ICMI Siap Bantu Penyelesaian Persoalan Internal Profesi Kedokteran di Indonesia

ICMI Siap Bantu Penyelesaian Persoalan Internal Profesi Kedokteran di Indonesia

14 September 2017 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


ICMI edit

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berkomitmen untuk membantu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan internal yang dihadapi profesi kedokteran saat ini, khususnya terkait pendidikan spesialis.

Menurut Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie, saat ini muncul masalah di antaranya mengenai ketentuan pendidikan layanan primer. Akibatnya melahirkan dualisme pengelolaan pendidikan kedokteran, khususnya spesialis.

Demikian diungkapkan Jimly usai menerima kunjungan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta Senin (11/9), guna membahas konflik internal di lembaga kedokteran.

“Banyak di antara cendekiawan dari dunia kedokteran adalah pendiri ICMI. Maka kita merasa prihatin dan saya berjanji untuk membantu, paling tidak mencarikan solusinya,” ujar Jimly.

Jimly menyarankan, selain menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur hukum, diperlukan pula sikap saling terbuka dan bersedia mengalah, bahkan dari IDI.

“Ada rasa ketakutan seolah-olah akan dibentuk organisasi profesi yang berbeda-beda sebagai saingan IDI dan ini tidak sehat. Kalau konflik tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga menimbulkan masalah dualisme organisasi. Dengan kata lain, ada konflik antara anggota IDI di pemerintahan dan di kepengurusan,” ucap Jimly.

Jimly menilai, kedatangan dan diskusi bersama jajaran PB IDI guna dapat memahami penyelesaian upaya penyelesaian masalah karena merasa jika terus dibiarkan, ada kecenderungan menjadi lemahnya kedudukan dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia.

Jimly menuturkan, kini pengurus IDI sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan uji materiil sambil berkonsultasi hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan profesi kedokteran secara menyeluruh.

“Dokter praktik ingin menentukan kualitas relevansi pendidikan sehingga IDI yang menentukan. Tapi, lembaga pendidikan sebagai produsen tenaga kedokteran juga ingin punya peran lebih besar dan pemerintah dalam hal ini berpihak kepada lembaga pendidkan,” kata Jimly.

Padahal, menurut Jimly, yang terjadi adalah sebaliknya, perspektif sudut pandang produsen tenaga kedokteran lebih diutamakan oleh pemerintah dibandingkan praktik yang seharusnya juga mendengar aspirasi IDI. (SYH/CR)