Dialog Kebangsaan Hari Bakti Dokter Evaluasi JKN

1 April 2015 | Posted in Berita, berita-lengkap, hbdi-2015, news-nasional


DSC_1626 edit

“Dialog kebangsaan kali  ini membahas tentang Jaminan kesehatan nasional (JKN) , karena itu saat ini banyak lagi dibicarakan, mudah-mudah kita bisa memberikan solusi pada hari ini,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) – Dr. Zaenal Abidin, SH, MH dalam sambutannya pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015 dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-107 Tahun 2015 yang mengambil tema “Langkah Satu Tahun Menuju National Coverage, Apakah Siap di 2019?” yang bertempat di Sekretariat PB IDI Jl Samratulangi 29 Jakarta Pusat (31/3).

Zaenal mengatakan, banyak di media saat ini memberitakan masalah membludaknya pasien di rumah sakit, sehingga banyak pasien yang terlantar. “Tentunya kita akan mengkaji penyebabnya. Karena apa pasien membludak, kenapa banyak pasien tidak bisa ditangani segera. Kita mesti mengkaji akar masalahnya, mudah-mudahan para  nara sumber bisa menyajikan sehingga bisa memfokus  pemberitaan nanti  untuk  para  media agar bisa bergeser ke hal yang lebih subtantif,” ujar Zaenal.

Zaenal juga menambahkan bahwa JKN ini untuk mempermudah akses warga Negara atau penduduk itu untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi yang diperoleh adalah pelayanan kesehatan bukan JKN. Oleh karena itu JKN tanpa pelayanan kesehatan tidak ada artinya.

Dalam Diskusi Dialog Kebangsaan ini turut menampilkan beberapa pembicara antara lain: Direktur Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) –  Drg. Fajriadinur, MM yang memaparkan tentang “Tantangan dan Strategis BPJS Kesehatan untuk Optimalisasi Pelayanan Jaminan. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan – Dr. Kalsum Komaryani, MPPM yang memaparkan tentang “Harmonisasi Kebijakan dalam  Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional”. Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan  PB IDI – Dr. Gatot Soetono, MPH memaparkan tentang Kendala dan Strategi Pemerataan Pelayanan Kedokteran Menyongsong Nasional Health Coverage 2019. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional – DR. Chezali H Situmorang, Apt, MSc, PH yang memaparkan “Gambaran Umum Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Sosial”.

Diskusi Dialog Kebangsaan ini dimoderatori oleh wakil Sekjen PB IDI –Dr. Mahesa Paranadipa, MH dan suasana diskusi cukup panjang karena ditambah beberapa IDI Cabang dan perwakilan beberapa Rumah Sakit Swasta serta perhimpunan dokter spesialis memberikan pertanyaan. Ditambah dengan penaggap diskusi dari Yayasan Lembaga Konsumen.

Siaran pers IDI juga menyebutkan, setelah setahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadirkan sekian banyak catatan, baik yang diterbitkan oleh Kementerian terkait selaku regulator, BPJS selaku penyelenggara, asosiasi fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan, maupun oleh masyarakat.

Disebutkan, catatan yang berisikan pengalaman baik maupun buruk menjadi perhatian banyak pihak terutama mereka yang langsung terlibat dalam teknis kesehariannya. Catatan itu pula yang menjadi dasar bagi evaluasi pelaksanaan program yang mencakup semua sistem yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, masih adanya ketidak harmonisan antar regulasi terkait implementasi JKN-BPJS. Beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 belum terbit, juga untuk peraturan yang lebih rendah yang diamanatkan kedua UU tersebut. Di kalangan dokter, Permenkes 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif dikehendaki untuk dikaji dan direvisi kembali.

Dari evaluasi pelaksanaan JKN – BPJS tersebut, sebuah catatan penting yang terus digaris bawahi, bahwa program ini tetap terus berjalan dengan sekian banyak pekerjaan rumah bagi regulator dan BPJS untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada.

Namun berdasarkan target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana ada tahap kedua yang harus dicapai yaitu seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta BPJS di tahun 2019. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan era JKN sudah harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di awal tahun 2019.