MKEK PB IDI dan MAKERSI Mengadakan Simposium Bersama

MKEK PB IDI dan MAKERSI Mengadakan Simposium Bersama

16 December 2013 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


MKEK PB IDI dan MAKERSI Mengadakan Simposium Bersama

IMG_6982 edit“Simposium dan rapat yang diadakan ini diharapkan menjadi tonggak pertama kerjasama yang intensif antara Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) dan Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI). Juga dengan pihak industri farmasi yang pada simposium kali ini International Pharmaceutical Manufacture Group (IPMG). Kami sepakat turun tangan bersama & bersinergi menegakkan aturan dan kode etik di wilayah dan kewenangan kerja masing-masing demi menjawab harapan publik terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan professional,” tutur Ketua MKEK PB IDI, Dr. Prijo Sidipratomo, SpRad (K) dalam jumpa persnya pada acara Simposium Bersama “Etika Dokter dan Rumah Sakit” di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan Jakarta Pusat (15 Desember 2013).

Acara di moderator oleh Prof. dr. Ali Sulaiman, PhD, SpPD, KGEH, dan sebagai pembicara antara lain, sesi pertama, sebagai pembicara Dr. med. dr. Frans Santosa, SpJP telah memaparkan  “Memegang Teguh Komitmen untuk Menjunjung Tinggi Etika Profesi Kedokteran,” dr.Sutedjo, SpS (K) memaparkan “Peran MKEK PB IDI, MKEK IDI Wilayah & Cabang: Inisiatif, Preventif, & Menindaklanjuti Pengaduan Etika,” : Prof. Dr. Sjamsuhidajat, SpB (K) memaparkan tentang “Profesionalisme & Nilai Luhur Profesi Dokter”, dan dr. Luthfi Mardiansyah (Dirut IPMG) memaparkan tentang “Tantangan Menegakkan Kode Etik Indusri Farmasi”.

Sesi kedua, dimoderatori oleh Dr. dr. Faisal Baraas, SpJP (K) dan sebagai pembicara, Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, SpF(K), SH, MSi, DFM yang memaparkan tentang “Tantangan Etikolegal dalam era BPJS/SJSN”, Dr. Sintak Gunawan, MA yang memaparkan tentang “Peran & Manajemen MAKERSI dalam Mengawal Kode Etik Rumah Sakit,” Dr. dr. Nurdadi Saleh, SpOG (K) memaparkan tentang “Penguatan Peran PDSp & Dewan Etika PDSp: Peran POGI Menurunkan Angka Kematian Ibu & Membina Etika Anggotanya “ .

Prijo mengatakan dalam pertemuan ini juga,  bersepakat akan melanjutkan dengan pertemuan rutin 2 kali pertahun antara MKEK PB IDI, Makersi, dan stakeholder pelayanan kesehatan lainnya, dengan selalu mengundang rekan-rekan pers. Pada pertemuan ini mefokus membahas dua isu besar.

Isu pertama, kata Prijo adalah kecondongan merebaknya defensive medicine. Defensive medicine adalah suatu pendekatan medis yang mengutamakan keselamatan tenaga kesehatan dari ancaman tuntutan hukum. Hal ini menjadikan tenaga kesehatan melakukan aktivitas dan tindakan yang sesungguhnya tidak teramat perlu, demi keselamatannya dari ancaman tuntutan hukum. Misalnya sebelum operasi, diperiksa segala macam fungsi organ, melebihi standar yang sekarang. Atau yang semestinya masih bisa menunggu partus normal atau tindakan medis lain yang tanpa operasi, dokter akan meminta langsung saja dioperasi. Atau setiap keluhan nyeri kepala dilakukan MRI atau CT Scan otak dan setiap nyeri perut atau kembung dilakukan endoskopi, dan sebagainya.” Atau pasien yang semestinya cukup dirawat di kamar rawat inap biasa tetap tidak dipindahkan dari ICU. Di Amerika Serikat misalnya, pendekatan ini terjadi, mulai tahun 1990-an bahkan hingga kini,” tutur Prijo.

Defensive medicine saat ini menjadi wacana serius di tenaga kesehatan dan RS di Indonesia pasca kasus pemidanaan dokter Ayu di Manado yang tetap didakwa pidana meskipun telah diperiksa di internal profesi kedokteran dan dinyatakan tidak bersalah dari sisi etika maupun prosedur. Penerapan defensive medicine sejatinya semua pihak kalah. Dokter kalah karena tak bisa independen akibat dihantui pemidanaan. RS kalah terutama jika mengelola pasien asuransi/jaminan karena seluruh layanan menjadi berbiaya tinggi dan berisiko tidak ditanggung asuransi/jaminan. Pemerintah pusat dan daerah kalah karena estimasi pembiayaan menjadi membengkak berisiko berhutang lebih besar lagi kepada RS yang ikut sistem jaminannya. Serta pasien dan masyarakat kalah dengan tanggungan biaya kesehatan menjadi berlipat-lipat lebih tinggi. “Demi masyarakat, untuk menghindari penerapan defensive medicine ini MKEK PB IDI dan Makersi membuat imbauan bersama kepada seluruh dokter dan RS agar pendekatan defensive medicine dihindarkan. RS juga diharapkan memberi kewenangan yang leluasa sekaligus perlindungan bagi dokter yang melakukan tugasnya secara memadai selama mengikuti standar operasional layanan kesehatan yang berlaku,” tuturnya.

Isu kedua, kata Prijo adalah menertibkan kerjasama dokter-RS-industri farmasi. Kami sadar, ujar Prijo, karena masyarakat jelas tak menyukai hal yang sering di media sosial disebut sebagai kolusi dokter-farmasi. Masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri dokter ditemui medical representative (medrep) yang mempromosikan produk yang dijualnya. Namun masyarakat perlu memahami bahwa tidak berarti pertemuan dokter dengan medrep itu berarti kolusi sebagaimana halnya masyarakat menonton tayangan iklan di televisi tak berarti pasti membeli produknya meski hafal merek & kegunaannya. Tetapi memang sebaiknya pertemuan seperti ini di depan pasien semestinya dihindari dan membutuhkan komitmen kuat semua pihak untuk benar-benar mencegahnya dengan penegakan aturan. Hal lain yang perlu dicegah dan banyak tidak diketahui publik adalah kesewenang-wenangan industri farmasi melambungkan harga produknya demi keuntungan sebesar-besarnya hingga harga obat di Indonesia tak wajar (termasuk paling tinggi di Asia Tenggara) serta kolusi antara industri farmasi dengan direksi/RS sebagai instansi fasilitas layanan kesehatan.

Namun di sisi lain, kata Prijo, kerjasama antara farmasi, RS, dan dokter adalah keniscayaan dan tak mungkin terhindarkan. Menjadi keseriusan semua pihak untuk membingkainya hanya pada yang positif. Farmasi di satu sisi sebagai industri yang menginginkan produknya terjual. RS sebagai fasilitas layanan kesehatan, pasti bersentuhan dengan farmasi untuk melakukan stok produk obat dan juga bersentuhan dengan dokter sebagai tenaga profesi yang bekerja. Sebagian besar obat berlabel biru atau merah yang berarti terbelinya produk itu harus dengan resep dokter. Sehingga ada motif ekonomi dari farmasi supaya terjual produknya melakukan kerjasama dengan RS dalam pengadaan produknya dan dokter sebagai penentu yang akan menuliskan produknya di resep. Motif ekonomi ini jika dibenturkan dengan aturan yang tidak realistis akan menemukan jalan untuk dikhianati.

Oleh karena itu, kata Prijo seluruh pihak harus sinergis tanpa mengabaikan realitas yang ada dalam menegakkan aturan sehingga kerjasama yang ada tidak boleh mempengaruhi independensi farmasi sebagai profesi, RS sebagai fasilitas layanan kesehatan, dan dokter sebagai profesi yang kesemuanya punya kode etik dan keluhuran nama baik profesi yang harus dijaga. Kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki) pasal 3 tentang kemandirian profesi telah memberi pagar kerjasama dokter dengan farmasi. Batas-batasnya diatur cukup rinci sehingga Kodeki ini perlu dijadikan pegangan dan dihormati oleh seluruh stakeholder kesehatan Indonesia.

Dalam konteks penegakan aturan dan kode etika, tak mustahil ke depan jika ditemukan kerjasama yang menyimpang dari kesepakatan, seluruh pihak yang terlibat akan menghadapi mahkamah etikanya masing-masing. Karena tidak adil jika hanya satu pihak saja yang ditegakkan aturan sementara pihak lain tak diinvestigasi. Sehingga jika ada satu kasus misalnya dokter difasilitasi RS membuat kolusi dengan industri farmasi di luar koridor kerjasama yang ditetapkan, aduan dan pemeriksaan akan dijalankan simultan oleh ketiga mahkamah etika terkait. Dokter yang menyimpang menghadapi pemeriksaan di MKEK, RS yang menyimpang diperiksa oleh Makersi, serta industri farmasi yang menyimpang diperiksa oleh mahkamah etikanya juga secara simultan dan diberi sanksi sesuai ketentuan. Bahkan bukan tidak mungkin ke depan dibuat suatu mahkamah bersama.