PB IDI Meminta Pemerintah Naikkan Insentif Dokter

PB IDI Meminta Pemerintah Naikkan Insentif Dokter

3 November 2014 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional



DSC_3850 edit 2

 

Mukernas IDI XX di Mataram baru saja usai, Panitia Mukernas telah menetapkan sebagai Rekomendasi untuk diserahkan ke Pemerintah Indonesia. Salah satunya PB IDI menetapkan bahwa perlu adanya sinkronisasi antara PB IDI, Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan mungkin juga dengan BPJS terkait distribusi dokter dan dokter spesialis dengan mengedepankan : Pertama. rasio penyebaran dokter berdasarkan kepadatan dan jumlah penduduk serta jumlah kebutuhan dokter. Kedua. kesiapan tenaga dokter terhadap situasi daerah penempatan. Ketiga, jaminan pendapatan hidup layak, jaminan kesehatan, akses komunikasi, dll serta keempat tunjangan daerah berdasarkan tingkat ke-ekonomian daerah.

Untuk menjamin pendapatan hidup yang layak tenaga dokter, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr Zainal Abidin, MH meminta agar pemerintah menaikkan insentif dokter untuk menarik minat tenaga kesehatan itu mengabdi di daerah.

“Sebab, jika tidak ada perubahan, maka akan sulit melihat ada pemerataan dokter di Indonesia,” kata Zainal Abidin belum lama ini di Jakarta.

Menurut Zaenal, sebenarnya IDI telah meminta agar pemerintah menaikkan iuran pelayanan kesehatan di semua rumah sakit, termasuk puskesmas. “Ini sebagai konsekuensi agar para dokter bisa turun ke daerah,” katanya.

Zaenal mengatakan dalam memberikan pelayanan primer kepada masyarakat, seorang dokter ataupun rumah sakit termasuk puskemas mampu membiayai seluruh operasional pelayanan rumah sakit.

Belum lagi, kata Zaenal, persoalan tersebut ditambah dengan masih kurangnya puskemas yang ada di seluruh daerah di Indonesia. “Saat ini saja puskemas kita masih dibawah 10 ribu unit. Itu pun masih kurang, karena jika melihat rasio semestinya puskemas kita 40 ribu unit baru bisa melayani kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, menurut dia, dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah tentunya tidak mungkin hanya akan melibatkan dokter pemerintah, kalau tidak dibantu oleh dokter praktek yang melakukan pelayanan kesehatan di klinik.

“Itu pun kalau semua pelayanan dokter itu dapat ditanggung pemerintah, tetapi tidak semua dokter yang ada berstatus pegawai negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika saat ini iuran pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berkisar Rp17 ribu, akan sulit para dokter untuk mengabdi di daerah. Karena idealnya kata Zainal Abidin iuran pelayana kesehatan berada di kisaran Rp20-30 ribu.

“Tidak mungkin dokter datang ke daerah kalau dia tidak bisa hidup di tempatnya bertugas,” ujarnya.
Zaenal  menambahkan, dalam hitung-hitungan IDI, penghasilan dokter Rp12-15 juta

Lain lagi jika persoalan dokter ini diangkat menjadi pegawai pemerintah tetapi itupun pemerintah bisa menjanjikan semua dokter diangkat menjadi pegawai negeri.

Namun, kalaupun, pemerataan dokter didaerah belum bisa dilakukan. IDI menjamin akan para dokter di seluruh Indonesia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.