IDI: Penegak Hukum Harus Pastikan Pelaku Transaksi Jual Beli Ginjal

IDI: Penegak Hukum Harus Pastikan Pelaku Transaksi Jual Beli Ginjal

5 February 2016 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


Prof. Marsis

Maraknya pemberitaan terkait kasus jual beli ginjal yang saat ini telah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Tersangka yang ditetapkan oleh penyidik adalah mereka yang mengajak para pendonor untuk menjual ginjalnya, dan terdapat juga pendonor yang ikut ditersangkakan oleh kepolisian. Beberapa pihak mencurigai ada keterlibatan tenaga medis, dalam hal ini dokter, terkait jual beli ginjal tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Prof.dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG menyatakan bahwa tindakan kedokteran harus didasarkan pada kemanusiaan. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara eksplisit melarang tranplantasi organ dilakukan dengan tujuan komersial. Apalagi saat ini tercatat kurang lebih ada 150.000 penderita gagal ginjal di seluruh Indonesia, yang mungkin sangat memerlukan transplantasi demi kelangsungan hidup yang lebih produktif.

Namun jika ada dokter yang melakukan pengambilan organ dan transplantasi bukan berarti salah. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat dan Transplantasi Organ, ungkap beliau. Meski peraturan ini sudah sangat lama dan diperlukan regulasi terbaru sebagaimana amanah UU Kesehatan Pasal 65.

Di dalam PP No.18 tahun 1981 disebutkan bahwa pengambilan organ untuk tujuan transplantasi dapat dilakukan di rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meski tidak disebutkan secara rinci di dalam PP tersebut, dokter yang akan melakukan transplantasi tentu memiliki kompetensi untuk meminimalisir kerugiaan yang akan dialami oleh pendonor maupun penerima organ donor (resipien). Hal yang paling diperhatikan adalah risiko penolakan organ yang mungkin dapat dialami oleh resipien.

“Sehingga apabila ditanyakan apakah ada keterlibatan dokter dalam pengambilan organ dan transplantasi, jika dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menkes  jawabannya tentu ada. Namun pertanyaan pentingnya adalah siapakah yang terlibat transaksi jual beli organ. Pertanyaan ini harus dibuktikan oleh penyidik kepolisian. IDI akan menindak tegas dokter anggota IDI yang terlibat langsung jual beli organ. Namun jika masih dugaan, IDI akan membela dokter anggota IDI, karena kami yakin setiap dokter selalu berniat untuk kepentingan pasien dan kemanusiaan sesuai dengan sumpahnya” tegas Prof.Marsis.

(MP)