Diskusi Publik : “JKN Terjebak Dalam Regulasi Yang Saling Mengunci”

Diskusi Publik : “JKN Terjebak Dalam Regulasi Yang Saling Mengunci”

12 August 2019 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


Diskusi Publik IDI Wil Banten 

Pada tanggal 10 Agustus 2019 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Banten menyelenggarakan Diskusi Publik tentang “JKN Terjebak dalam Regulasi yang Saling Mengunci” di Hotel Atria Sumarecon Serpong Banten.

Dibawah ini hasil Rangkuman Diskusi Publik, silahkan membaca:

Kepuasan Masyarakat tinggi terhadap 5 tahun pelayanan JKN yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan, bahkan menjadi kepuasan masyarakat nomor satu mengalahkan pembangunan infastruktur  yang megah.

Namun ada yang dipendam, masyarakat tidak tahu apa yang dialami oleh fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan. Di media lebih banyak diberitakan tentang RS yang melakukan fraud, PEMDA mengkorupsi dana kapitasi, pasien ditolak RS, dan yang terakhir adalah dokter direktur RSUD menilep 7,7M dana BPJS.

Mengapa fasilitas kesehatan bungkam dengan segala masalah nya ?

Mengapa dokter yang protes pun malahan dicap kurang rasa kemanusiaan ?

Dua tahun berjalannya JKN, Prof Hasbullah Thabrani Ahli Ekonomi Kesehatan dan juga saat itu anggota DJSN sudah mengingatkan; “JKN berjalan tidak konsisten dan banyak UU yang dilanggar, dampaknya : Kekecewaan Faskes, Dokter, pasien, perusahaan Farmasi, penolakan PEMDA, keengganan Badan Usaha bergabung, sampai permintaan revisi total.”

Tetapi sampai saat ini masalah yang terjadi malah bertambah berat, tidak ada perbaikan baik ke Fasilitas Kesehatan dan Dokter, meskipun pengabdian yang dilakukan terhadap orang sakit tidak berkurang dan meningkat jumlahnya.

Tanda-tanda kegagalan regulasi mulai terlihat jelas, pengendalian organisasi bergeser dari pendekatan rasional menjadi pendekatan kekuasaan, membuat kepanikan bertambah ketika ancaman tekor dirilis lembaga kredibel bisa mencapai 28 Trilyun di tahun 2019. Padahal RS sudah tekor selama ini tidak bisa memperbaharui alat dan peningkatan fasilitas, juga dokter sudah lima tahun tidak naik pembiayaan kapitasinya, serta tiga tahun jasa medis di RS juga tidak naik.

Meski cash flow terganggu, RS tetap harus bertahan dan memberikan pelayanan yang baik bahkan cenderung dituntut dengan standar pelayanan medik tertinggi dan selalu berlandaskan kepada Patient Safety, padahal untuk pelayanan harus tersedia obat, alat kesehatan, jasa medik dan honorarium dokter, ini adalah masalah pelik yang dihadapi fasilitas kesehatan_.

Ratusan seminar, diskusi, telaah yang mencari dimana titik awal permasalahan menyimpulkan pada satu titik, ada masalah yang pertama sekali harus diselamatkan dan dipercaya akan menyelamatkan jutaan orang sakit di Indonesia dan juga mengakhiri penderitaan Fasilitas Kesehatan, dokter dan tenaga medis, yakni :

“Menempatkan BPJS sebagai Badan Hukum Publik yang mempunyai wewenang dalam membuat regulasi sesuai dengan wewenang, fungsi dan tugasnya”

Secara yuridis, negara Indonesia menjalankan roda pemerintahannya menggunakan paradigma  hak warga negara dengan mendorong terpenuhinya hak warga negara.

Eksistensi negara adalah demi masyarakatnya, negara menjadi bermakna apabila keberadaan negara memberikan manfaat bagi masyarakatnya, dalam hal ini bukan saja kepada masyarakat pengguna BPJS juga bermakna keberadaan negara bagi fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka adalah tulang punggung dari berjalannya JKN, matinya Faskes berakhir matinya pelayanan.

Hal penting yang bersama-sama kita harus berbuat terkait dua hal:

Pertama penetapan iuran

Sejak awal pemerintah tahu persis, penetapan iuran dibawah yang telah direkomendasikan DJSN dan tidak mengikuti hitungan berdasarkan aktuaria. Ini adalah perilaku merugikan, tidak mengikuti masukan perhitungan aktuaria. Dengan demikian berkontribusi dalam defisit anggaran BPJS (Prof Hasbullah Thabrani)_

Kedua regulasi BPJS

BPJS sebagai badan hukum publik didirikan dan hanya bisa dibubarkan dengan Undang-undang dan Direksi BPJS bertanggung jawab langsung pada presiden, dimana mereka berkewajiban memberikan laporan tertulis setiap   enam bulan.

BPJS memiliki fungsi pelayanan pada masyarakat yang oleh karenanya berwewenang mengambil keputusan yang bersifat mandiri, dapat menarik iuran dari masyarakat  dan bersifat memaksa. Menurut DR.Dr.M. Nasser Sp.KK, D. Law, Doktor Hukum Kesehatan, artinya sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab pada Presiden, BPJS bukanlah bawahan menteri, tidak juga membawahkan menteri atau tidak dibawah koordinasi kementerian atau lembaga manapun juga selain DJSN sehingga sebagai badan negara memiliki otoritas kebijakan yang independen.

Tetapi pada kenyataannya stakeholder yang terlibat dalam urusan dengan BPJS merasakan bahwa tarif ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Banyak sekali PERMENKES yang ikut dalam regulasi BPJS, padahal semestinya sesuai dengan Undang-undang semua aturan harus berasal dari DJSN/Pemerintah dan BPJS. Dan sekarang, pembayaran klaim dari faskes menunggu putusan kementerian keuangan, karena cashflow BPJS mismatch, yang mengakibatkan cashflow faskes sangat terganggu dan ujungnya berdampak pada terganggunya pelayanan. Ditambah lagi fungsi pengawasan yang sejatinya telah memastikan tidak adanya looping, tetapi setiap tahun terulang, tidak ada perbaikan sistem dan mengancam sustainability. Fungsi pengawasan yang menjamin kualitas pelayanan agar berjalan sesuai standard juga tidak dapat memastikan pembiayaan yang sesuai. Dan, lebih parah lagi, fungsi pengawasan yang semestinya berperan sebagai wasit tidaklah jelas keberadaannya, sehingga keberatan-keberatan dari masing masing faskes pada umumnya sia-sia selama 5 tahun ini.

BPJS harus berjalan dengan kemandirian yang diatur dalam  Pasal  6 Undang-undang SJSN  dan Pasal 24 Undang-undang BPJS. Kemandirian BPJS dimaknai sebagai kemandirian dalam jaminan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta  juga kemandirian dalam pengelolaan dan pertanggungan jawab keuangan BPJS.

“Penjelasan pakar hukum kesehatan DR. Dr. M. Nasser D. Law “Peraturan BPJS dalam kontruksi hukumnya setara dengan per- Gubernur BI, setara per-KAPOLRI, peraturan Jaksa Agung, Peraturan Ka BNN & per-Menteri.”

Kekacauan yang dihasilkan karena dalam pelaksanaan BPJS saling membawahi satu sama lain dengan Menkes & Menkeu, padahal dibandingkan dengan BPOM dan BKKBN yang  dibentuk hanya dengan KEPPRES namun tetap independen.

Pokok permasalahan salah satunya adalah pada Peraturan Presiden RI No 82 tahun 2018, jo: Perpres No. 28/2016, jo: No. 19/2016, jo: Perpres No. 111/2013, jo: Perpres 12/2013 yang didalamnya sekurang-kurangnya ada 7 pasal yang  bertentangan  dengan 3 perundangan yakni Undang-undang SJSN, Undang-undang BPJS dan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dari sisi kewenangan perpres ini cenderung mengecilkan arti, fungsi dan kewenangan DJSN, merubah hakikat dan ruang lingkup kewenangan BPJS serta memasukkan kewenangan baru ( kemenkes ) yang tidak ada dalam Undang-undang.

Sedikitnya ada 100 Peraturan Menteri yang dibuat sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, yang hampir semuanya bersifat pengaturan  JKN/BPJS sebagian merupakan atribusi Perpres dan PP diatas, sebagian lagi perintah Undang-undang dan sebagian lagi inisiatif sendiri. Padahal tidak ada kewenangan atau hak Menkes  untuk mengatur  JKN-BPJS.  Hak sebagai Menteri yang mengatur BPJS gugur setelah diterbitkan UU yang memberi kewenangan itu pada Badan lain, seperti UU No. 24/2011, pengaturan JKN pada BPJS. Sering Permenkes sebagian diterbitkan, dicabut dan diterbitkan lagi menunjukkan ketidak hati-hatian dan ketidaktahuan. Para ahli mengatakan bahwa inilah sumber kesemerawutan pelaksanaan BPJS dilapangan.

Banyak Permenkes di lapangan yang isinya tidak fokus, tidak proporsional atau tumpang-tindih. Tidak menyelesaikan masalah dilapangan (misalnya permenkes tentang tarif tentang insulin, dsb). Permenkes juga tidak dikaji baik-baik dampak dan akibat sehingga mudah dicabut, dan dipasang lagi. (permenkes 707/2018,no 659/2017, dsb). Permenkes yang bertentangan dengan aturan yg lain, atribusi yang kehilangan obyek karena sudah diatur peraturan BPJS dan Permenkes yang ragu-ragu dan tidak konsisten.

Masyarakat menginginkan Kementerian terkait dalam BPJS agar taat asas pada  Undang-undang Administrasi Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Kembalikan kepada amanat Undang-undang untuk perkuat DJSN dalam indenpendensinya, sumberdaya termasuk alokasi anggaran yang cukup untuk DJSN, karena DJSN-lah sebagai lembaga yang merumuskan peraturan sesuai amanat UU. Menkes perlu berhenti membuat Permenkes tentang JKN/BPJS. BPJS juga tidak bisa jalan sendiri karena BPJS ini kepentingan banyak orang, pengalaman Perdir BPJS No 02, 03, dan 05 tahun 2018 menjadi pengalaman penting perlunya kebersamaan  menghadapi masa depan JKN yang lebih baik.

Hal konkret yang seharusnya sejak dahulu dilakukan adalah Judicial Review Peraturan Presiden RI No 82 tahun 2018, jo: Perpres No. 28/2016, jo: No. 19/2016, jo: Perpres No. 111/2013, jo: Perpres 12/2013.

Yang harus kita cermati, apakah kebijakan JKN saat ini sudah sesuai dengan kontek pemerataan sesuai dengan tujuan UUD 45 dan UU SJSN, dimana penggunaan sebagian dana PBI (Penerimaan Bantuan Iuran) untuk menutup kerugian segmen PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) tidak memperhatikan pemerataan, seharusnya anggota BPJS yang relative mampu membayar lebih besar, maka kebijakan kompensasi yang belum dilaksanakan oleh BPJS berlawanan dengan prinsip pemerataan (Prof Laksono Trisnantoro, PHD)

Hal yang terjadi dilapangan terutama dirumahsakit saat ini diungkapkan oleh Dr dr Felix Kaim, MKes

Defisit iuran terbesar dari segmen PBPU dengan beban biaya pelayanan paling besar, justru berbaning terbalik dengan PBI yang kontribusi iurannya paling besar namun beban biaya pelayanan paling rendah.

Strategi peminjaman dana talangan (SCF) menimbulkan masalah baru karena terjadi defisit antara dana yang diberikan oleh bank dengan realisasi pembayaran BPJS.

Disisi lain RS dituntut untuk memberikan pelayanan dengan standar mutu tinggi sedangkan kebutuhan ketersediaan obat, alkes, jasmed dan honorarium dokter tidak memadai.

Kedepan masyarakat membutuhkan tidakan tegas Negara dalam perlindungan kepastian hukum agar tidak ada lagi peraturan yg dikeluarkan oleh pihak yg tidak berhak, tidak ada lagi inkonsiten dalam regulasi, tidak ada lagi regulasi yang hanya bertumpu pada satu aspek pertimbangan, tidak ada lagi regulasi yang tampaknya baik tapi merugikan atau bertentangan dengan UU karena merugikan peserta, tidak ada lagi benturan kewenangan, benturan tangungjawab dan benturan kepentingan dilapangan dan BPJSK daerah terwujud. Maka akan ada trend jelas bahwa kepentingan peserta menjadi kepentingan utama yang diprioritaskan yang ujungnya masyarakat mendapatkan haknya dengan baik.