Rapat Kerja PB IDI Periode 2012 – 2015: “Agar Permasalahan yang Muncul dari Issu Strategis yang Berkenaan dari Hasil Muktamar, Maka Dapat Diturunkan Menjadi Program Kerja untuk Kepengurusan Tiga Tahun ke Depan”

Rapat Kerja PB IDI Periode 2012 – 2015: “Agar Permasalahan yang Muncul dari Issu Strategis yang Berkenaan dari Hasil Muktamar, Maka Dapat Diturunkan Menjadi Program Kerja untuk Kepengurusan Tiga Tahun ke Depan”

4 February 2013 | Posted in Berita, berita-lengkap


Rapat Kerja Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) merupakan langkah awal kinerja serta tindaklanjut pasca terbentuknya kepengurusan PB IDI Periode 2012 – 2015. Kegiatan Rapat Kerja PB IDI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan PB IDI No: 064/PB/A4/01/2013 tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Rapat Kerja PB IDI.

Rapat Kerja PB IDI berlangsung selama dua hari yang dimulai dari tanggal 1 sampai 2 Februari 2013 yang bertempat di Hotel Royal Kuningan Jakarta ini yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, serta dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum PB IDI, Dr. Zaenal Abidin MH.Kes.

Dalam sambutannya Dr. Mukti mengakatan, bahwa tujuan dari rapat kerja PB IDI adalah sebagai suatu forum untuk menyampaikan issu-issu strategis dari masing-masing kepengurusan. Maksudnya  dari tiga majelis seperti Issu Strategis dari Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI),  dan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK).

Raker ini juga berisi tentang informasi arah dan kebijakan profesi kedokteran di masa yang akan datang. Sekaligus bagaimana arah dan kebijakan di bidang kesehatan nasional  ke depan. “Sehingga kesemuanya akan menjadi bahan bagi pengurus untuk menyusun visi, misi, dan program kerja periode kepengurusan tahun 2012 sampai 2015,” ujar Dr. Mukti.

Dr. Mukti mengharapkan , dalam Rapat Kerja PB IDI ini agar permasalahan-permasalahan yang  muncul dari issu strategis yang berkenaan dari hasil muktamar, maka dapat diturunkan menjadi program kerja untuk  kepengurusan tiga tahun ke depan.

Sementara itu Ketua Umum PB IDI, Dr. Zaenal Abidin dalam sambutannya berharap agar pertemuan ini menjadi forum tukar pikiran dan tukar pengalaman yang bermanfaat. Juga agar dapat menghasilkan gagasan, pemikiran, inovasi yang kreatif untuk  meneguhkan komitmen dalam menyukseskan tujuan organisasi profesi IDI.

Secara garis besar Dr. Zaenal juga menekankan kepada yang hadir pada Rapat Kerja tersebut ada tiga hal, pertama dr. Zaenal menekankan, agar dari rapat kerja ini ada masukan tentang perencanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas profesi secara nasional serta berbagai solusi untuk mengatasi dan menyikapi berbagai permasalahan, tantangan dan isu yang terkait dengan bidang profesi kedokteran.

Kedua, agar rapat kerja ini mampu meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar bidang di lingkungan personalia PB IDI, antara personalia Pengurus Besar IDI dengan seluruh majelis, antara majelis maupun antara pengurus besar dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang sehingga tidak saling menyalahkan atau saling lempar tanggung jawab.

Ketiga, agar mampu memberikan masukan kepada penentu kebijakan di bidang pembangunan kesehatan pada seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah, serta sebagai leader bagi organisasi profesi lain yang terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat agar upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh pelaku pembangunan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan semakin optimal.

Dr. Zaenal juga menyinggung tentang masalah kesehatan nasional yang telah dicatat di Muktamar IDI di Makassar bulan November 2012 lalu yaitu: pertama, pelayanan kesehatan yang belum tersebar merata dengan mutu yang juga bervariasi. Banyak wilayah tanah air belum tersentuh pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas, terutama daerah kumuh perkotaan, pedalaman, serta pesisir dan pulau terpencil.

Kedua, sarana pelayanan kesehatan cenderung meninggalkan misi mulianya, yaitu misi kemanusiaan, kemudian beralih menjadi sangat komersial.

Ketiga, pembiayaan kesehatan masih menggunakan system out of pocket, sehingga hubungan dokter dan pasien rawab konflik.

Keempat, alokasi anggaran kesehatan di APBN dan APBD masih sangat rendah. Angkanya masih jauh dari apa yang diamanatkan undang-undang Pemerintah Daerah, yaitu 10% dari APBD.

Kelima, system pelayanan dan system pendidikan kedokteran masih berjalan sendiri-sendiri. Regulasinya pun berjalan sendiri, seolah tak ada kaitan antara proses pendidikan kedokteran dan kebutuhan pelayanan kedokteran yang ada di tengah masyarakat. Belum lagi biaya pendidikan dokter terbilang terlalu mahal.

Keenam, investasi yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan kedokteran belum sebanding dengan imbal jasa yang diterima oleh dokter ketika memberikan pelayanan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan profesionalnya, seorang dokter harus bekerja melebihi standar waktu kerja normal, yaitu 8 jam perhari (berpraktik pagi hingga larut malam). Keadaan ini dapat membahayakan pasien dan juga membahyakan diri dokter sendiri.

Ketujuh, masalah dokter asing yang akan masuk dan bekerja di Indonesia. Kedelapan, masalah penyakit menular-infeksi dan gizi kurang belum tuntas teratasi dengan baik, disisi lain penyakit gizi lebih dan penyakit tidak menular (degenerative) makin meningkat jumlahnya.

Kesembilan, masih rendahnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup sehat, terutama berkaitan kebiasaan merokok, masalah sampah dan persoalan kesehatan masyarakat laiinnya.

Kesepuluh, masalah organisasi IDI adalah lemahnya pendataan dan adanya Rencana Strategis dan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi yang dapat menjadi arahan organisasi di setiap jenjang  kepengurusan. Dan kesebelas masalah anggota, lebih banyak berkaitan etika moral dan kompetensi.

Selain itu dalam sambutannya Dr. Zaenal juga menyebutkan, bahwa gerakan pembaharuan yang dapat dilakukan oleh IDI, diantaranya melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat, misalnya mendorong memelo[ori kembali “gerakan revitalisasi posyandu” dan gerakan-gerakan lain dalam rangka menyelamatkan ibu dan anak, dan yang lebih ke hulu lagi adalah “mengasuh” kesehatan calon ibu sebagai upaya untuk mempersiapkan Generasi Emas Bangsa di masa mendatang.

Selanjutnya melakukan advokasi yang berkaitan dengan persoalan rakyat dan bangsa serta tentu saja masalah yang berkaitan dengan eksistensi anggota di dalam menjalankan pengalaman profesinya.

Rapat Kerja IDI di hadiri kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari Pengurus PB IDI dan Perwakilan Regional yaitu dari Maluku, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.