PB IDI, KKI dan PDGI Gugat UU Tenaga Kesehatan di MK

PB IDI, KKI dan PDGI Gugat UU Tenaga Kesehatan di MK

3 August 2015 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_2764 edit

Profesi itu harus mempunyai organisasi profesi, kemudian mempunyai pendidikan yang berjenjang, memiliki uji kompetensi, pendidikan berkelanjutan, memiliki lisensi. Karena itu para dokter sebelum berpraktek harus mengikuti uji kompetensi. Mendapatkan sertifikat kompetensi kemudian baru mendapatkan surat registrasi, baru mendapatkan  surat izin praktek, baru bisa praktek. “Jadi ini aturan-aturan yang ada dan kalau disamakan dengan yang lain tentu tidak bisa sama, “ ujar Ketua Umum PB IDI – Dr. Zaenal Abidin, SH, MH dalam jumpa pers pada acara Panggilan Sidang Terhadap Pengurus Besar IDI (PB IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada (30/7).

Dr. Zaenal menambahkan bahwa  profesi itu harus memiliki otonomi dalam bekerja, memiliki kode etik dan kode etik itu wajib hanya dibuat oleh profesi, tidak boleh bercampur tangan yang lain. Itu merupakan bagian dari standar profesi dan kemudian profesi itu harus dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak diatur oleh suatu kekuasaan tertentu.

Oleh Karena itu, kata Zaenal, bahwa IDI mengutip pandangan Mr. Linen – Guru Besar Hukum dari Belanda bahwa ada 4 standar profesi bagi suatu profesi yang harus dibuat oleh profesi itu sendiri, yaitu : pertama, standar Pendidikan, Standar pendidikan itu dibuat oleh Profesi kemudian dari standar pendidikan lahir standar kompetensi dan dari standar kompetensi ada uji kompetensi, yang bisa menguji kompetensi adalah profesi itu sendiri tidak mungkin yang lainnya. “Itu adalah kewenangan dari profesi,” ujar Zaenal lagi.

Ketiga, membuat Standar pelayanan untuk melakukan praktek profesi, karena tidak bisa praktek dengan baik, kalau tidak ada standar pelayanannya. Keempat adalah standar etik dalam bentuk kode etik, itu yang mutlak dibuat oleh profesi dan tidak bisa diserahkan orang lain

“Jadi sudah jelas pengaturan keempat standar ini adalah kewenangan Profesi. Jadi kalau Undang-Undang (UU) Tenaga Kesehatan ini disahkan dan kita mengikuti dengan baik maka jelas bagi kita profesi adalah mengalami kerugian, ujarnya.

“Kami sebagai Profesi Kedokteran dari awal dikatakan tidak setuju dengan UU tersebut, belum lagi tidak diamanahkan oleh UU kesehatan untuk mengatur tenaga medis, dokter dan dokter gigi.  Disitu mengatur hanya perencanaan sampai pendayagunaan dan pembinaannya. Diluar itu tidak disuruh mengaturnya. Jadi termasuk tidak disuruh mengamputasi konsil kedokteran,” ujar Zaenal.

Jadi mengamputasi tidak ada perintah dari UU kesehatan untuk melakukan itu, karena UU tenaga kesehatan bukan UU pengamputasian Konsil kedokteran. “Dari dulu saya mengtakan bahwa itu melebihi kewenangannya Seharusnya membuat UU itu memahani empat cara pembuat UU. Hanya membuat dan mengatur apa yang diperintahkan oleh peraturan yang memerintahkannya dan tidak melebihi itu. Kalau itu di patuhi tidak ada terjadi seperti ini,” pungkas Zaenal lagi.

Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Kosntitusi menerima gugatan uji materiil terhadap UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini  telah dilaksanakan pada Kamis (30/7) pukul 11.20 WIB oleh panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Dihayat, beresama anggota Hakim Konstitusi- Aswanto dan Hakim Konstitusi -Manahan MP Sitompul.

Norma-norma yang diajukan oleh Pengurus Besar IDI (PB IDI) yang diwakili oleh Ketua Umum PB IDI – Dr. Zaenal Abidin, SH, MH, dan Prof. Dr. Hermani Kalim MPH, SpJP (pemohon I); Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI)  di wakili oleh Drg. Farichah Hanum, M.Kes, Drg. Wiwik Wahyuningsih, MKM, Prof. DR. Drg. Latief Mooduto MS, SpKG (Pemohon II); Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diwakili oleh Prof. DR. Dr. Bambang Supriyatno, Sp.A, DR. Dr. Sukman T Putra, SpA, Prof. Dr. I. Oetama Marsis, SpOG (Pemohon III), Dr. Mohammad Adib Khumaidi, SpOT (Pemohon IV); Salamuddin, S.E (Pemohon V) yang masing-masing mempunyai kepentingan atas kompetensi dan indepensi  profesi medis dalam menjalankan praktik kedokteran.

Para pemohon menilai telah terdapat kesalahan konsepsional dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut para pemohon UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dari tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Para pemohon mencontohkan bahwa seorang dokter gigi memiliki kewenangan dan kompetensi yang berbeda dari seorang teknisi gigi.

Ketentuan lain dalam UU Tenaga Kesehatan yang juga digugat oleh para pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Para pemohon menilai peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI telah menurunkan derajat para dokter. Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Para pemohon menilai, KTKI sebagai pengganti Konsil Kedokteran Indonesia telah kehilangan independensinya sebab saat ini KTKI tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melainkan melalui Menteri Kesehatan.

Dengan mengajukan permohonan uji materi ini, pemohon berharap agar ketentuan yang mengatur mengenai frasa “tenaga medis” dinyatakan bertentangan dengan UUD45 apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis” demikian juga dengan frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.”