Sarasehan PB IDI “SJSN Harus Menjadikan Pelayanan Primer Sebagai Ujung Tombak”

8 March 2013 | Posted in Berita, berita-lengkap


Sarasehan:

“SJSN Harus Menjadikan Pelayanan Primer Sebagai Ujung Tombak”

Di Provinsi DKI Jakarta, telah diberlakukan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai kartu yang digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk berobat di sarana pelayanan kesehatan. Sekelumit permasalahan mendera program ini diantaranya kesiapan sistem pembiayaan, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang belum memadai. Pelaksanaan program KJS merupakan ukuran awal dalam pelaksanaan SJSN secara menyeluruh nantinya. Demikian dikatakan Dr. Zaenal Abidin, MH dalam acara Sarasehan SJSN: Anugerah Ataukah Musibah Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat (Lesson Learned Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2013 lalu di Gedung PB IDI Jl Samratulangi 29 Jakarta Pusat.

Diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Himne IDI serta Do’a, kemudian dilanjutkan dengan acara Sarasehan yang dipimpin oleh Moderator Dr. Daeng M Faqih, MH (Sekretaris Jenderal PB IDI). Dihadiri kurang lebih 150 undang diantaranya dari IDI Cabang, IDI Wilayah Jakarta, Fakultas Kedokteran, LSM, Instansi Pemerintah, Organisasi dan para wartawan.

Dalam acara tersebut sebagai pembicara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama, yang “Lesson Learned Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat”, Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan) yang membahas tentang “Implikasi SJSN Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat”, Ir Soepriyatno (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) yang membahas masalah “Peran Legislasi dalam Mengawali Standar Mutu Pelayanan Kesehatan di Era SJSN”, DR. Drs. Chazali Situmorang, Apt (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional) yang membahas masalah “Kesiapan Stake Holder Berkaitan Regulasi Pelaksanaan SJSN dan Implikasinya terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan”, dan DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes (Direktur Utama PT. Asuransi Kesehatan) yang membahas masalah “Kesiapan PT. Askes dalam Pelaksanaan SJSN Berkaitan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan.”

Dr. Zaenal menambahkan, bahwa keadaan semakin memburuk karena tidak adanya political will pemerintah dalam mendukung pelaksanaan SJSN. Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) telah mengirim surat kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tertanggal 6 Februari 2013 yang menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2014 sebesar Rp 16,07 trilyun bagi 86,4 juta jiwa atau sekitar Rp 15.500 per orang per bulan untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu masyarakat miskin.

Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan usulan tim pokja pelaksana BPJS yang terdiri dari berbagai sektor termasuk pakar asuransi serta pembiayaan kesehatan yaitu sebesar Rp 22.200,- per orang per bulan. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin yang dijamin menurun dari 96,4 juta jiwa menjadi 86,4 juta jiwa. “PB IDI berpandangan bahwa dengan alokasi iuran sebesar Rp 15.500 per orang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat miskin masih jauh dari harapan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta melalui program KJS melakukan uji coba pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Jakarta dengan premi Rp 23.000 per orang per bulan bekerjasama dengan PT Askes. Pola pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan dengan pola tarif yang didukung 297 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan dan 132 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Jumlah sasaran peserta mencapai 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiawa peserta Jamkesmas dan 3,5 juta jiwa warga dengan total anggaran yang disediakan untuk menunjang program ini mencapai Rp 1,2 trilyun.

Belajar dari pelaksanaan KJS, pemerintah harus menyiapkan pembiayaan dan pelayanan yang adekuat karena kedua hal tersebut harus seiring sejalan. Hal yang diharapkan adalah seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang menghadapi permasalahan akses pelayanan dan permasalahan biaya dalam pelayanan kesehatan sesuai amanat Undang-undang no. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-undang no. 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Oleh karena itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan yaitu: Pertama,  Mendorong persebaran Dokter Pelayanan Primer ke seluruh wilayah NKRI dengan pendekatan Public-Private Partnership.

Kedua, menata ulang sistem pelayanan kesehatan agar sejalan dengan jaminan kesehatan nasional, sehingga terbangun sistem rujukan dengan pelayanan primer sebagai ujung tombak pelaksanaan SJSN.

Ketiga, mengembangkan pelayanan primer dengan mewajibkan BPJS mengalokasikan 40-50% dana untuk pelayanan primer.

Keempat, mendorong tersedianya dan terselenggaranya standar pelayanan yang menjamin pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

Kelima, perlu dorongan politik (political will) pemerintah untuk mengalokasikan dana kesehatan sesuai dengan UU no. 36 Tahun 2009 yaitu 5% dari APBN dan 10% APBD.