Fokus Kami soal Kebijakan BPJS yang Merugikan Masyarakat

Fokus Kami soal Kebijakan BPJS yang Merugikan Masyarakat

2 October 2018 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_0961

Persoalan BPJS Kesehatan masih menjadi perdebatan hangat. Bukan hanya soal kinerja namun kondisi keuangan BPJS juga mengkhawatirkan. Sejak awal 2017 silam BPJS mengumumkan mengalami defisit anggaran.

Segala cara dilakukan BPJS untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya memangkas pengeluaran dengan menerapkan 3 peraturan baru terkait katarak, kelahiran bayi, dan Rehabilitasi Medik. Kebijakan tersebut sontak menuai reaksi banyak pihak salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Secara terang-terangan IDI menyatakan diri ‘keberatan’ dengan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi merugikan masyarakat. IDI juga meminta Kementerian Kesehatan membatalkan Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) BPJS Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 tersebut karena defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan layanan yang tidak sesuai standar.

Menurut Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis, pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan mencapai Rp11,2 triliun. Sementara aturan itu hanya akan menghemat Rp388 miliar.
“Klaim dari beberapa rumah sakit, 5 bulan sampai 6 bulan belum diserahkan,” jelas Ilham kepada VIVA.

Apalagi, menurutnya, sebenarnya tahun lalu IDI telah mengajukan usul kepada pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran tersebut untuk menambah modal kerja BPJS Kesehatan dalam menjamin biaya kesehatan pasien. Usulan kenaikan tarif itu bahkan juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik pedas IDI terhadap sepak terjang BPJS pun hingga kini masih terus berlanjut, IDI bahkan mengkaji ulang sistem kerja BPJS, hingga mencarikan solusi-solusi untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi BPJS. Namun sebenarnya apa permasalahan di balik meradangnya IDI terhadap kebijakan BPJS, apa pemicunya? Lalu apa solusi yang ditawarkan?

Berikut petikan wawancara tim VIVA dengan Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis:

Apa benar ada konflik antara IDI dengan BPJS Kesehatan?

Konflik itu tentu tidak ada. Namun tugas dan fungsi organisasi kami terkait BPJS Kesehatan jelas, kami punya kewajiban untuk melakukan penilaian dan evaluasi kebijakan BPJS terkait aspek pelayanan. Kami khawatir jika tidak terlaksana dengan baik imbasnya adalah masyarakat.

Kepentingan masyarakat, itulah yang kami jaga, terutama terkait masalah pelayanan medis dalam program JKN ini kami harapkan tidak di bawah standar. Intinya dari segala kemelut yang ada di BPJS kami hanya titip pesan, jangan sampai pelayanan di bawah standar, itu saja.

Sebetulnya kebijakan efisiensi kewenangan BPJS (lembaga) tapi kalau kebijakan itu memengaruhi pelayanan itu masuk domain kami masuk dalam advokasi karena kepentingannya pemenuhan standar. Makanya IDI masuk di situ.

Concern kami (IDI) bukan soal kinerja BPJS-nya, melainkan kebijakan BPJS apabila memengaruhi pelayanan itu sudah jadi fokus kami. Secara umum kami tidak ada persoalan yang siifatnya kelembagaan. Kami mengatakan sejak awal bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus sukses dan BPJS Kesehatan harus berhasil dengan baik. Karena yang namanya sosial insurance itu harus menguntungkan masyarakat, kami berangkat dari sana.

Beberapa bulan belakangan IDI kerap mengkritik BPJS Kesehatan?

Kritik itu merupakan mekanisme koreksi/evaluasi. Setiap tahun kami melakukan evaluasi dan mengharapkan BPJS Kesehatan bisa menghindari problem defisit berjalan yang makin lama semakin membengkak itu.

Seharusnya itu bisa dihindari dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, namun sayangnya BPJS terkadang tidak memperhatikan bagaimana dampaknya pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut saya, jika kami memberikan solusi dan tidak didengar tentu saja ini akan memberikan dampak yang merugikan pada masyarakat jangka panjang. Karena itu semakin lama kita semakin kritis. Terus terang pada awal 2017, kami Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang pertama kali mengangkat masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan secara terbuka.

Selama ini BPJS mengemukakan bahwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur, tapi bagaimana dengan tingkat kepuasan masyarakat. Tentu, kami mengatakan kepada birokrat penentu keputusan bahwa  kami khawatir itu akan memengaruhi kebijakan negara.

IDI mengkritik sejumlah kebijakan BPJS Kesehatan. Misalnya soal Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018 terkait pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. Kenapa?

Kita tahu bahwa apa yang jadi suatu domain dari profesi adalah standart operasional prosedur dan pola kebijaksanaan untuk suatu tindakan medis. Saya ambil contohnya tentang masalah katarak, seandainya kita gunakan kriteria dan ketentuan direktur palayanan medis, kita bisa bayangkan saat ini Indonesia dengan tingkat kebutaan tertinggi kedua di dunia, nomor 1 di Asia. Apa jadinya jika pelayanan katarak tidak segera ditangani, mungkin kita bisa jadi nomor 1 dengan tingkat kebutaan tertinggi di dunia.

Masalah kebijakan janganlah ditinjau hanya dari segi tujuan efisiensi. Misalnya memang betul dengan kebijakan itu BPJS Kesehatan mampu menghemat hingga 318 miliar, tapi dampaknya akibat kebijakan itu lebih besar dari finansial yang ada. itulah yang kami perjuangkan.

Untuk kebijakan BPJS soal bayi yang baru lahir, tak bisa dibayangkan pemerintah memiliki target global Millenium Development Goals (MDGs), namun gagal.  Angka kematian perinatal dan maternal malah naik. Pada 2015 WHO mengatakan kita negara yang gagal untuk tujuan MDGs, tentunya dengan kebijakan BPJS tersebut tentunya akan lebih berdampak lagi. Itu alasan kita, karenanya mengenai kalkulasi itu harus dilaksanakan dengan cermat, mudhorotnya lebih banyak maka itulah kita berjuang agar hal ini jangan dilaksanakan.

Dan untuk kebijakan soal Rehabilitasi Medik, contohnya operasi kardiovaskular jantung. Sekarang teknologi sudah lebih maju, operasi sekarang memungkinkan pasien bisa lebih cepat pulih dan kembali ke rumah, tentunya bimbingan mobilitas di rehab medik sangat dibutuhkan. Jika bimbingan rehab medik itu dibatasi  tentunya waktu pulih pasien akan lebih lama, sedangkan Rumah Sakit butuh ruang untuk pasien baru sehingga akan terjadi stagnasi. Saya pikir yang memahami dan tahu persis masalah rehabilitasi medik tentu adalah dokter-dokter rehab medik itu sendiri bukan petugas BPJS yang kita kenal ada di RS hanya sebagai verivikator, bukan dengan background dokter.

BPJS membuat aturan itu untuk penghematan anggaran. Tanggapan Anda?

Seberapapun besarnya suntikkan anggaran yang digelontorkan tanpa melakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan tak akan berpengaruh banyak, tak akan tercapai. Kita pernah berhitung jika BPJS Kesehatan diberikan modal kerja awal dari pemerintah sebesar 231 triliun tentunya semua akan berjalan baik, karena dimulai dengan starting yang bagus. Tapi tentunya dilakukan dengan operasional yang terkendali.

 

Sumber : viva.co.id