Pokok-Pokok Pikiran PB IDI Atas Maraknya Temuan Dugaan Aborsi Tanpa Indikasi Medis

4 March 2009 | Posted in berita-lengkap, Press Release


  1. Polisi dalam tugas investigasinya kembali menemukan adanya dugaan kasus aborsi tanpa indikasi medik di Jakarta (terakhir, di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan tersangka Dr.AW).
  2. Menanggapi maraknya temuan yang terjadi dan adanya dokter yang ditangkap dengan tuduhan melakukan perbuatan yang diduga melakukan aborsi tanpa indikasi medik, PB IDI wajib mengingatkan semua pihak agar menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.
  3. PB IDI memberikan aspresiasi atas kinerja kepolisian yang telah melakukan tugasnya secara profesional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan meminta pihak kepolisian agar secara profesional dapat pula menuntaskan temuan tersebut sampai pada tahap proses hukum yang sesungguhnya di pengadilan.
  4. Di luar investigasi kasus aborsi tanpa indikasi medik, PB IDI mengharap pihak kepolisian dalam melakukan investigasi untuk kasus-kasus dalam ranah praktik kedokteran, yaitu tindakan praktik kedokteran pada umumnya agar dapat dikoordinasikan dengan IDI Cabang di tempat kejadian. Hal ini mengingat bahwa dalam tindakan kedokteran dapat saja timbul kejadian yang tidak diharapkan (al: kecacatan bahkan kematian) yang merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dikenakan delik hukum pidana dan atau perdata berdasarkan prinsip-prinsip UU RI No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  5. Khusus untuk dokter-dokter yang telah cukup bukti diduga telah melakukan tindakan aborsi tanpa indikasi medik, maka dengan pertimbangan bahwa telah melanggar sumpah dan etika kedokteran, dengan ini secara tegas PB IDI mengambil sikap:
    1. Sambil menunggu keputusan pengadilan tetap, PB IDI memberhentikan sementara dokter yang bersangkutan dari keanggotaan.
    2. Apabila sudah ada keputusan hukum tetap dan yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, PB IDI akan mencabut keputusan ini dengan disertai rehabilitasi nama baik dokter yang bersangkutan.
    3. Apabila sudah ada keputusan hukum tetap dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, PB IDI akan membawa keputusan pemberhentian sementara ke Muktamar IDI. Di dalam muktamar IDI akan diputuskan kelanjutan status pemberhentian sementara sampai pada status pemberhentian tetap tergantung dari derajat dan track record dari dokter yang melakukan perbutan aborsi illegal tersebut.
    4. Untuk elemen organisasi IDI dan anggota IDI yang akan membantu terpenuhinya proses dan hak-hak hukum dokter yang diduga melakukan aborsi tanpa indikasi medik (hak mendapatkan pembelaan sampai adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap, dll), PB IDI sangat memahami kalau nanti ada upaya dan keinginan tersebut setelah pokok-pokok pikiran ini disampaikan.
  6. PB IDI pada masa mendatang akan mengelaborasi lebih lanjut dan berupaya memperjuangkan landasan hukum yang lebih pasti terkait dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi.
  7. Demikian pokok-pokok pikiran PB IDI untuk diketahui secara luas oleh publik.

Jakarta, 4 Maret 2009

Ketua Umum,

DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes

NPA. IDI : 32.552