Dokter yang Rawat Novanto Jadi Tersangka, IDI Akan Koordinasi dengan KPK

Dokter yang Rawat Novanto Jadi Tersangka, IDI Akan Koordinasi dengan KPK

12 January 2018 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


Gedung KPK

Ikatan Dokter Indonsia (IDI)  akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi penetapan dokter RS Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat mantan Ketua DPR Setya Novanto setelah kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, November 2017.

KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan.

Sekretaris Jenderal PB IDI – Dr. Moh Adib Khumaidi, SpOT  mengatakan, IDI sudah lama bekerja sama dengan KPK di bidang pencegahan korupsi.

“Nanti kami akan koordinasi, apakah bukti yang didapat KPK merupakan alat bukti yang masuk ranah profesi dia sebagai dokter atau masuk ranah pidana umum,” ujar Adib kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018).

Adib mengatakan, jika bukti mengarah ke pidana umum, IDI tidak bisa mencampuri ranah KPK sebagai penegak hukum.

Bimanesh harus bertanggung jawab secara pribadi.

Sementara jika perbuatannya berkaitan dengan etik dan profesi kedokteran, IDI akan melakukan pendampingan.

IDI juga akan melakukan serangkaian proses di internal melalui majelis kehormatan.

“Kalau ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau dalam tindakan keprofesionalan sebagai dokter, IDI berkewajiban melakukan pendampingan sekaligus pemeriksaan secara internal juga dilakukan,” katanya.

Adib mengatakan, dalam profesi kedokteran, ada kode etik di mana setiap dokter wajib menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan profesi.

Hal itu termasuk dalam pengambilan keputusan medis, dokter tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Seorang dokter harus menjalankan profesi sesuai standar dan dijalankan dengan norma etika. Setidaknya ada empat standar yang melekat, yakni standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar etik.

Jika ada hal yang menyalahi standar profesi dan pelayanan, akan diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Sementara untuk pelanggaran etik, ditangani Majelis Kehormatan Etik.

“Kalau bicara norma hukum umum, tentunya kewajiban sebagai warga negara. Nanti tugas dari penegak hukum dan di luar dari kepentingan profesi,” kata Adib.

 

 

Halangi Penyidikan

Sebelumnya, Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan dalam kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan, Bimanesh diduga merekayasa data medis Novanto.

Ia diduga bekerja sama dengan mantan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, memasukkan Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap setelah kecelakaan.

“FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa,” kata Basaria.

Bimanesh dan Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber: kompas.com