Dr Boyke Bantah Lakukan Malpraktik

Dr Boyke Bantah Lakukan Malpraktik

21 November 2011 | Posted in Berita, berita-lengkap


JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merekomendasikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk membekukan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter Boyke Dian Nugraha selama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang MKDKI yang berlangsung Kamis (17/11/2011) kemarin di Jakarta.

Seperti diungkapkan Kepala Bagian Hukum MKDKI Budi Irawan, MKDKI memutuskan memberikan sanksi administratif kepada dr Boyke berupa pembekuan izin untuk melakukan praktik selama 6 bulan ke depan.

Dokter spesialis kandungan dan seksolog ini dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin setelah mendapatkan pengaduan dari seseorang pasien asal Jambi yang merasa telah dirugikan.

“Ini sudah menjadi keputusan final majelis, izin praktiknya di-suspend atau dibekukan selama enam bulan,” ujarnya.

Budi menambahkan, dalam sidang terungkap bahwa Dr Boyke tidak dapat menunjukkan surat izin praktik (SIP) yang merupakan salah satu syarat utama melakukan pelayanan kepada pasien.

“Menurut temuan mejelis, dia tidak bisa membuktikan dalam sidang bahwa dia punya SIP. Sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran disebutkan, selain harus punya STR (surat tanda registrasi), dokter juga harus mempunyai SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat dia berpraktik,” imbuhnya.

Sidang MKDKI Kamis kemrain juga menjatuhkan sanksi kepada seorang dokter yang merupakan rekan dr Boyke. Namun sanksi yang dijatuhkan lebih ringan yaitu empat bulan.

Bantah malpraktik

Sementara itu, dalam keterangan kepada para wartawan, Kamis malam, Boyke membantah kalau pembekuan izin oleh MKDKI karena dirinya melakukan malpraktik.

“Tidak ada mal praktik. Ini hanya pelanggaran disiplin karena saya tidak melakukan perpanjangan ijin praktek,” kata Boyke di tempat prakteknya di kawasan Tebet.

Ia menuturkan, kasus ini bermula pada tahun 2008. Ketika itu, ia didatangi seorang pasien berinisial “S”. Pasien ini datang jauh-jauh dari Jambi ke tempat prakteknya (Klinik Pasutri) dalam kondisi sakit.

Si pasien kala itu meminta bantuan kepada Boyke untuk mengobati penyakit kista yang diidapnya. Melihat kondisi pasien yang sudah tidak berdaya, kata Boyke, akhirnya ia pun menyanggupi untuk memberikan bantuan.   Boyke lalu merujuk si pasien ke Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk menjalani operasi pengangkatan kista. Tapi si pasien menolak. Menurut Boyke, aasien hanya mau dioperasi jika ditemani dirinya.

Akhirnya Boyke pun merujuk pasien ke Rumah Sakit Gandaria di Jakarta Selatan. “Saya merujuk ke sana soalnya ada adik ipar saya, jadi lumayan gampang dapat ijin masuk ke ruang operasi. Saya pun mendampingi ibu itu bersama tim dokter dari Rumah Sakit Gandaria,” terangnya.

Boyke menyatakan, saat itu dirinya hanya menemani si pasien dan tidak ikut melakukan tindakan. “Kesalahan saya waktu itu, saya ikut mendampingi. Jadi saya dituduhnya ikut operasi. Padahal, saya disana cuma temanin dan itu juga atas perminta pasien,” ucapnya.

Selepas menjalani operasi di RS Gandaria, beberapa hari kemudian pasien mengalami komplikasi dan kondisinya memburuk dan kembali menjalani operasi di RS. Pondok Indah.

Mendengar kabar tersebut, Boyke menyempatkan diri bertemu si pasien, tetapi kali ini dia tidak ikut masuk ke ruang operasi. “Hasil operasinya pun berjalan lancar dan ia akhirnya sembuh,” katanya.

Kasa tertinggal

Saat disinggung tentang adanya kasa yang tertinggal di dalam tubuh pasien, Boyke mengaku dirinya  tidak tahu menahu.

“Katanya ada kasa. Tapi saya tidak tahu kasa itu dari mana. Apakah dari operasi yang dulu-dulu. Ataukah dari operasi yang baru kita kan nggak tahu,” jelasnya.

Boyke mengatakan, perhitungan kasa sewaktu pasien melakukan operasi di RS. Gandaria sudah tepat. Sehingga tidak mungkin jika ada kasa yang tertinggal. Sebelum menjalani operasi di RS. Gandaria, pasien, kata Boyke sebelumnya juga pernah menjalani operasi di RS. Cikini. “Masa kita mau ninggalin kasa sih,” keluhnya.

Terkait ancaman sanksi disiplin berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh KKI, Boyke mengaku bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan pembelaan.

“Saya biasa-biasa saja karena keputusan ini belum final dan masih harus ke IDI dan Kemenkes. Saya juga pasti menghadap ke IDI dan melakukan pembelaan. Saya bukannya tidak punya ijin praktik, saya sudah ngurus tapi belum keluar karena prosesnya lama,” katanya.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini juga mengeluhkan soal berbelitnya pengurusan SIP. Ia mengaku sudah mengurus surat ijin praktek sejak tahun 2007, tapi sampai sekarang belum bisa memerolehnya.

“Jangankan ijin praktek, Sekarang STR saja banyak dokter yang nggak punya, karena persyaratannya yang ribet. Ditambah lagi kesibukan saya juga banyak,” tandasnya.

KOMPAS.com – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Prijo Sidipratomo,
Sp.Rad (K) membantah proses pengurusan Surat Izin Praktik dokter di
Indonesia lama dan berbelit-belit.

Ia menanggapi pernyataan dr.Boyke Dian Nugraha, Sp.OG yang dikenai
hukuman pelanggaran disiplin karena tidak dapat menunjukkan surat izin
praktik (SIP) yang merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan
pelayanan kepada pasien di Indonesia.

“Pengurusan SIP tidak berbelit. Kalau memang ada yang membuat pernyataan
seperti itu ke media tunjukkan bagian mana yang dipersulit,” cetusnya
ketika dihubungi Kompas.com.

Seperti diberitakan sebelumnya Boyke diputuskan bersalah dan dikenai
sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau pembekuan izin praktik
selama 6 bulan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI).

Boyke juga mendapatkan pengaduan dari seorang pasien asal Jambi yang
merasa dirugikan atas operasi kista yang dilakukan. Namun Boyke berkilah
bahwa ia hanya ikut mendampingi pasien ke ruang operasi.

Menanggapi hal itu, Priyo mengatakan jika Boyke mendapatkan jasa medik
ketika menemapi pasien di ruang operasi maka ia ikut bertanggung jawab.
“Itu sama saja melakukan praktek,” paparnya.

Komunikasi

Kasus yang menimpa dr.Boyke mungkin hanya salah satu contoh dari sekian
banyak pengaduaan masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan
tenaga kesehatan (dokter).

Priyo mengatakan, kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak perlu
terjadi, jika saja dokter dan pasien bisa menjalin komunikasi yang baik.
Pasien umumnya berharap dengan berobat ke dokter maka penyakitnya dapat
disembuhkan. Padahal, ada kondisi-kondisi tertentu di mana penyakitnya
bisa mengarah pada komplikasi. Inilah seharusnya yang dijelaskan oleh
dokter.

“Tidak semua penanganan kesehatan oleh dokter berakhir dengan cerita
yang diharapkan. Misalnya ada orang sakit tipus dan sudah dikasih
antibiotik. Mestinya sembuh, tapi bisa saja tiba-tiba si pasien
mengalami alergi dari obat antibiotik. Itu sebetulnya bagian dari
komplikasi dan bukan mal praktek. Ini yang harus dijelaskan dokter
kepada pasien sebelumnya,” jelasnya.

Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan STR dan Surat Ijin
Praktek (SIP) menurut Priyo sudah cukup menghukum oknum dokter yang
melanggar disiplin sehingga tidak perlu ada peraturan tambahan.
Penjatuhan hukuman tersebut secara tidak langsung tidak hanya berdampak
bagi dokter yang bersangkutan, tetapi juga menjadi beban sosial.

“Di mata masyarakat atau pasien hukuman itu bisa menimbulkan ketidak
percayaan. Pasien berobat ke dokter atas dasar trust. Kalau misalnya
sekarang oleh negara dokter pernah dijatuhi sanksi, pada suatu periode
masyarakat tidak akan percaya lagi dan juga menjadi beban psikologis,”
tambahnya.

Priyo mengatakan, jangan pernah menyamakan hukuman antara dokter dan
koruptor. “Kalau koruptor keluar masuk penjara enteng-enteng saja. Tapi
kalau buat dokter, kalau sampai dicabut ijinnya, apalagi sampai di suruh
sekolah lagi, itu sebuah pukulan berat,” tambahnya.

http://health.kompas.com/read/2011/11/19/07494410/IDI.Pengurusan.Ijin.Praktik.Dokter.Tak.Sulit