Seminar Gangguan Kesehatan dan Pembiayaan Penyakit Terkait Rokok, Tanggung Jawab Siapa?

Seminar Gangguan Kesehatan dan Pembiayaan Penyakit Terkait Rokok, Tanggung Jawab Siapa?

14 November 2013 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


Seminar Gangguan Kesehatan dan Pembiayaan Penyakit Terkait Rokok,

Tanggung Jawab Siapa?

Hotel Manhattan, Jakarta, 31 Oktober 2013

 

Rangkuman Seminar:

IMG_5768 editMenurut Wamenkes Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, PhD, penanggulangan dampak tembakau/rokok harus bersifat komprehensif baik dari aspek promotif-preventif maupun aspek kuratif-rehabilitatif. Hal tersebut disebabkan karena besarnya gangguan kesehatan yang ditimbulkan rokok juga besarnya kerugian ekonomi yang disebabkannya, dimana pengeluaran akibat dampak tembakau/rokok secara makro ekonomi pada tahun 2010 mencapai Rp. 245,41 Triliun. Selanjutnya Ketua Umum PB IDI, dr. Zaenal Abidin, MH mengungkapkan bahwa biaya pengobatan dan perawatan penyakit terkait rokok pada tahun 2011 bisa mencapai Rp. 39,5 Triliun. Padahal besarnya angka tersebut baru berasal dari 3 jenis penyakit terkait rokok saja, yaitu Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Jantung Iskemik dan kanker Paru. Menurut Dr. dr.  Fachmi Idris, M.Kes., Direktur Utama PT. Askes, terdapat 42 jenis Penyakit Terkait Rokok yang menghabiskan kurang lebih 30% dana dari anggaran jaminan kesehatan dan hal ini jelas berpotensi menimbulkan risiko katastropik pembiayaan bagi BPJS Kesehatan. Menurut beliau, diperlukan subsidi katastropik untuk pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok. Namun menurut pendapat Dr. Ade Komarudin, MH (anggota DPR),  subsidi katastropik melalui SJSN/BPJS pada akhirnya tetap akan menggunakan dana APBN, sedangkan beliau berpendapat bahwa pembiayaan Penyakit Terkait Rokok tidak dapat dibebankan kepada APBN dengan pertimbangan terbatasnya kapasitas APBN dan tidak memenuhi asas keadilan (fairness). Dr. Ade Komarudin, MH, juga menyampaikan bahwa penanggulangan Penyakit Terkait Rokok harus berjalan secara komprehensif dan integratif serta menjadi win-win solution bagi semua pihak terkait, dengan mendorong penyediaan pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok melalui pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan swasta yang mobilisasinya melalui asuransi komersial yang dikelola oleh negara.  Hal ini dimungkinkan untuk diwujudkan sebagai alternatif terbaik berdasarkan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 170 dan pasal 173.   Sejalan dengan hal tersebut,  Deputi III Menkokesra, dr. Emil Agustiono, M. Kes menyatakan bahwa pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok tidak fair jika dibebankan kepada APBN, demikian pula tidak dapat ditanggung BPJS sesuai pasal 25 (i) Perpres No. 12 tahun 2013 tentang JKN dimana merokok dapat dikategorikan sebagai hobi yang dapat menyakiti diri sendiri. Maka seharusnya hal ini  menjadi tanggung jawab perokok aktif. Usulan agar perokok aktif menanggung biaya sendiri disetujuai oleh Ketua Umum PB IDI. Persoalannya adalah sebagian dari perokok aktif itu orang miskin, yang dalam asuransi sosial saja (BPJS), termasuk kelompok yang iurannya ditanggung oleh Negara. Karena itu, Ketua Umum PB IDI mengusulkan adanya regulasi yang memerintahkan industri rokok bertanggung jawab langsung dalam pembiayaan Penyakit Terkait Rokok bagi perokok aktif dari kalangan orang tidak mampu.

 

Kesimpulan:

  1. Penanggulangan gangguan kesehatan akibat dampak rokok harus bersifat komprehensif dan integratif, dalam pengertian mencakup 4 aspek pelayanan kesehatan yaitu, promotif, preventif, kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) serta mengakomodir kepentingan semua stakeholder.
  2. Pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok (PTR) berdasarkan asas fairness dan kapasitas anggaran negara, pembiayaannya tidak bisa dibebankan pada APBN dan tidak dapat pula dibebankan pada SJSN/BPJS karena berisiko katastropik pembiayaan.

Rekomendasi:

  1. Harus ada regulasi/peraturan perundang-undangan dalam rangka penyediaan pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok.
  2. Alternatif terbaik berdasarkan UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam pasal 170 dan pasal 173, penyediaan pembiayaan pengobatan dan perawatan Penyakit Terkait Rokok berasal dari masyarakat dan swasta dimana mobilisasinya dapat asuransi kesehatan komersial yang dikelola oleh negara melalui BUMN yang bergerak di bidang asuransi kerugian. Masyarakat yang dimaksud adalah para perokok aktif, sedangkan swasta adalah industri rokok.

 

Jakarta, 31 Oktober 2013

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

 

 

 

 

Dr. Zaenal Abidin, MH

KetuaUmum