Pita Hitam untuk Tolak Kriminalisasi Dokter IDI Cab Banyumas

Pita Hitam untuk Tolak Kriminalisasi Dokter IDI Cab Banyumas

29 November 2013 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


IDI Banyumas

Kasus penahanan Dr Dewa Ayu Sasiary Prawani SpOG oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menimpulkan reasi dokter di sejumlah daerah. Di Banyumas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengecam penahanan tersebut. Mereka menolak kriminalisasi dokter. Mereka juga menggelar doa bersama dan mengenakan pita hitam di lengan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banyumas, dr Untung Gunarto SpS menegaskan, dokter Banyumas menolak adanya kriminalisasi dokter. Hal tersebut dikemukanan dr Untung usai melakukan koordinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Rabu (20/11) kemarin.

Selain menolak kriminalisasi, dokter di Banyumas juga mendorong masyarakat mempelajari kerja dokter. Menurutnya, dalam menilai kinerja dokter harus melihat dari proses yang dilakukan, bukan dari hasil yang didapatkan. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga menghimbau kepada dokter di Banyumas untuk tetap profesional. “Pertemuan kami, menghasilkan tiga point tersebut,” terangnya.

Namun, menurut Untung, dokter di Banyumas tidak akan melakukan aksi demo maupun orasi di tempat umum. Mereka memilih melakukan penolakan terhadap kriminalisasi di Banyumas dengan membuat tulisan baik di media maupun akun sosial. “Kami hanya menulis di beberapa akun sosial atau media untuk menyampaikan wujud penolakan yang kami lakukan,” terangnya.

“Selain doa keprihatinan, kami juga menggunakan pita pitam selama tiga hari yakni Selasa (19/11), Rabu (20/11) dan Kamis (21/11),” katanya.

IDI Cabang Banyumas, sangat menyanyangkan keputusan dari Mahkamah Agung untuk menahan Dr Dewa Ayu. Padahal Dr Dewa Ayu dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Menurut Ketua Komisaris POGI, Daliman SpOG prosedur yang dilakukan Dr Dewa Ayu telah sesuai. Dijelaskan dia, pasien rujukan dari puskesmas tersebut sudah mengalami proses persalinan lama. “Proses persalinan lama jika, proses persalinan sudah melebihi 18 jam,” terangnya.

Selain proses persalinan lama, pasien juga mengalami gawat janin dimana janin yang berada dalam kandungan mengalami kekurangan oksigen. Menurut prosedur dengan mengambil keputusan untuk melakukan caesar adalah keputusan yang tepat. Dikatakan Daliman jika tidak melakukan caesar kemungkinan besar bayi yang ada dalam kandungan akan meninggal karena kekurangan oksigen. “Prosesnya sudah benar, kalau tidak caesar malah bisa menyebabkan kematian pada bayi. Hal itu malah menyalahi prosedur, ketika tidak melakukan operasi,” terangnya.

Masalah kematian yang menimpa pasien, dr Daliman menambahkan hal itu dikarenakan sesuatu di luar proses operasi. Berdasarkan otopsi yang dilakukan didapatkan hal yang menyebabkan kematian pada pasien dikarenakan terjadi emboli. Emboli merupakan masuknya gas ke dalam pembuluh darah kemudian menuju jantung yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Dokter Daliman menegaskan, emboli tersebut merupakan kejadian yang tidak dapat diduga dan juga dicegah. “Bahkan untuk di negara modern pun yang memiliki alat lengkap, 80 persen kematian disebabkan oleh emboli,” terangnya.

Sementara itu, tindakan berbeda dilakukan puluhan dokter di Purbalingga. Rabu (20/11) siang, mereka berkumpul di Plasa Barat Alun- alun Purbalingga. Tidak kurang dari 90 dokter se Purbalingga, siang itu menggelar aksi solidaritas atas kasus dr Dewa Ayu Sasiary Prawani SpOG.

Ketua IDI Cabang Purbalingga, dr H Sri Wahyudi mengatakan, aksi itu bentuk keprihatinan nasional atas nasib rekan sejawat yang dinilai melakukan tindakan tidak sesuai prosedur. Sehingga, kasus itu berlanjut sampai Mahkamah Agung dan dinyatakan bersalah. “Ini bentuk keprihatinan terhadap apa yang menimpa sejawat kami di Menado. Kematian dalam satu tindakan operasi adalah risiko penanganan medis sehingga tidak seharusnya dikriminalisasikan,” jelasnya, Rabu (20/11) kemarin.

Pihaknya mendesak agar Mahkamah Agung meninjau ulang putusan kasasi yang dinilai mengkriminalisasi profesi dokter. Masing- masing yaitu dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendy Siagian dan Hendry Simanjuntak. Wahyudi mencontohkan, seorang dokter tidak ada yang menginginkan pasiennya meninggal. Justru yang ada melakukan upaya hingga optimal agar pasien bisa sembuh maupun diatasi

Usai melakukan orasi, para dokter membagikan seruan dan bunga kepada penggunan jalan di seputar alun- alun. Saat semua selesai, para dokter itu kembali kepada tugas masing- masing sesuai bidangnya dan tempat kerja. Tidak ada pasien yang terlantar karena aksi ini. Kita sudah perhitungkan,” tegasnya.

Hingga dua hari kedepan, pita hitam juga harus melingkar di lengan kanan dokter itu. Yaitu sebagai wujud solidaritas dan berduka atas kejadian itu. Aksi damai itu mendapat penjagaan polisi karena menggunakan fasilitas umum.

IDI juga terus melakukan upaya untuk membebaskan dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, SpOG. Kamis (21/11), IDI menyambangi Komisi IX DPR RI untuk meminta dukungan dalam penanganan kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dr Ayu beserta dua rekannya, dr Hendy Siagian, SpOG dan dr Hendry Simanjuntak, SpOG.

Ketua PB IDI, Zaenal Abidin, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja datang untuk meminta dukungan pada Komisi IX DPR RI terkait kasus dokter Ayu. Selain itu, IDI juga merasa perlu datang ke DPR untuk menjelaskan lebih detail kasus yang terjadi secara langsung untuk menampik adanya ketimpangan dalam berpihak pada rekan sejawat.

Senada dengan Zaenal, Ketua PB POGI, dr Nurdadi Saleh, SpOG yang datang bersama dengan rombongan IDI mengatakan dukungan dari anggota dewan dirasa sangat penting. Menurutnya, jika anggota dewan ikut serta dalam menyuarakan dukungan terhadap penolakan kriminalitas terhadap tenaga kesehatan, pihak hakim dan jaksa juga akan hat-hati dalam mengambil keputusan. “Dewan ini “sakti”, coba siapa yang berani melawan,” kata Nurdadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX di Gedung DPR/ MPR, kemarin.
Menanggapi laporan IDI, anggota Komisi IX memberikan sinyal positif untuk ikut menjembatani kasus dokter yang terjadi 2010 lalu. “Sudah merupakan tugas kami untuk mengawasi mitra kerja kami dan kami juga harus mensejajarkan tanpa memihak,” Ujar Nova Riyanti Yusuf usai memimpin RDP kemarin.

Dalam kasus ini, kata dia, dapat dilihat bahwa memang tidak bisa disalahkan jika dokter tidak dapat menyelamatkan nyawa sang pasien. Sebab, perjanjian dokter dengan pasien adalah perjanjian pengupayaan atau usaha maksiamal bukan perjanjian hasil. “Sehingga tidak dibenarkan jika dokter yang gagal menyelamatkan nyawa pasiennya dikatakan membunuh,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Lebih jauh perempuan yang akrab disapa Noriyu ini menjelaskan, pembelaan atas kasus dr Ayu dan dua rekannya ini bukan merupakan bentuk pilih kasih atau sejenisnya. Karena embuli yang terjadi memang tidak bisa diprediksi dan memang sulit diatasi. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ahli forensik yang ikut dalam RDP kemarin sore itu.

Noriyu memandang perlu adanya perlindungan hukum yang pasti untuk para dokter ini. oleh karenanya, Komisi IX akan menjembatani adanya rapat kerja gabungan dengan Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta anggota Komisi III DPR Ri untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Selain membahas masalah tersebut, akan dibahas juga mengenai bentuk perlindungan hukum nantginya untuk para dokter saat menjalankan tugasnya.
“Nanti kita dengar pendapat para ahli hukum juga. Perlindungan ini perlu, bisa bahaya kalau seluruh dokter akhirnya takut untuk melakukan praktek terutama dalam BPJS tahun depan,” ungkap perempuan kelahiran Palu tersebut.

Saat ini, dr Ayu sudah berada dalam rutan Malendeng, Manado. Sementara kedua rekannya masih masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) pihak berwajib. Mengenai kedua dokter yang buron, Ketua Divis Pembelaan Anggota Biro Hukum/ Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI, dr H. N. Nazar SpB.M.H mengatakan kedua dokter tersebut bukan sedang melarikan diri. Namun keduanya tengah melakukan tugas mereka sebagai dokter di daerah Ternate dan Sorong. “Mereka tidak sembunyi. Mereka sedang bertugas, satu di Ternate, satu di Sorong,” jelas Nazar.

Sementara itu, menanggapi kasus yang dialami dr Dewa Ayu Sasiary Prawani atau dr Ayu, Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa hakim Mahkamah Agung (MA) memiliki pertimbangan lain. Pertimbangan tersebut adalah ditemukannya bukti bahwa dr Ayu tidak melakuka prosedur standart tertentu yang ditetapkan dalam peraturan medis.
“Mungkin dalam kasus tersebut, dr Ayu tidak meminta izin kepada pihak keluarga korban sebelum melakukan tindakan medis lanjutan,” kata Taufiq kepada Jawa Pos kemarin (20/11).
Taufiq menjelaskan bahwa dalam kasus pidana yang melibatkan oknum dokter, hampir selalu muncul kontroversi terhadap putusan hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) maupun di MA. “Pelaksanaan putusan medis memang agak ruwet. Karena harus ada bukti-bukti yang cukup meyakinkan untuk menjatuhkan sanksi,” ujar dia.

Seharusnya, menurutnya, sebelum kasus dugaan malpraktek yang melibatkan dr. Ayu dan dua dokter lainnya, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian dituntut secara hukum, Dewan Etik Dokter harus dilibatkan. “Harus ditemukan dulu kesalahannya oleh Dewan Etik Dokter,” ucap dia.

Selain itu, putusan MA yang mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), adalah berdasar dari ditemukannya bukti adanya kesalahan prosedur penanganan pasien. “Jadi bukan karena kasus meninggalnya pasien, karena semua tahu siapapun dokternya pasti si pasien tetap meninggal berdasarkan kondisi yang diketahui,” terangnya.

Hal itulah juga yang menyebabkan JPU meringankan tuntutannya kepada dr Ayu yang hanya 10 bulan kurungan. “Ini kan bukan kasus pembunuhan. Yang dipersoalkan adalah prosedurnya, jadi tidak ada hubungannya dengan tuntutan dari keluarga pasien,” pungkasnya.
Namun demikian, dia menambahkan bahwa pihak dr Ayu dapat melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) apabila ditemukan bukti baru (novum) bahwa dirinya telah mengikuti prosedur standar penanganan pasien.

Sementara itu, Taufiq juga mengkomentari putusan dari majelis hakim PN Manado yang sebelum dibatalkan oleh kasasi MA, telah membebaskan dr. Ayu dan dua rekannya dari seluruh tuduhan. “Itu kan tergantung keyakinan hakim. Mungkin hakim tersebut melihat bahwa tidak terjadi pelanggaran,” imbuhnya.