Kesehatan Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa dan Pembangunan Nasional

Kesehatan Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa dan Pembangunan Nasional

16 August 2020 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


 

HBDIRangkuman Diskusi :

 Kesehatan Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa dan Pembangunan Nasional

 

 

 

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.sc., Sp.GK.

(Guru Besar Fakultas Kesehatan Unhas)

Materi             : Dampak COVID 19 terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi kelompok rentan

 

Covid-19 memberikan dampak pada sistem pangan serta konsekuensi terhadap Gizi masyarakat. Perlu ada nya sistem pangan yang baru untuk mendukung Sustainable Development Goals. WHO sudah mengusulkan sistem pangan yang terintegrasi demi outcome nutrisi kesehatan serta impact social ekonomi dan lingkungan.  Estimasi dampak Covid-19 adalah penurunan GNI perkapita yang mengakibatkan prevalensi *wasting* balita akan meningkat, dapat berujung kepada kematian (Lancet et al, 2020). Konsentrasi kita dalam hal Gizi harus dirubah, semula pencegahan Stunting beralih ke pencegahan Wasting.

Wasting merupakan dampak jangka pendek yang akan menjadi tantangan ketahanan pangan di seluruh dunia. Pencegahan paling Cost Effective bagi kelompok rentan adalah Fortifikasi wajib. Covid-19 membuat ketahanan pangan kita terganggu baik dari kualitas dan kuantitas menyebabkan konsumsi zat gizi menurun menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terinfeksi. Lima upaya lintas sector mengatasi masalah gizi akibat Covid-19 yakni, terus memberikan layanan gizi berbasis komunitas, bermitra dengan pertanian, pastikan distribusi makanan darurat dan program jaring pengaman serta tersedianya makanan terfortifikasi, tingkatkan program transfer tunai bagi kelompok rentan secara inovatif (IT), perketat protokol kesehatan Covid-19 (Shekar et al,2020). Kerjasama antar kementrian untuk linking lintas sector agar ketahanan pangan dan gizi dapat terjadi dan tidak hanya berhenti di ketersediaan pangan tetapi terdistribusi sampai kepada masyarakat.

Total ada 188 kabupaten dengan angka prevalensi stunting >30%. Kelompok rentan wasting ini harus menjadi perhatian dalam masa pandemic ini. Cara konkret mengatasi nya adalah kembalikan khittah posyandu balita untuk sarana pemantauan pertumbuhan balita. Timbang anak teratur tiap bulan, gunakan timbangan digital untuk meminimalkan kontak. KMS adalah sarana pemantauan pertumbuhan bukan alat penentu status gizi. Anak sehat tambah umur tambah BB, 2x berturut-turut BB tidak naik segera konsultasi.

 

Melkiades Laka lena S.Si., Apt.

(Wakil Ketua Komisi IX DPR RI)

Materi             : Dimensi Politik dalam Pembangunan Kesehatan

Akibat Covid-19 hampir semua masyrakat melakukan prilaku hidup bersih sehat seperti yang dikampanye kan oleh Pemerintah. Dengan melihat sektor kesehatan yang sangat dinamis di era Pandemi, Komisi IX DPR RI mendorong agar anggaran kesehatan sesuai dengan UU yaitu 5% dari APBN. Fungsi Pengawasan, Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kita dari tingkat awal hingga akhir tidak cukup sambung untuk penanganan kesehatan optimal, seperti penyakit TB yang sudah ada dari zaman colonial hingga milenial. Pemetaan SDM serta fasilitas kesehatan perlu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Legislasi, di komisi IX akan membuat UU kesehatan yang dapat menjadi payung sehingga setiap profesi kesehatan memiliki sandaran hukum yang jelas. Kita di Indonesia belum memiliki sistem terintegrasi untuk menghadapi penyakit menular, balitbangkes, RS, BPOM masih berjalan sendiri sendiri sehingga penanganan belum optimal. Untuk itu kedepannya bangsa ini perlu adanya sistem terintegrasi dalam penangangan penyakit menular. Potensi obat di Indonesia sangat luarbiasa, pemerintah mendorong obat-obatan tradisional dan modern yang sudah teruji agar dapat digunakan dalam penanganan Covid-19.

 

Drs. Amir Hamzah Pane Apt., S.H., MH., MM

(Apoteker/Pakar Hukum Kesehatan)

Materi :  Dimensi Obat dalam Pembangunan Kesehatan

Pengertian obat secara yuridis adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Pasal 1 angka (9) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Permenkes No. 73 tahun 2016  tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek.

Pengertian obat Kategoris, Obat Tradisonal: Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik)atau campuran dari bahan tersebutyang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

 

Obat Moderen: Obat hasil riset dan uji klinis yang disepakati secara internasional.

Kaidah Obat:

  • Spritual Based Medicine
  • Empirical Based Medicine
  • Testimonial Based Medicine
  • Evidence Based Medicine

Ada 3 aspek dalam perspektif obat dalam berbagai dimensi yaitu Dimensi penemuan obat baru, dimensi pengawasan, dimensi pengobatan, dimensi upaya kesehatan. Dimensi penemuan obat baru dan produksi memiliki 3 unsur yaitu teknolgi, ekonomi dan sosial. Tergantung negara menempatkan obat sebagai unsur sosial atau ekonomi. Dimensi pengawasan di Indonesia dilakukan oleh BPOM. Dimensi pengobatan terdiri dari Affordability, accessability dan availability. Dimensi upaya kesehatan yaitu Promotif, Preventif dan Kuratif.

Masalah yang terjadi di Indonesia sekarang adalah terkait dengan upaya vaksinasi Covid 19. Saat ini telah dilakukan uji klinik tahap 3 yang dilakukan oleh perusahaan farmasi. Masalah etika uji klinik apakah sudah mendapatkan izin saat mengambil isolate virus Covid 19? Apabila vaksin tersebut berhasil, siapa kah yang memiliki vaksin tersebut? Punya Indonesia atau perusahaan farmasi ?

Pemangku Kebijakan harus sangat memperhatikan proses produksi vaksin. Harus dilakukan uji klinis yang jelas agar vaksin tersebut dipastikan aman untuk masyarakat Indonesia.

Kajian sosiologis yang inspiratif untuk mempertanyakan apakah peningkatan status kesehatan masyarakat saat ini disebabkan oleh obat dan pengobatan modern disampaikan pertama kali oleh Thomas McKeown.  Dalam kasus yang ditelitinya di England dan Wales, McKeown menemukan fakta empiris bahwa kontribusi terbesar dalam penurunan angka kematian sebelum adanya intervensi obat dan pengobatan modern adalah akibat adanya perbaikan dan peningkatan status gizi, hieginitas (makanan, minuman, susu) dan perubahan perilaku.

Para tokoh transformatif dalam sejarah kesehatan dunia pasti tidak bermaksud kalau ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan yang mereka miliki, digunakan orang lain untuk mengeruk keuntungan dari bisnis kesehatan dan obat-obatan. Mereka pastilah berniat mendharmabaktikan semua yang mereka temui dan hasilkan sebagai warisan untuk kemanusiaan (heritage of humanity).

Tujuh  prinsip dasar uji klinik Ibnu Sina adalah sebagai berikut:

  • Obat harus bebas dari unsur asing
  • Obat harus diuji coba untuk satu penyakit, bukan untuk komplikasi penyakit
  • Obat harus diuji dalam dua kelompok pasien, sebab penyakit bisa saja sembuh akibat khasiat obat yang diuji atau karena kebetulan
  • Dosis obat yang diuji harus sesuai dengan keadaan penyakit
  • Waktu aktifitas (time of action) obat yang diuji harus diteliti hati-hati untuk meyakinkan hubungan antara senyawa obat dengan khasiatnya di dalam tubuh
  • Khasiat obat harus kelihatan terjadi secara konstan pada banyak orang yang diuji. Jika tidak, bisa saja khasiat obat tersebut hanya kebetulan
  • Obat untuk manusia harus diuji pada manusia, sebab obat yang efektif untuk singa atau kuda tidak selalu efektif untuk manusia

Hak Obat Masyarakat (HOM) mengikuti sebagaimana Hak Kesehatan masyarakat diperlakukan. Ketika Indonesia mengakui Hak Kesehatan sebagai bagian HAM dan konstitusinya mengamanatkan hal itu, maka HOM juga harus diperlakukan sama dalam semua aspek layanan kesehatan yang dibiayai anggaran negara. Jika jasa pelayanan dicakup secara adekuat oleh program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), maka seluruh kebutuhan obat juga harus diperlakukan sama.

Perwujudan Hak Kesehatan dan HOM dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan menyadari substansi akan HAM Kesehatan dan HOM itu sendiri: Hak Asasi adalah hak yang secara kodrati melekat pada manusia. Dia diberikan Tuhan langsung kepada manusia, dan tidak ada seorangpun boleh merampas dan mengabaikannya. HOM adalah Hak Asasi yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia, yang kewenangan dan cara pemberiannya diamanahkan Tuhan kepada Penguasa untuk mewujudkannya.

 

Dr. Zaenal Abidin S.H., M.H.

(Literasi Sehat Indonesia)

Materi: Derajat Kesehatan dan Ketahanan Bangsa

Kualitas manusia suatu bangsa ditentukan oleh derajat kesehatannya. Karena itu pula kualitas manusia menentukan produktivitas, krativitas, spiritulitas, dan intelektualitasnya. Bahkan kualitas manusia merupakan penentu utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejehteraan umum”.  Salah satu wujudnya adalah negara berkewajiban meninggikan derajat kesehatan rakyatnya.

Derajat kesehatan lebih ditentukan oleh masalah-masalah satitasi dasar, lingkungan hidup seperti pencemaran udara maupun pencemaran air, perumahan, pendidikan, kemiskinan, pendapatan masyarakat, gizi, transportasi, dan lain sebagainya. Dan semua determinan di atas ditentukan oleh intervensi politik, kemauan dan kehendak politik atau kekuasaan. Derajat kesehatan ditentukan oleh siapa penguasanya. Siapa yang memerintah di negara atau wilayah tersebut.

Mengingat derajat kesehatan yang dicita-citakan merupakan tujuan yang didambakan yang oleh seluruh rakyat maka derajat kesehatan hendaknya diperjuangkan melalui sistem dan mekanisme politik yang resmi.  Melalui mekanisme politik, rakyat perlu memperjuangkan hadirnya sistem kesehatan  dan kebijakan kesehatan yang baik.

Hanya dengan sistem kesehatan yang tangguh derajat kesehatan rakyat yang tinggi dapat diwujudkan. Bila sistem kesehatan suatu bangsa tidak tangguh maka hanya dengan riak kecil saja ia sudah panik, goyah, gontok-gontokan di sana-siani. Sistem kesehatan yang kokoh adalah sistem yang hidup, bergerak serta mampun mengoordiasikan subsistem-subsistem yang ada di dalamnya. Dan ia juga mampu mensinergikan sistem kesehatan yang ada di daerah sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Sebab nasional dan daerah tidak ditempatkan dalam suatu kutub yang beseteru.

Sistem kesehatan yang baik juga mampu berkoordinasi secara setara dengan sistem-sistem lain di dalam suprasistem ketahanan nasional. Seperti sistem ekonomi, pertanian, pendidikan, lapangan kerja, transportasi,  jaminan sossial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) dan seterusnya. Suapaya dapat berkoordinasi setara dengan sistem-sistem lain, maka seharusnya sistem kesehatan diregulas menjadi dalam bentuk “Undang-undang Sistem Kesehatan Nasional”, sebagaimana sistem lainnya.

Kembali kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik individu maupun masyarakat, perlu kita menengok Teori Klasik Hendrik L. Blum (1974). Dalam teori ini, Blum mengemukakan bahwa ada empat faktor eksternal, dikenal juga sebagai faktor determinan, yang mempengaruhi derajat kesehatan. Keempatnya adalah:  a). Lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dsb.; b). Perilaku; c). Pelayanan kesehatan; d). Keturunan atau herediter. Lebih lanjut dikemukakan bahwa faktor lingkungan dan faktor perilaku memiliki daya ungkit sekitar 70%, sementara pelayanan kesehatan dan keturunan hanya 30%. Pesan yang ingin disampaikan adalah, bila ingin melakukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat atau bangsa  maka utamakanlah faktor yang daya ungkitnya paling besar.

Determinan untuk kesehatan masyarakat dan kelompok mungkin saja sama, namun untuk kesehatan individu, disamping empat faktor tersebut di atas, juga faktor internal individu berperan, misalnya: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagaimnya, disamping faktor herediter. Karena itu pula, sekalipun menurut Blum pelayanan kesehatan itu daya ungkitnya kecil, namun tetap harus dibangun sebagi subsistem dari sistem kesehatan nasional untuk melayani indivdu. Apalagi  bila faktor lingkungan dan perilaku belum berjalan sesuai harapan.

Secara umum pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yakni upaya kesehatan masyarakat  (UKM) adan upaya kesehatan perorangan (UKP) atau pelayanan medis. UKM dan UKP keduanya diselenggarakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Penyelenggaraan UKM lebih bersifat peningkatan kesehatan (health promotion) dan pencegahan penyakit (diseases preventive) yang dinilai bersifat efektif dan efisien. Tujuan pokoknya ialah untuk menjaga, mengembangkan kesehatan dan menghindari penyakit serta tujuannya untuk organisasi dan masyarakat. Sementara pelayanan kedokteran (medical services) atau UKM tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perorangan dan keluarga.

Meski penjelasan di atas menunjukan bahwa UKM dan UKP, namun bila kita berbicara mengenai syarat yang harus dimiliki pelayanan kesehatan agar dapat dikatakan baik, tampaknya keduanya mempunyai kesamaan. Kesamaan itu, yakni: 1). Tersedia (available) dan berkesinambunga (continous); 2. Dapat diterima secara wajar (acceptable); 3).  Muda dicapai (accesible); 4). Muda dijangkau (affordable); 5).  Bermutu (quality); 6).  Adil atau berkeadilan.

Pelayanan kesehatan itu harus adil atau berkeadilan.  “Al-Qur’an dalam menggambarkan keadilan atau kesetaraan itu melampau pertimbangan suku, agama, ras dan golongan (SARA). Bahkan terhadap musuh sekalipun harus diperlakukan secara adil.”

Menurut John Rawls, ada tiga prinsip keadilan, yakni: 1) kebebasan yang sama sebesar-besarnya; 2) perbedaan, dan 3) persamaan yang adil atas kesempatan. Dalam pelaksanaanya, menurut Rawls, tidak semua prinsip-prinsip keadilan Rawls ini dapat diwujudkan secara berasamaan, sebab dapat saja prinsip-prinsip tersebut berbenturan satu dengan lainnya. Untuk pelaksanaan ketiga prinsip ini, Rawls menganjurkan adanya prioritas-prioritas. Karenan itu, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan.

Untuk Indonesia sendiri, teori keadilan bukan suatu yang asing.  Sebab, secara jelasterdapat frasa “adil” dapat kita temukan di dalam rumusan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.  “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Untuk menjalankan sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan secara baik dan keadilan, maka dibutuhkan hadirnya seorang nahkoda yang bernama pemimpin. Pemimpin itu tidak memerintahkan keunggulan, melaikan membangun keunggulan. Untuk mencapai keunggulan seseorang harus mengawali dengan menjadi pemimpin yang baik. Keunggulan dimulai dengan membangun kepemimpinan yang baik, berkarakter kuat, yang terlibat dalam keseluruhan proses kepemimpinan.

Untuk melahirkan seorang pemimpin yang tangguh, terdapat empat jenjang kepemimpinan yang secara umum dijalani seorang calon pemimpin, yakni melalui: 1) Penunjukan (kedudukan); 2) kemudian mengembangan diri, 3) Bertumbuh, dan 4) Berwibawah.

Terkaitan dengan butir pengembangan diri, benrtumbuh dan berwibawah di atas, tentu terbuka peluang bagi organisasi profesi kesehatan untuk memiliki “Intitusi Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan” sendiri. Tujuannya, agar terbina calon-calon pemimpin yang handal, memilik keterampilan memimpin dan manajerial serta memiliki wawasan yang jauh dan luas di bidang kesehatan.

 

Soetomo (Dr. Soetomo) (buku: “Kenang-Kenangan Dokter Soetomo.”):

“Pemimpin yang berhasil dalam kepemimpinannya adalah pemimpin yang menghasilkan pemimpin baru, bukanlah pemimpin. Pemimpin semacam itu telah kandas dengan pimpinan.”

Napoleon Bonaparte:

“Kalau Anda berperang jangan melihat berapa jumlah tentara musuh, tetapi lihatlah siapa jenderalnya. Kalau kita kalahkan jenderalnya, kalahkan seluruh pasukannya.”

Prof. F. A. Moeloek:

“Ada ribuan persoalan Bangsa namun tidak mungkin bisa dikerjakan satu persatu. Kita harus cari persoalan pokoknya yang bila itu dapat diselesaikan maka persoalan yang lain dapat ikut terselesesaikan. Apa Itu ? Leadership/kepemimpinan.”

 

Sebagai catatan akhir:

  1. Bila ingin perkuat ketahanan nasional maka tingkatkanlah derajat kesehatan masyarakat
  2. Derajat kesehatan dapat meningkat bila sistem kesehatan dibuat  dan berjalan dengan baik
  3. Sitem kesehatan yang baik adalah yang setara dengan sistem lain dan terkoneksi antara subsistem satu dengan lain dan terhubung dengan sistem-sistem lain di bawah suprasistem ketahanan nasional.
  4. Sistem Kesehatan Nasional harus diregulasi dalam bentuk undang-undang agar setara dengan sistem lainnya.
  5. Di tangan pemimpin berkarakter, adil, memiliki wawasan dan kemampuan memimpin Sistem Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan itu dapat berjalan dengan baik.
  6. Setiap organisasi profesi di bidang kesehatan memiliki “Intitusi Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan”

 

Semoga rangkuman diskusi ini bermanfaat.

Salam Sehat Indonesia.