PB IDI Mengadakan Diskusi Perbaikan JKN dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi Faskes

PB IDI Mengadakan Diskusi Perbaikan JKN dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi Faskes

7 February 2017 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_0752 edit 2

Dokter dan profesi lainnya kurang mampu menjalankan standar profesi karena ketidakcukupan tarif. Setiap kekurangan pelayanan akan berdampak kepada peserta yaitu peserta biologis, sosiologis, ekonomi dan hukum. Faskes  yang dinyatakan mampu meraup keuntungan dari JKN perlu mempublikasikan sumber keuntungan sesungguhnya yaitu tarif INA CGs/kapitasi atau dari sumber lainnya, terutama swasta.

BPJSK sebagai single payer memiliki daya tawar yang tinggi terhadap tarif sehingga BPJS K dapat menggunakan power ini untuk menegosiaasikan tarif (kebijakan tarif) dengan sewenang-wenang.

Demikian dikatakan  DR. Dr. Mahlil Ruby, MKes Staf Ahli GIZ Social Protection Program untu DJSN dalam acara Diskusi Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi Faskes pada (3/2) bertempat di Hotel Grand Cemara Jakarta Pusat.

Dr. Mahlil dalam diskusinya mengusulkan agar organisasi profesi bersama dengan masyarakat LSM, Media dan DJSN untuk melakukan advokasi kepada presiden dan otoritas anggaran seperti DPR, Kemenkeu dan BAPPENAS.

Mahlil juga mengusulkan, agar disiapkan data dan fakta yang berhubungan dengan penyelenggaraan JKN terutama dampak kepada peserta.  Juga dorong earmak cukai rokok kepada JKN untuk membiayai JKN agar rakyat mendapat pelayanan yang adekuat.

Selain itu agar seluruh organisasi profesi menyiapkan remunerasi yang layak untuk tiap profesi  agar remunerasi menjadi cost dalam tarif Kapitasi dan INA CBGs yang layak.

Juga perkuat masing-masing anggota profesi dalam hal manajemen mutu dan biaya pelayanan JKN.

Turut berbicara Prof. DR. Dr. Hasbullah Thabrany dari Konsultan Dewan Jaminan Sosial Nasional.