dan berikhtiar dalam kebaikan demiterwujudnya bangsa dan Negara yang berdaulat dan bermartabat di bidang kesehatan , adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat lndonesia dengan harapan yang sangat tinggi untuk terciptanya sistem kesehatan nasional yang lebih baik untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal dan tinggi menuju pembangunan kesehatan yang membentuk masyarakat berdaulat untuk hidup sejahtera dan sehat .

Dengan nilai-nilai luhur profesi dan trias peran dokter serta dalam rangka memperingati Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2015, lkatan Dokter lndonesia berkeinginan menumbuhkan semangat baru yaitu “DOKTER UNTUK BANGSA – UPAYA STRATEGIS MERAWAT INDONESIA “.

Dalam rangka HBDI ke-107 tahun 2015 ini, permasalahan kesehatan bangsa harus kembali dibicarakan sebagaimana dokter-dokter dahulu membicarakan kondisi bangsa di ruang-ruang kelas. Ikatan Dokter Indonesia merasa perlu untuk menghadirkan forum-forum diskusi yang melibatkan seluruh komponen bangsa agar permasalahan negeri ini dapat dicarikan solusinya bersama dalam semangat kesatuan.

Setahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadirkan sekian banyak catatan, baik yang diterbitkan oleh Kementerian terkait selaku regulator, BPJS selaku penyelenggara, asosiasi fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan, maupun oleh masyarakat. Catatan yang berisikan pengalaman baik maupun buruk menjadi perhatian banyak pihak terutama mereka yang langsung terlibat dalam teknis kesehariannya. Catatan itu pula yang menjadi dasar bagi evaluasi pelaksanaan program yang mencakup semua system yang terlibat di dalamnya.

Catatan bagi pihak pemerintah, bahwa masih adanya ketidak harmonisan antar regulasi terkait implementasi JKN-BPJS. Beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 belum terbit, juga demikian untuk peraturan yang lebih rendah yang diamanatkan kedua UU tersebut. Di kalangan dokter, Permenkes 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif dikehendaki untuk dikaji dan direvisi kembali. Dalam pelaksanaannya, tenaga medis seolah menjadi komponen terakhir dalam pemberian hak atas medis yang menjadi bagian dari komponen tarif. Namun yang lebih penting adalah mengenai adanya ketidakharmonisan dengan peraturan pemerintah daerah. Catatan yang terakhir mungkin tidak hanya terkait pelaksanaan JKN-BPJS, hampir sekian banyak peraturan di tingkat nasional tidak berjalan oleh sebab adanya otonomi daerah.

Catatan bagi BPJS selaku penyelenggara lebih banyak kepada proses administrasi pendaftaran peserta, kontrak provider, dan proses klaim. Beberapa anggota IDI melaporkan adanya potensi ketidakadilan dalam penentuan kontrak provider serta penentuan kuota peserta di level pelayanan primer. Proses klaim yang dirasa menafikkan standar prosedur dan pertimbangan medic yang seharusnya menjadi domain profesi.

Dari evaluasi pelaksanaan JKN – BPJS tersebut, sebuah catatan penting yang terus digaris bawahi, bahwa program ini tetap terus berjalan dengan sekian banyak pekerjaan rumah bagi regulator dan BPJS untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Namun berdasarkan target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana ada tahap kedua yang harus dicapai yaitu seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta BPJS di tahun 2019. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan era JKN sudah harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di awal tahun 2019. Pertanyaan penting, apakah dengan evaluasi satu tahun kemarin memberikan dasar berpijak bahwa hal tersebut mampu dicapai di tahun 2019?

Pertanyaan di atas tidak hanya wajib dijawab oleh pemangku kebijakan di tingkat pemerintah atau oleh BPJS itu sendiri, namun harus di jawab oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan JKN. Adanya forum dialog yang menyajikan keabsahan data sebagai dasar bagi kaum intelektual untuk menilai dan menyusun langkah-langkah strategis dirasakan perlu untuk menjadikan sebuah system menjadi lebih baik.

Nama Kegiatan

Dialog Kebangsaan Dalam Rangka HBDI 2015 bulan Maret 2015

Tujuan

Tujuan Umum    : Menyajikan forum diskusi terkait permasalahan kesehatan bangsa untuk

kemudian menemukan solusi secara bersama

Tujuan Khusus  :

-        Mendapat informasi evaluasi pelaksanaan JKN-BPJS di tahun 2014

-        Melihat kendala dan solusi dalam pelaksanaan JKN-BPJS

-        Mendapat gambaran kesiapan pelaksanaan National Coverage di 2019

Pelaksanaan

Hari / Tanggal                 : Selasa / 31 Maret 2015

Pukul                                : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat                             : Aula Sekretariat PB IDI

Jl. DR.GSSY Ratulangie No.29 Menteng – Jakarta Pusat

Narasumber              

1)         Kepala P2JK Kemenkes RI

“Harmonisasi Kebijakan Dalam Implementasi JKN-BPJS”

2)         Ketua Dewan JSN

“Gambaran Umum Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Sosial”

3)         Dirut BPJS Kesehatan

“Kendala dan Strategi BPJS Kesehatan Untuk Optimalisasi Pelayanan Jaminan”

4)         Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan PB IDI

“Kendala dan Strategi Pemerataan Pelayanan Kedokteran Menyongsong National Coverage 2019”

Moderator        : Sekretaris Jenderal PB IDI

Penanggap       : Ketua YLKI

Ketua PERSANA

Peserta

  1. Perwakilan organisasi profesi kesehatan beserta jajaran
  2. Kalangan klinisi
  3. Pemerhati kesehatan
  4. Media cetak dan elektronik

Susunan Acara

09.00 – 09.45    Persiapan

09.45 – 10.00    Pembukaan

10.00 – 11.00    Paparan Materi

1. “Harmonisasi Kebijakan Dalam Implementasi JKN-BPJS” oleh Kepala P2JK

Kemenkes RI

2. “Gambaran Umum Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Sosial” oleh

Ketua Dewan JSN

3. “Kendala dan Strategi BPJS Kesehatan Untuk Optimalisasi Pelayanan

Jaminan” oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan

4. “Kendala dan Strategi Pemerataan Pelayanan Kedokteran Menyongsong

National Coverage 2019” oleh Ketua Bidang Pengembangan Sistem

Pelayanan Kesehatan PB ID

11.00 – 12.00    Diskusi

12.00 – 12.10    Penutupan