Solusi Calon Dokter yang Putus Asa

Solusi Calon Dokter yang Putus Asa

7 August 2018 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


dokter-muda-demo 

Berita Kompas tanggal 1 Agustus 2018 lalu, Prof. dr Ali Gufrom Mukti M.Sc.,Ph.DMantan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia menulis tentang “Solusi Calon Dokter yang Putus Asa”. Dalam kesempatan ini idioline.org memuat ulang berita ini agar dapat dibaca yang belum sempat membacanya, semoga bermanfaat.

Prof. Ali Gufron mengatakan, informasi telah beredar tanggal 19 Juli, para calon dokter dan dokter muda Indonesia dari sejumlah kota datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi ke Istana. Permasalahan pokoknya adalah mereka merasa sudah menyelesaikan pendidikan dokter, tetapi belum mendapatkan ijazah dokter. Hal ini karena, meski sudah selesai pendidikan preklinik dan klinik di rumah sakit, mereka belum lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter.

Beberapa di antara mereka mengulang kembali mengambil ujian kompetensi itu, tetapi tetap tidak lulus. Jumlah mereka yang tak lulus ini ribuan, lebih dari 2.500 orang. Beberapa sudah beberapa tahun ujian kembali (retaker), tetapi masih tetap belum bisa lulus. Akhirnya, karena tak memiliki ijazah, mereka tak bisa bekerja sebagai dokter. Meski sarjana kedokteran sudah dimiliki, mereka tak bisa mengabdikan diri di bidang pembangunan kesehatan.

Model Uji Kompetensi

Sebelum model uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD), calon dokter menempuh uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI). Lulus UKDI adalah syarat calon seorang dokter untuk mendapatkan surat tanda registrasi dari konsil kedokteran Indonesia guna mendapatkan izin praktik kedokteran.

Prosesnya sebagai berikut. Setelah menempuh kuliah preklinik, calon dokter meneruskan pendidikan klinik 1,5 – 2 tahun dengan menjalani koas di rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Setelah koas selesai dan dinyatakan lulus, ia disumpah jadi dokter dan diberikan ijazah dokter oleh fakultas kedokteran  di perguruan tinggi (PT) tempat belajar kedokteran. Maka, ia telah sah menyandang gelar dokter (dr).

Kemudian, untuk diizinkan praktik, ia harus menempuh UKDI. Masalahnya, beberapa dokter baru tersebut dengan jumlah ratusan sampai rubuan masih tetap tak lulus UKDI.  Sebagian dari mereka yang tidak lulus ini ada yang bekerja di rumah sakit atau di dinas kesehatan atau kerja lain, tetapi sudah menyandang gelar dokter dan sudah memiliki ijazah. Karena mereka sudah lulus, tidak ada lagi tanggung jawa perguruan tinggi untuk membimbing dan membina agar bisa luls UKDI.

Padahal, waktu merekrut mahasiswa, perguruan tinggi ikut menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. PT juga ikut menentukan berapa biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa kedokteran yang terkenal cukup mahal. Agar para dokter muda ini tetap dapat pembmbing dan PT masih ikut bertanggung jawab, UKDI diubah dengan UKMPPD.

Model uji kompetensi baru yang dikenal dengan UKMPPD ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi dokter. Peserta didik dapat disumpah sebagai dokter jika sudah lulus uji kompetensi. Masalahnya, masih banyak calon dokter yang tak lulus uji kompetensi model UKMPPD ini. PT tempat mereka belajar sudah membantu dan beberapa PT dengan strateginya berupaya untuk bisa membantu calon dokter untuk lulus UKMPPD.

Kenyataannya, masih banyak calon dokter yang tidak lulus meski sudah beberapa kali atau beberapa tahun mengikuti UKMPPD. Bahkan, beberapa model pembimbingan swasta berdiri dan menawarkan jasa pembimbing agar lulus uji kompetensi tersbut . Namun, tetap masih banyak calon dokter yang tidak lulus. Akibatnya, ribuan dokter meskipun telah selesai pendidikan klinik dan koas tidak bisa mendapatkan sertfikat kompetensi.

Mereka ini sudah dibantu dengan berbagai pendekatan, tetapi masih banyak yang tetap tidak lulus. Berbeda dengan model uji  kompetensi UKDI, meski belum lulus, mereka sudah lulus fakultas kedokteran dan sudah mendapat ijazah dokter. Mereka bisa bekerja di bidang kesehatan meskipun tak bisa membuka praktik mandiri atau bertindak sebagai dokter menangani pasien.

Solusi atasi kebuntuan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, PT yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik profesi, atau vokasi sesuai program pendidikan yang diselenggarakan.

Alternatif pemecahan masalah ribuan dokter yang terkatung-katung karena belum lulus uji kompetensi , mereka berhak menyandang gelar dokter. Mereka bisa bekerja di dinas kesehatan, di manajemen rumah sakit atau puskesmas, dosen, peneliti, dan lainnya. Memang ini tak sama persis dengan yang diatur UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, tetapi dapat memecahkan masalah yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan.  Tentu mereka yang berkeinginan membuka praktek dokter harus uji kompetensi dulu dan persyaratan lain.

Forum Dekan Fakultas Kedokteran

Ditempat yang berbeda, Forum Dekan Fakultas Kedokteran juga berpendapat masalah Uji Kompetensi yang terjadi selama ini harus bisa diatasi dengan sistem yang lebih baik, dituangkan dalam revisi UU Pendidikan Kedokteran.

Selain itu, Forum Dekan Fakultas Kedokteran juga membahas tentang bertumpuknya retaker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Terhadap mahasiswa yang belum lulus UKMPPD, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) diharapkan mampu memformulasikan solusi penanganan dengan lebih baik.

Forum Dekan Fakultas Kedokteran juga mengingatkan bahwa ijazah dokter adalah hak mahasiswa yang telah menyelesaikan rotasi kliniknya. Oleh karena itu, 2700-an retaker tersebut berhak mendapat ijazah dokter dari perguruan tinggi masing-masing.

Bagi yang akan berprofesi praktik dokter, mereka harus lulus UKMPPD lebih dahulu. Bagi yang tidak ingin praktik dokter, mereka bisa langsung masuk dunia kerja. “UKMPPD tidak boleh menjadi satu-satunya syarat kelulusan,” ujar Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Mahmud Ghaznawie.