Diskusi Bulanan PB-IDI :Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara Akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat

Diskusi Bulanan PB-IDI :Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara Akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat

15 February 2013 | Posted in berita-lengkap, Kolom


“Dokter sejahtera itu penting, namun lebih penting lagi mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat”, demikian kata-kata yang selalu disampaikan dalam setiap pembahasan kesiapan SJSN di IDI. Penekanan akan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara yang disokong oleh peranan stakeholder di bidang kesehatan seperti Kementrian Kesehatan dan oragnisasi profesi kesehatan. Tanggung jawab yang merupakan amanah dari konstitus UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari konstitusi tersebut. Demikian dikatakan Ketua Umum IDI Dr. Zaenal Abidin, MH dalam acara Diskusi Bulanan PB IDI tentang “Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat” yang diselenggarakan pada 13 Februari 2013 lalu di Gedung PB IDI Jl. Samratulangi 29 Jakarta Pusat.

Dalam Diskusi tersebut turut berbicara yaitu, Dr. Gatot Soetono, MPH (Ketua Kelompok Kerja Implementasi SJSN PB IDI), yang membahas masalah “Tanggung Jawab Negara Terhadap Masalah Kesehatan Rakyat”, Dr. Poempida Hidayatulloh, B (Eng), PhD DIC (Anggota DPR RI Komisi IX), dan Bapak Sudaryatmo (Ketua YLKI) membahas masalah “Menagih Janji Pemerintah Terhadap Pemerataan dan Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Rakyat.”

Dilaporkan bahwa pada data KPU tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia adalah 251 juta jiwa. Berdasarkan data profil kesehatan tahun 2009 tercatat sebanyak 8,737 puskesmas tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan jumlah tersebut didapati rasio puskesmas sebesar 3,78 yang berarti dalam 100 ribu penduduk terdapat 3-4 puskesmas yang melayani. Belum lagi masalah disparitas dalam pelayanan. Sehingga satu puskesmas masih harus melayani sekitar 25-30 ribu jiwa. Selain itu ada juga data rasio keberadaan dokter umum, dimana pada tahun 2009 rasionya sebesar 12,25 yang artinya dalam setiap 100 ribu penduduk terdapat 12-13 dokter umum. “Di laporkan juga bahwa Provinsi Bali sebagai daerah dengan rasio dokter umum terbanyak. Ini berarti pula satu dokter umum masih harus bisa menangani penduduk sebanyak 8000-9000 jiwa,” tutur Dr. Zaenal.

Menurut data Dewan JSN, Dr. Zaenal mengatakan, bahwa rakyat miskin yang preminya dibebankan kepada dana APBN adalah sebesar 86,4 juta jiwa. Jumlah ini sekitar 30% dari total jumlah penduduk Indonesia. Walaupun angka ini masih memunculkan pertanyaan akan keakuratan pemerintah menetapkan status masyarakat miskin tersebut. Namun di luar itu, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi prioritas karena memang tidak ada lagi pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kondisi rakyatnya selain pemerintah. Hak untuk sehat menjadi hal setiap warga Negara yang diamanahkan dalam undang-undang dasar.

Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi dokter Indonesia berkewajiban menjaga mutu pelayanan dokter yang menjadi anggota IDI. Penjagaan mutu diimplementasikan pada penerapan standar profesi bagi anggotanya. Selain mutu, IDI juga diminta peranannya dalam mendistribusikan dokter bekerjasama dengan stakeholder kesehatan lainnya, dalam hal ini penerbitan rekomendasi ijin praktik menjadi instrumennya.

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lain tentu tidak akan mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan pasien atau masyarakat. Sehingga kucuran dana kepada institusi pelayanan dimana di dalamnya terlibat penuh pelayanan dari tenaga kesehatan, diprioritaskan terlebih dahulu kepada beban biaya pelayanan dan fasilitas institusi. Akibatnya pembiayaan medik menjadi “komponen akhir” dalam satuan kapitasi yang diberikan oleh institusi. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya “praktek sunat anggaran” yang terjadi.

Dr. Zaenal menambahakan, ditengah persiapan semua pihak menuju pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, dimana jaminan kesehatan salah satu yang harus berjalan di awal tahun 2014 mendatang, kerisauan akan komitmen pemerintah semakin nampak di kalangan praktisi kesehatan. Dengan wacana premi PBI Rp 22.000,- sebelumnya saja memunculkan pertanyaan apakah mampu menghadirkan mutu pelayanan yang lebih baik. Celakanya jika angka ini diputuskan lebih rendah lagi, dengan alasan kondisi keuangan Negara. Padahal, sebelumnya Dewan JSN (DJSN) telah mengusulkan angka premi kapitasi sebesar Rp 27.000,-. “Dalam penghitungannya, dengan besaran premi demikian diharapkan standar pelayanan yang terjadi di tingkat pelayanan primer dan sekunder dalam memenuhi kriteria pelayanan yang bermutu. Namun jika dana yang ditetapkan sangat rendah, jangankan mengharapkan pelayanan di tingkat sekunder, mutu dan pemerataan pelayanan di tingkat primer pun akan sangat sulit terjadi,” tuturnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan beberapa hal yaitu:

  1. IDI sebagai organisasi profesi dokter Indonesia tetap menjalankan komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dokter anggota IDI. Peningkatan mutu diwujudkan dalam perbaikan standar profesi yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar etik ( kode etik ), dan standar pelayanan.
  2. Pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan menjadi hak setiap warga Negara Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan keadilan sosial di bidang kesehatan. Dengan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang baik memperlihatkan keinginan untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat.
  3. Hak rakyat atas mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab Negara yang diemban oleh pemerintah.
  4. Untuk mewujudkan mutu dan pemerataan yang baik maka menimbulkan konsekuensi pembiayaan dengan prinsip kepatutan dan kepantasan. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini maka penyediaan fasilita pelayanan yang memenuhi standar namun dengan biaya yang murah sangat sulit terjadi.
  5. Jika pemerintah menetapkan jaminan kesehatan rakyat dengan biaya yang rendah, maka hal ini membuktikan komitmen negara untuk menghadirkan pemerataan dan mutu pelayanan yang baik bagi rakyat semakin jauh dari yang diharapkan. Hal ini juga memperlihatkan hak rakyat atas kesehatan berdasarkan amanah konstitusi telah dikuranngi oleh pemerintah.
  6. Ikatan Dokter Indonesia bersama organisasi profesi kesehatan lain siap untuk bersama – sama pemerintah merumuskan kembali pembiayaan yang pantas menghadirkan mutu dan pemerataan pelayanan yang baik. Jika situasi sangat mendesak untuk penetapan anggaran, maka IDI merekomendasikan angka premi PBI yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ).