“SKEMA “FREE & FEE” PERLU DIDORONG UNTUK MENINGKATKAN KETERSEDIAAN OBAT TANPA MENAMBAH BEBAN PEMERINTAH DAN BPJS KESEHATAN DALAM MENGELOLA PROGRAM JKN”

“SKEMA “FREE & FEE” PERLU DIDORONG UNTUK MENINGKATKAN KETERSEDIAAN OBAT TANPA MENAMBAH BEBAN PEMERINTAH DAN BPJS KESEHATAN DALAM MENGELOLA PROGRAM JKN”

26 March 2019 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


DSC_1683

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyampaikan, bahwa peluang untuk meningkatkan pelayanan yang komprehensif dan lebih bermutu dengan tanpa meningkatkan beban bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah dapat diwujudkan melalui penerapan Perpres 82/2018 pada skema “Free & Fee”. “Pada skema ‘Free’, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar (basic treatment) pada kelas Rumah Sakit tertentu serta pemberian obat basic yang sesuai ketentuan.

Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Drs. Dorodjatun Sanusi, MBA mengatakan pada skema Fee peserta yang secara mandiri membayarkan tambahan obat akan mendorong baik pada Rumah Sakit maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF). Melalui rancangan seperti ini peserta diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan.

“Dengan demikian proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik.”, kata Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Drs. Dorodjatun Sanusi, MBA dalam sesi Diskusi Media bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Sekretariat PB IDI, Jakarta, Senin (25/03),.

Untuk mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detil atas  kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

GP Farmasi berharap pihaknya dapat berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan.

“Supaya menciptakan tekanan (pressure) yang cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberikan peluang, dan jangan terlalu dibatasi”, pungkas Dorojatun.

Senada dengan semangat untuk menyempurnakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IDI menyepakati atas mendesaknya upaya tersebut yang didorong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI, Prasetyo Widhi Buwono, mengatakan program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas.

“Dalam menangani tantangan yang sedang dihadapi, kita memerlukan reformasi sistem kesehatan yang turut mendorong perbaikan dan layanan kesehatan”, jelas Prasetyo di acara yang sama.

Sementara Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehata meskipun secara regulasi Rumah Sakit Swasta tidak diwajibkan berpartisipasi. Namun demikian peran mereka tetap menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program JKN di Indonesia.

Wakil Ketua Umum ARSSI, Noor Arida Sofiana, mengangkat beberapa masalah yang dihadapi Rumah Sakit Swasta terkait kecepatan dan ketepatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan yang dinilai cukup lambat.

“Masih terdapat cukup banyak tunggakan pembayaran obat sehingga Rumah Sakit harus bertahan dengan pembayaran tagihan tertunda yang pada gilirannya mengganggu arus kas kami”, ujar Noor Arida.

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas.

“Kondisi ini semestinya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap dapat timbul sinergi yang baik dalam implementasi JKN yang nantinya akan disempurnakan.”, ujar Noor Arida.

Pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyempurnaan program JKN turut disampaikan oleh Daeng M. Faqih, Ketua Umum Pengurus Besar IDI. Dia berharap akar permasalahan yang dihadapi saat ini bisa cepat diatasi mengingat seluruh pemangku kepentingan telah bertemu untuk mendapatkan solusi yang paling tepat.

Menurutnya, dengan sumber daya pendanaan yang memadai maka hal ini dapat ditangani secara saksama dan diselesaikan melalui cara yang baik. “Bila pendanaan dapat ditangani dengan baik, secara berangsur kita dapat memperbaiki sistem pelayanan yang ada. Perbaikan cukup mendesak karena penyedia layanan kesehatan dan dukungan obat turut dirugikan”, ungkap Daeng.

Acara diskusi ini turut dihadiri pemangku kepentingan yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta sejumlah lembaga pemerintah terkait dan kalangan industri. (*)