Kegiatan Organisasi

Kegiatan Organisasi


KERANGKA ACUAN
SEMINAR URUN REMBUG NASIONAL
RANGKAIAN HARI BAKTI DOKTER INDONESIA 2013
“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan di Negeri Berdaulat”

I. PENDAHULUAN
Kondisi rakyat sebelum dan di awal kemerdekaan republik ini sangat memprihatinkan. Endemis berbagai penyakit terjadi dimana-mana, diperberat dengan kemiskinan dan kebodohan. Situasi ini mendorong para faunding father untuk memberikan perhatian besar kepada kondisi yang dapat menghambat perkembangan sebuah bangsa. Perhatian besar tersebut diejawantahkan dalam dokumen terpenting negara, yaitu tersurat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.

Dari data United Nation Development Programme (UNDP), Indonesia masuk dalam kategori Medium Human Development, dengan pengertian sebagai kelompok negara dimana index pembangunan manusianya di peringkat 94-141. Peringkat Indonesia dalam HDR selama 11 tahun (1999-2010) selalu di peringkat 102 hingga 112. Peringkat terbaik dicapai di tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun 1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003, yaitu peringkat ke 112. Namun yang paling mengejutkan adalah HDR tahun 2011, yang menunjukkan kemerosotan secara drastic, yaitu di peringkat 124. Sedikit melegakan ketika melihat laporan di tahun 2013, dimana peringkat Indonesia agak sedikit naik di peringkat 121.

Sebagaimana kita ketahui, Human Development Rate (atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia-IPM) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :
1. Hidup yang sehat dan panjang umum, diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas.
3. Standar kehidupan yang layak, diukur dengan produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Melihat dimensi dasar pembangunan manusia di atas, dimana kesehatan menjadi variable pertama, maka tentu hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi orientasi setiap negara dalam melakukan pembangunannya. Untuk Indonesia sendiri, pada tahun 1999 telah dicanangkan visi Indonesia Sehat 2010, dikarenakan dinamika bangsa yang dialami dalam satu decade terakhir menyebabkan visi ini belum dapat terealisasi. Namun, Kementerian Kesehatan RI sebagai leading sector dalam perwujudan kualitas kesehatan bangsa, masih konsisten memperjuangan kesehatan rakyat yang terwujud dalam visi misi kementerian kesehatan dengan tagline “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat tentu tidak lepas dari banyak faktor. Faktor utama dalam mewujudkannya adalah terciptanya pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang dimaksud adalah rakyat Indonesia yang beradadi hamparan khatulistiwa, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rotte. Rakyat Indonesia juga adalah adalah mereka yang tidur beralaskan aspal hingga mereka yang tidur beralaskan kasus dari bulu angsa. Pemikiran ini bukan didasari kepada pemikiran sosialisme dalam konteks ideologi negara, namun lebih kepada pemikiran akan implementasi tanggungjawab negara yang termaktub dalam konstitusi.

Pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu masih menjadi oasis dalam perjalanan pembangunan kesehatan bangsa ini. Disamping kendala terbesar bangsa ini adalah bentangan wilayah yang tidak hanya berupa daratan rata, namun Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi negeri ini dengan bentangan alam yang terdiri dari lautan, kepulauan, pegunungan, hingga hutan belantara yang juga dihuni oleh rakyatnya. Oleh karenanya, tantangan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat menjadi amanah dari Tuhan bagi seluruh pemimpin bangsa ini. Maka tidak salah kemudian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat menggunakan prinsip keadilan, karena kata “adil” lebih bijak untuk digunakan dalam konteks pembangunan bangsa.

Perwujudan pelayanan kesehatan yang berkeadilan tidak lepas dari komponen pendukungnya. Salah satu komponen pendukung adalah anggaran kesehatan yang diperuntukan secara tepat. Namun cukup disayangkan, anggaran kesehatan yang diamanahkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171 yaitu sebesar minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD belum dapat dipenuhi oleh negara. Pemenuhan amanah undang-undang dengan tujuan pencapaian ketahanan bangsa dari aspek kesehatan memang masih sulit terealisasi. Mungkin hal ini disebabkan kondisi bangsa yang masih terlilit beban hutang luar negeri yang setiap tahunnya terus bertambah.

Bangsa ini masih memiliki hari esok yang nasibnya ditentukan oleh putra putri bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di republik ini. Pemimpin bangsa hari ini pun tentunya memiliki keinginan agar anak cucu kelak dapat hidup lebih baik agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena dibesarkan oleh putra dan putri di seluruh pelosok tanah air. Tanah pertiwi ini masih memiliki hamparan harapan di dalam setiap lubuk anak bangsa akan kemajuan sebuah bangsa.

Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi dokter yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengemban amanah sebagai salah satu stakeholder kesehatan turun bertanggungjawab dalam menciptakan kualitas kehidupan bangsa di bidang kesehatan. Pencapaian tersebut melalui perannya menghadirkan pelayanan kedokteran yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan kedokteran yang tidak membedakan di kaya dan si miskin, si penguasa maupun si rakyat jelata. Pelayanan yang mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dokter sebagai pemberi pelayanan.

Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh organisasi profesi kesehatan lainnya menganggap tanggung jawab mewujudkan Indonesia yang lebih sehat sebagai tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang dijalani dengan semangat kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, semangat karena memiliki harapan akan cita-cita besar untuk bangsa yang lebih bermartabat.

NAMA KEGIATAN
Seminar Urun Rembug Nasional Dalam Rangka Hari Bakti Dokter Indonesia 2013

TEMA SEMINAR
“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan di Negeri Berdaulat”

TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Urun Rembug Nasional ini bertujuan sebagi berikut :
1. Mengangkat dinamika bangsa dalam perwujudan ketahanan bangsa di bidang kesehatan.
2. Mengangkat gambaran pembangunan bangsa yang berkaitan erat dengan kesehatan rakyat.
3. Mendiskusikan problematika bangsa yang berkaitan dengan kesehatan rakyat.
4. Menyatukan langkah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanah konstitusi.

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Hari / Tanggal : Senin – Rabu / 26-28 Agustus 2013
Tempat : JIExpo Kemayoran Jakarta

PESERTA URUN REMBUG
Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, antara lain :
1. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinas terkait
3. Kepala Rumah Sakit Daerah maupun Swasta
4. Kalangan akademisi
5. Praktisi Kesehatan : Dokter maupun Tenaga Kesehatan lain
Jumlah terbatas hanya 750 peserta.

REWARD PESERTA
Sertifikat Seminar dengan bobot 14 SKP IDI
Seminar Kit

PEMBICARA
Hari I
Keynote Speech
Wakil Presiden RI “Kebijakan Pro Rakyat Di Bidang Kesehatan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara”
Menkokesra RI “Prioritas Perwujudan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Kesehatan Sebagai Komitmen Negara”
Menteri Kesehatan RI “Kebijakan Kementerian Kesehatan RI Dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Mandiri dan Berkeadilan”

Diskusi Panel
Kualitas dan Pemerataan Pelayanan
“Kebijakan Pemerintah Terkait Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” oleh Dirjen BUK Kemenkes RI
“Pelayanan Kedokteran Yang Sistematis dan Berkualitas Guna Mencapai Pelayanan yang Terpadu” oleh Ketua MPPK PB IDI
“Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sekunder Dalam Mendukung Pemerataan dan Kualitas Pelayanan” oleh Ketua PERSI

Diskusi Panel
Pelayanan Kesehatan Berbasis Koperasi
“Dukungan Kementerian Koperasi RI Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi rakyat” oleh Deputi I Kemenkop RI
“Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Koperasi Sebagai Paradigma Baru” oleh Ketua Primkop IDI
“Kualitas Alat Kesehatan dan Laboratorium Guna Mendukung Fasilitas Kesehatan yang Bermutu” oleh Ketua Gakeslab
“Dukungan Farmasi dalam Pelayanan Kedokteran Maupun Pelayanan Kefarmasian” oleh Ketua GP Farmasi

Hari II
“Kesiapan Anggaran Negara Dalam Menyokong Implementasi Kebijakan Terkait Kesehatan” oleh Menteri Keuangan RI
“Dinamika kebijakan dan anggaran terkait kesehatan dalam proses legislasi” oleh Ketua DPR RI
“Sinergisitas Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Nasional Terkait Kesehatan” oleh Ketua DPD RI
“Penerapan Otonomi Daerah Terkait Implementasi Kebijakan Nasional dalam Mendukung Pemerataan Pelayanan Kesehatan” oleh Menteri Dalam Negeri RI

Diskusi Panel
“Skema Alokasi Anggaran Terkait Kesehatan Kemeneterian Keuangan RI” oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu
“Alokasi Anggaran Bagi Kesehatan Kabupaten Bantaeng Sebesar 20%” oleh Prof.DR.H.M.Nurdin Abdullah,MAgr – Bupati Bantaeng
“Dukungan Anggaran Kesehatan Bagi Perwujudan Pemerataan dan Kualitas Pelayanaan Kedokteran” oleh Dr.Gatot Soetono – Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan PB IDI

Diskusi Panel
Implementasi SJSN
“Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional” oleh Wakil Menkes RI
“Kesiapan Transformasi PT.ASKES Menjadi BPJS Kesehatan” oleh Dirut PT.ASKES
“Peningkatan Mutu Pelayanan Dokter Indonesia Menyongsong Implementasi SJSN” oleh Ketua Terpilih PB IDI

Diskusi Panel
“Kualitas Tenaga Kesehatan Dalam Menyongsong Jaminan Kesehatan Nasional” oleh Kepala BPPSDM Kemenkes RI
“Kesiapan Dokter Layanan Primer Dalam Menyongsong JKN” oleh Ketua Harian PP PDUI

Hari III
“Pelaksanaan Kartu Jakarta sehat (KJS) Sebagai Embrio Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional” oleh Joko Widodo – Gubernur DKI Jakarta
“Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Serambi Mekkah” oleh Dr.Zaini Abdullah – Gubernur NAD

Diskusi Panel
Kesiapan Organisasi Profesi Dalam impelementasi JKN
“Kesiapan IDI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh Sekjend PB IDI
“Kesiapan PDGI Dalam Pelaksanaan JKN” Oleh Ketua Umum PB PDGI
“Kesiapan PPNI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh ketua Umum PP PPNI
“Kesiapan IBI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh Ketua Umum PP IBI
“Kesiapan IAI Dalan Pelaksanaan JKN” oleh Ketua Umum PP IAI

Diskusi Panel
“Penerapan INA-CBGs Dalam Pelayanan Kedokteran Tingkat Sekunder” oleh Ketua Tim Nasional Kesmik Center
“Kendala dan Hambatan RS Swasta Dalam Penerapan INA-CBGs” Oleh Ketua Umum ARSSI
“Problematika Etika Kedokteran Dalam Penerapan INA CBGs” oleh ketua MKEK PB IDI

Diskusi Panel
Patient Safety
“Urgenty Patient Safety dan Penanggulangan Freud” oleh Dr.Adib A Yahya,MARS-Pakar Patient Safety
“Standar Profesi Sebagai Pegangan Dokter Mewujudkan Patient Safety” oleh Dr.Bambang Tutuko,Sp.An

BIAYA REGISTRASI
Periode 25 Juli – 15 Agustus 2013 : Rp 1.250.000,00
Periode 16-25 Agustus 2013 : Rp 1.500.000,00
On Site : Rp 2.000.000,00
Khusus pengurus IDI/Perhimpunan : Rp 1.000.000,00

INFORMASI KONTAK
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PB IDI Jl.DR.GSSY Ratulangie No.29 Menteng Jakarta. Telp 021-3158726, email pbidi@idionline.org atau dengan Sdri. Inten HP 081380335282.

Download Formulir Pendaftaran Disini