Terima Organisasi Kesehatan, Jokowi Dapat Masukan soal Tenaga Kesehatan

Terima Organisasi Kesehatan, Jokowi Dapat Masukan soal Tenaga Kesehatan

14 March 2019 | Posted in Berita, berita-lengkap, news-nasional


Jokowi menerima 5 organisasi edit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Jokowi mendengarkan masukan dari para pimpinan organisasi tersebut.

Ada 6 perwakilan pimpinan organisasi yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Yang hadir yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI dr Ridwan M Thaha bicara soal penyebaran tenaga kesehatan. Dia mengatakan terjadi maldistribusi yang luar biasa bukan saja kepada dokter, tetapi juga kepada perawat dan bidan dari organisasi yang hadir tersebut.

“Ini mempunyai anggota itu lebih banyak di kota daripada di desa. Padahal sasaran Bapak adalah sasaran desa yang lebih baik, desa yang sehat. Maldistribusi ini terjadi karena memang Kemenkes dalam hal ini satu. Yang kedua dengan adanya UU otonomi daerah, bupati dan wali kota mempunyai kewenangan yang berlebihan tanpa bisa melihat sebuah keadilan di mana distribusi TKS (tenaga kesehatan-red) bisa terjadi normal, ternyata tidak normal semua menumpuk di kota.” katanya.

Dia mengatakan, tenaga kesehatan banyak tersebar di kota. Ini karena kota dinilai menjadi tempat terbaik untuk hidup.

“Tapi sewaktu hidup, ruang lain mereka mesti mengabdi di desa,” katanya.

Dia juga menjelaskan, rasio tenaga kesehatan ini menjadi persoalan karena adanya perbedaan pendapat. Pertama MenPAN-RB melihat jumlah tenaga kesehatan dihitung berdasarkan rasio.

“Seharusnya mempertimbangkan aspek geografis, aspek kejauhan, sehingga itu menjadi pertimbangan tidak satu rasionya sekian gitu. Karena banyak hal yang terjadi di desa itu sampai saat ini saya kira tidak lebih dari 30 persen katakan itu dokter yang menempati puskesmas. Bagaimana bisa melakukan pelayanan kesehatan?” katanya.

Selain itu, kata Ridwan, tenaga-tenaga promotif preventif hanya sekitar 20 persen yang ada di Puskesmas. Dia menilai hal itu bisa menjadi persoalan sehingga distribusi tenaga kesehatan harus memperhitungkan aspek geografis dan aspek jarak.

“Yang ketiga ada tambahan tentang Kemenkes tidak mempunyai semacam peta jalan, bagaimana berikan kesempatan kepada TKS agar mereka bisa berdayakan masyarakat. Selama ini mereka lebih administratif sifatnya sehingga program-program pemberdayaan yang diberikan kepada petugas kesehatan lebih banyak yang terjadi adalah mobilisasi. ukurannya sangat sederhana, yaitu administratif, ada kegiatan kumpul, foto, lapor tapi pasti keluar. Itu jadi soal kita yang terbesar,” jelasnya.

“Mohon maaf saya menyampaikan secara terbuka hasil analisis kami,” imbuh Ridwan.

Dalam pertemuan ini, Jokowi  didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP.
(rjo/jbr)

Sumber : detik.com