Vaksin Palsu, IDI Serahkan Kepada Pihak Berwajib Jika Ada Dokter Terlibat Peredaran

Vaksin Palsu, IDI Serahkan Kepada Pihak Berwajib Jika Ada Dokter Terlibat Peredaran

16 July 2016 | Posted in berita-lengkap, news-nasional


Ilham-Oetama-Marsis-1-1Dengan diumumkannya hasil investigasi Kementerian Kesehatan RI bersama Bareskrim POLRI semakin memperjelas keberadaan vaksin palsu yang beredar serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Meski kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua yang anaknya telah di vaksin di tempat-tempat tersebut, tanggung jawab pemerintah tentunya tidak berhenti. Perlu ada langkah lebih lanjut untuk anak-anak yang terbukti menerima vaksin palsu.

 

Dari sekian tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim POLRI, terdapat informasi tersangka baru yang berprofesi sebagai dokter. Menyikapi hal ini, Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan bahwa tetap mendukung penegakan hukum oleh Bareskrim POLRI. “Pemberitaan tentang vaksin palsu yang mengarah kepada dokter sebagai pelaku telah menimbulkan ketidaknyaman di kalangan dokter. Perlu dipertanyakan apakah memang dokter terlibat  peredaran vaksin palsu tersebut? Atau jangan-jangan dokter dan faskesnya juga menjadi korban? Karena di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik spesialis, seharusnya dokter tidak terlibat dalam pengadaan obat maupun alat, ada mekanisme internalnya dan ada penanggungjawabnya,”  Prof.Marsis.

 

“Jika ada dokter yang diduga terlibat langsung dalam peredaran atau dengan sengaja memberi vaksin palsu maka IDI menyerahkan prosesnya kepada pihak berwajib. Untuk hal-hal yang bersifat tindak pidana umum, IDI tidak akan memberikan pendampingan kepada anggota. Bantuan hukum menjadi kewajiban dari institusi di mana yang bersangkutan bekerja. Jika yang bersangkutan berpraktik mandiri atau perorangan, dan dengan sengaja memberikan vaksin palsu yang telah diketahui sebelumnya, maka menjadi tanggung jawab pribadi sang dokter. Sedangkan di internal, anggota dapat diberikan sanksi etik jika terbukti,” tambah beliau. (MP)